Tidak Transparan, Muhammadiyah Endus Omnibus Law RUU CIlaka Ada Potensi Penyelundupan Pasal

JAKARTA (voa-islam.com)—Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengungkapkan keberadaan dan pembahasan naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) tidak diketahui publik alias tidak transparan.

Dengan situasi seperti ini, Busyro mengendus ada potensi penyeludupan pasal pada RUU tersebut.

 “Sangat mungkin dalam situasi yang tidak fair, ini sesuatu yang tertutup sangat memungkinkan terjadi pasal atau ayat selundupan,” kata Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Busyro mencontohkan kasus penyeludupan ayat tembakau. Menurut dia, terdapat kekhawatiran publik jika naskah akademik Omnibus Law tidak terbuka, maka ini dapat dijadikan agenda liberalisasi sumber daya alam dan memuluskan kepentingan segelintir investor.

Seperti apa penjelasan Busyro? Berikut video Voa Islam.

 *[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• PKS: PLN Harus Tegas Terhadap IPP untuk Perbaiki Kondisi Keuangan
• Penduduk Muslim di Indonesia Sangat Besar, Sertifikasi Halal Tidak Boleh Hilang
• [VIDEO] Masih Buron, FUI Minta Ormas Islam Bantu KPK Tangkap Harun Masiku
• Senator: Semoga Ada Jalan Sehingga WNI Bisa Segera Dievakuasi dari Wuhan
• Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI di China
• Meski Harga Elpiji 3 Kg Batal Naik, FPKS Akan Terus Kawal
• Indonesia Mayoritas Muslim, PKS: Sertifikasi Halal Tidak Boleh Hilang di Omnibus Law
• HNW Minta Pemerintah Evakuasi WNI di China