Naikkan Iuran BPJS di Tengah Pandemi, Pemerintah Disebut 'Tuna-Empati'

JAKARTA (voa-islam.com)--Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) hanya membuat masyarakat semakin susah dan mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin anjlok. Untuk itu ia meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dicabut. 

“Pemerintah tidak peka dan terbukti tuna-empati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi Covid-19, di mana masyarakat sedang susah dan menderita namun justru menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu kepada wartawan, Rabu (13/5/2020). 

Selain itu, Pemerintah dinilai tidak memberikan contoh atau teladan yang baik dalam ketaatan hukum. Sebab, keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah sah dan mengikat agar iuran BPJS Kesehatan dikembalikan seperti sedia kala. “Untuk itu saya mengusulkan untuk mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” tegas legislator dapil Sumatera Utara III itu. 

Seperti yang diketahui, rencana Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 mendatang menuai kritik di berbagai kalangan. Rencana itu tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa kenaikan iuran berlaku untuk kelas I dan kelas II terlebih dulu pada 1 Juli 2020. Sementara iuran kelas III baru akan naik pada tahun 2021 mendatang.* [Dpr/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Terjadi Penumpukan Penumpang, Pemerintah Didesak Setop Relaksasi PSBB di Bandara
• Iuran BPJS Naik di Tengah Pandemi, Masyarakat Dikhawatirkan Tak Mampu Bayar
• Legislator: Presiden Jokowi Offside, Diminta Turunkan Harga BBM Malah Naikkan Iuran BPJS
• Soal Kenaikan Iuran BPJS Melalui Perpres, Politisi PAN: Digugat Lagi Mungkin Menang Lagi
• Iuran BPJS Kembali Dinaikan, PKS Pertanyakan Nurani Pemerintah kepada Rakyat
• Daging Babi Diolah Mirip Daging Sapi, DPR Sebut Pengawasan Pemerintah Lemah
• Ombudsman Banyak Terima Laporan Pengaduan soal Bansos
• Fraksi PKS: Putusan Paripurna Soal RUU HIP Tergesa-gesa