Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.191 views

Penegakkan Hukum Rezim Jokowi Mendapat Sorotan Tajam

JAKARTA (voa-islam.com)- Salah satu organisasi yang kerap tak pernah diam bila melihat ketidakadilan bercokol menyorot tajam pidato Jokowi di MPR RI hari ini. Mereka menyorot penegakkan hukum di bawah kekuasaan Jokowi.

Tampaknya apa yang disampaikan oleh Jokowi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada selama ia menjabat sebagai Presiden. Malah cenderung abai dengan banyaknya persoalan hukum yang ada. Berikut sorotan tajam KontraS atas pidato Jokowi sebagaimana dikutip laman resminya:

Pertama,kami menyayangkan pidato tersebut tidak menyinggung perihal permasalahan hak asasi manusia yang terjadi dan tengah dihadapi atau mengancam masyarakat.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional, namun tidak menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan hak asasi manusia.

Selebihnya, pidato ini lebih mengesankan untuk membangun citra tentang hubungan yang positif antara pemerintah dengan lembaga-lembaga negara melalui kalimat apresiasi yang disampaikan, ajakan dan seruan untuk persatuan, terobosan, dan perubahan secara umum, yang sebenarnya hal tersebut dapat disampaikan dalam forum–forum lainnya.

Kedua,dalam naskah pidatonya, Presiden Joko Widodo menyebutkan “keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang bisa dicegah, berapa berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.” 

Kami menghawatirkan pernyataan ini memberi kesan Presiden tengah menghindari akuntabilitas negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu dan mengkerdilkan upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Salah satu masalah besar bangsa ini adalah ketiadaan penghukuman (impunitas) yang membuat hukum tumpul dan kejahatan berulang kembali dalam bentuk yang sama ataupun berbeda.

Presiden tidak menjelaskan langkah negara, dalam penyelesaian persoalan HAM yang berkaitan dengan kewenangan Presiden, DPR, dan Kejaksaan Agung untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang mandek karena Kejaksaan Agung tidak juga melakukan penyidikan, DPR tidak memberikan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM ad hoc, dan Presiden tidak juga mengeluarkan Keppres pengadilan HAM ad hocsebagaimana diatur dalam UU 26 tahun 2000.

Persoalan ini secara jelas dan nyata adalah mandat undang-undang, termasuk ketetapan MPR yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, namun pidato Presiden tidak menyampaikan sejauh mana dan langkah apa yang telah dan akan negara lakukan.

Ketiga,keberhasilan legislasi yang disinggung tidak menjelaskan kemajuan dan langkah yang diambil untuk legislasi di bidang HAM, apa parameter dan dampak keberhasilan tersebut bagi masyarakat. Salah satu contoh diantaranya kemadekan janji pemerintah untuk meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang mandek karena tidak juga ditindaklanjuti pengesahannya oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah sebelumnya pada tahun 2010 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Konvensi ini.

Rencana legislasi UU Anti penyiksaan juga mengalami kemandekan, karena belum ditindaklanjuti pemerintah dan DPR. Sampai saat ini pun Pemerintah dan DPR masih bersikeras untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU KUHP yang masih menyisakan sejumlah masalah seperti pasal penghinaan terhadap presiden, pembatasan kebebasan pers, masih adanya hukuman mati sebagai bentuk hukuman, kriminalisasi LGBT, penodaan, penistaan agama, dan sejumlah permasalahan lainnya. Dan pelaksanaan sejumlah UU seperti ITE, Ormas dan Penanganan Tindak Pidana Terorisme yang masih rentan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan tumpang tindih kewenangan institusi negara.

Keempat,dalam konteks penegakan hukum dan HAM, pidato Presiden hari ini gagal menyentuh persoalan-persoalan substansial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, diantaranya persoalan yang terkait dengan menyempitnya ruang-ruang sipil, perlindungan hak–hak fundamental, termasuk ketidakjelasan negara menjawab persoalan kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan tuntutan kemerdekaan di Papua, termasuk dukungan negara untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh.

Berkenaan dengan persoalan perlindungan hak–hak fundamental, sepanjang 2014-2018 KontraS mencatat terdapat sebanyak 152 kasus pidana dengan vonis hukuman mati; 870 orang menjadi korban penyiksaan. Pada pemerintahan Presiden Jokowi kasus-kasus pembungkaman kebebasan berekspresi dan pelarangan atas kebebasan berkumpul juga masih terus terjadi.

Kasus-kasus tersebut seringkali dihadapi oleh kelompok-kelompok yang distigma, seperti pembubaran 17 diskusi mahasiswa Papua atau diskusi-diskusi mengenai peristiwa 1965 atau kegiatan–kegiatan yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan atau “nama baik,” pemerintah.

Selama tahun 2014-2018 kami mencatat setidaknya ada 926 peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi; 71 kasus kriminalisasi. Dalam hak Kebebasan Beragama, Beribadah, dan Berkeyakinan, KontraS mencatat bahwa terjadi sebanyak 488 peristiwa.

Kami menyayangkan persoalan–persoalan di atas adalah persoalan negara yang dan ada di depan mata, namun luput atau mungkin dihindari untuk disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya. Dalam pemerintahannya di periode kedua Presiden Joko Widodo seharusnya mendepankan persoalan–persoalan di atas sebagai prioritas yang juga harus diperhatikan.

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Ayo Berbagi untuk Yatim, Jompo dan Lansia. Raih Peluang Surga dan Amalan Jihad.!!

Ayo Berbagi untuk Yatim, Jompo dan Lansia. Raih Peluang Surga dan Amalan Jihad.!!

IDC akan menggelar santunan yatim, jompo dan lansia bertepatan dengan peresmian Mushalla Al-Fatihah Tasikmalaya. Mari berjihad bersama Yatim dan dhuafa, peluang masuk surga bersama Nabi sedekat...

[Sakit Langka] Sekujur Kulit Luka Mengelupas, Ustadzah Maula Tak Bisa Berdakwah, Ayo Bantu.!!

[Sakit Langka] Sekujur Kulit Luka Mengelupas, Ustadzah Maula Tak Bisa Berdakwah, Ayo Bantu.!!

Pengasuh Madrasah Diniyah Tarbiyatut Tholabah Purbalingga ini diuji Allah dengan penyakit langka. Kulit di sekujur tubuhnya mengelupas, bersisik, luka bernanah, gatal dan nyeri cekot-cekot....

Pekan Ketiga IDC Serahkan Bantuan 29 Juta, Khaulah Bayi Prematur Masih Kristis. Ayo Bantu..!!

Pekan Ketiga IDC Serahkan Bantuan 29 Juta, Khaulah Bayi Prematur Masih Kristis. Ayo Bantu..!!

Di pekan ketiga IDC sudah serahkan donasi 29 juta rupiah untuk biaya perawatan Khaulah Kamilah. Bayi prematur anak ustadz aktivis dakwah ini masih dirawat intensif inkubator di rumah sakit Anna...

Lahir Prematur, Anak Ustadz Pesantren Kritis di Rumah Sakit. Ayo Bantu.!!!

Lahir Prematur, Anak Ustadz Pesantren Kritis di Rumah Sakit. Ayo Bantu.!!!

Sudah 6 hari Kamilah tergolek kritis di rumah sakit. Terlahir prematur nafasnya terganggu, paru-paru belum sempurna, dan infeksi darah. Ustadz Fadhil, sang ayah adalah guru pesantren dan aktivis...

IDC Tuntas Bangun Mushalla Korban Gempa Banjarnegara, Donasi 74 Juta Rupiah Sudah Disalurkan

IDC Tuntas Bangun Mushalla Korban Gempa Banjarnegara, Donasi 74 Juta Rupiah Sudah Disalurkan

Alhamdulillah... Mushalla Al-Muhaimin Kasinoman korban gempa Banjarnegara, kembali berdiri dengan gagah setelah dibangun dari program Wakaf IDC sebesar 74 juta rupiah...

Latest News
Lakukan 3 Tips Ini saat BPJS Menjerat Leher Rakyat

Lakukan 3 Tips Ini saat BPJS Menjerat Leher Rakyat

Selasa, 17 Sep 2019 23:34

Inilah 5 Alasan Film The Santri Merusak Generasi

Inilah 5 Alasan Film The Santri Merusak Generasi

Selasa, 17 Sep 2019 23:27

Ratusan Anak-anak Telah Tewas Selama 9 Bulan Terakhir di Kamp Al-Hol Suriah Utara

Ratusan Anak-anak Telah Tewas Selama 9 Bulan Terakhir di Kamp Al-Hol Suriah Utara

Selasa, 17 Sep 2019 23:00

10 Tentara Mesir Tewas atau Terluka dalam Serangan Islamic State di Sinai Utara

10 Tentara Mesir Tewas atau Terluka dalam Serangan Islamic State di Sinai Utara

Selasa, 17 Sep 2019 22:30

Wagub Jabar Kritik Trailer Film The Santri

Wagub Jabar Kritik Trailer Film The Santri

Selasa, 17 Sep 2019 22:00

Ledakan Targetkan Kampanye Presiden Afghanistan, 24 Orang Tewas

Ledakan Targetkan Kampanye Presiden Afghanistan, 24 Orang Tewas

Selasa, 17 Sep 2019 21:59

Wali Amanah: PBB Bukan Lagi Penerus Masyumi

Wali Amanah: PBB Bukan Lagi Penerus Masyumi

Selasa, 17 Sep 2019 20:54

Aleg Arab di Parlemen Israel Serukan Warga Arab Berpartisipasi dalam Pemilu

Aleg Arab di Parlemen Israel Serukan Warga Arab Berpartisipasi dalam Pemilu

Selasa, 17 Sep 2019 20:50

Iran Sita Kapal Tanker Minyak dan Tahan 11 Awaknya

Iran Sita Kapal Tanker Minyak dan Tahan 11 Awaknya

Selasa, 17 Sep 2019 20:42

Pilpres Tunisia, Calon Independen Masih Memimpin Perolehan Suara

Pilpres Tunisia, Calon Independen Masih Memimpin Perolehan Suara

Selasa, 17 Sep 2019 19:27

PM Israel Berjanji untuk Mencaplok Lebih Banyak Wilayah Palestina

PM Israel Berjanji untuk Mencaplok Lebih Banyak Wilayah Palestina

Selasa, 17 Sep 2019 18:16

Bedah Otak Anies Terkait Ibu Kota

Bedah Otak Anies Terkait Ibu Kota

Selasa, 17 Sep 2019 16:00

Anggota Parlemen Kuwait: Ekspatriat Harus Membayar Bahkan untuk Udara Untuk Bernafas

Anggota Parlemen Kuwait: Ekspatriat Harus Membayar Bahkan untuk Udara Untuk Bernafas

Selasa, 17 Sep 2019 15:15

Qatar Kecam Serangan Drone terhadap Fasilitas Pengolahan Minyak Aramco Saudi

Qatar Kecam Serangan Drone terhadap Fasilitas Pengolahan Minyak Aramco Saudi

Selasa, 17 Sep 2019 14:18

Fahri Hamzah Sentil Media Massa

Fahri Hamzah Sentil Media Massa

Selasa, 17 Sep 2019 14:15

Habis Muncul Permendag 29/2019, Terbitlah Gerakan Buy Halal First

Habis Muncul Permendag 29/2019, Terbitlah Gerakan Buy Halal First

Selasa, 17 Sep 2019 13:58

Ka'ban ke Anies: Jangan Lakukan Pencitraan

Ka'ban ke Anies: Jangan Lakukan Pencitraan

Selasa, 17 Sep 2019 13:15

Pesan: Panglima Jangan Rendahkan Derajat Pangdam

Pesan: Panglima Jangan Rendahkan Derajat Pangdam

Selasa, 17 Sep 2019 12:15

Karhutla, HTI, FPI, dan Istana

Karhutla, HTI, FPI, dan Istana

Selasa, 17 Sep 2019 11:15

Masuk Rumah Sakit, Fadli Harap Kivlan Bebas

Masuk Rumah Sakit, Fadli Harap Kivlan Bebas

Selasa, 17 Sep 2019 10:15


Gamis Syari Cantik Murah Terbaru

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X