Jokowi Targetkan Pengentasan Kemiskinan 0 Persen di 2024, Ini Tanggapan Legislator PKS

JAKARTA (voa-islam.com)--Anis Byarwati Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS menilai, tidak selamanya statistik dipandang krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Memetakan kemiskinan tidak cukup hanya menghitung jumlah orang miskin,” ujar Anis Byarwati Kamis (5/3/2020) di Jakarta.

Hal ini disampaikan Anis sebagai tanggapan atas statement Presiden Jokowi yang mentargetkan tahun 2024 angka kemiskinan Indonesia harus 0%. Anis menambahkan, pemerintah harus paham tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia. "Tidak hanya fokus pada seberapa besar atau kecilnya angka kemiskinan," katanya.

"Pengentasan kemiskinan harus lebih dari sebatas perkara statistik. Ia harus mewujud dalam pendekatan yang partisipatif," ujarnya.

Anis menegaskan, pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan berbasis pembangunan. "Masyarakat bukan semata dijadikan sampel penelitian dan perhitungan angka-angka kemiskinan belaka," kata legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.

Menurut Anis, angka garis kemiskinan yang dikatakan turun menjadi 1 digit (9,22 persen) itu tampaknya sangat dekat dengan batas ekstrim penyetaraan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) sebesar US$ 1,9 yang dijadikan acuan Bank Dunia untuk golongan negara-negara berpendapatan rendah.

Padahal lanjutnya, per tahun 2018 Bank Dunia mencatat GNI Indonesia berada di level US$ 3.840. "Artinya Indonesia telah masuk ke dalam golongan negara berpenghasilan menengah-bawah (lower-middle)," ungkapnya.

Anis menambahkan bahwa Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan untuk golongan negara penghasilan menengah ke bawah sebesar US$ 3,2 PPP. Karena itu, dalam menetapkan garis kemiskinan seharusnya Indonesia sudah mengadaptasi garis kemiskinan ke level negara berpenghasilan menengah-bawah.

Karena saat ini Indonesia telah masuk ke dalam golongan negara berpenghasilan menengah-bawah (lower-middle). Dia menuturkan, bila dihitung dengan batasan garis kemiskinan US$ 3,2 PPP, Bank Dunia mencatat tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 27,3% di tahun 2017.

"Melihat fakta ini, data kemiskinan 9,22 persen ini agaknya sudah tidak relevan. Apa iya kemiskinan di negara yang katanya merupakan kekuatan ekonomi nomor 10 dunia ini mau disamakan dengan negara berpenghasilan rendah?" tanyanya.

Walau demikian, Anis mengapresiasi niat Presiden Jokowi tersebut. "Saya mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi untuk me-nol-kan angka kemiskinan," jelasnya.

"Sebuah niat yang mulia untuk menjadikan rakyat sejahtera. Namun, mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah orang miskin, perlu upaya serius yang terintegrasi," pungkasnya.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Monitoring Media LKSP: Isu Corona Mendominasi Perbincangan Publik
• Fahira Idris Akan Laporkan Balik Pihak yang Memfitnahnya Sebar Hoaks
• Anis Byarwati: Tak Ada Corona Pun Ekonomi Indonesia Sudah Goyang
• Wapres Tidak Setuju Rekomendasi Kongres Umat Islam Soal Pembubaran BPIP
• Legislator: RUU Omnibus Law Ditolak Rakyat, Pemerintah Harus Dengar
• Ekonomi Indonesia Ingin Maju, Kuasai Teknologi
• Tamu Istana Negara Dicek Suhu Tubuh, Adhie Massardi: Kantor Wapres Juga Dong
• Pentingnya Edukasi Pencegahan dan Penanganan Pasien Covid-19