Legislator: Pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Urgen

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati angkat bicara menanggapi dibentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Presiden Jokowi.

“Pembentukan tim ini rasanya belum urgen. Untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah bisa mengoptimalkan kementerian dan lembaga yang sudah ada,” katanya di Jakarta (20/7).

Menurut Anis, jika tim yang ada dinilai kurang optimal dalam melakukan tugasnya, solusinya dipacu dan ditingkatkan kinerjanya bukan dibentuk tim baru. Permasalahan yang ada bukan pada kurangnya jumlah tim, akan tetapi peningkatan kinerja agar tim bisa bekerja sesuai harapan.

Untuk penanganan Covid-19, Anis mengatakan kementrian kesehatan harus dipacu kinerjanya selain sudah dibentuk juga gugus tugas penanganan Covid-19. Untuk pemulihan ekonomi, kemenko perekonomian bisa lebih difungsikan dan gugus tugas pemulihan ekonomi juga sudah dibentuk.
“Jangan sampai pembentukan tim baru ini menjadi janggal. Disatu sisi ingin membubarkan 18 lembaga, tapi kemudian dibentuk tim baru,”ungkapnya.

Anis menegaskan bahwa pada saat ini, rakyat membutuhkan pemerintah yang sigap. Ia berharap pemerintah lebih focus pada aksi nyata yang berdampak signifikan bagi rakyat dari pada membentuk tim dengan melibatkan sejumlah Menteri yang sesungguhnya mereka sudah memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri yang harus dilakukan dengan optimal.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sebelumnya diberitakan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menyelesaikan persoalan dampak pandemi terhadap perekonomian dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi. Tim itu terdiri atas Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional serta satuan yang sudah ada saat ini, yakni Satuan Tugas Penanganan Covid-19.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Resesi Ekonomi Bayangi Indonesia, Legislator Minta Pemerintah Perbaiki Kinerja
• PKS Setuju BPIP Dibubarkan
• RUU HIP Jadi BPIP, Jangan Lengah Harus Tetap Dikritisi
• [VIDEO] PKS: Pancasila yang Sah 18 Agustus 1945
• [VIDEO] Pakar Hukum: DNA TNI dan DNA Golkar Anti-Komunisme
• RUU HIP Diubah Jadi RUU PIP atau BPIP, MIUMI Aceh: Itu Penipuan Terhadap Rakyat Indonesia
• Anis: PKS Kawal RUU HIP hingga Dicabut dari Prolegnas
• Legislator PKS: RUU HIP Belum Ada Kejelasan, RUU BPIP Tetiba Masuk