Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.821 views

Akan Ciptakan Pemerintah Anti-Kritik, Amnesty Internasional Tolak Tim Pengawas Ucapan Tokoh

JAKARTA (voa-islam.com)—Amnesty Internasional Indonesia meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk membatalkan rencana pembentukan tim khusus pengkaji ucapan tokoh yang dianggap melanggar hukum.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan tanpa kejelasan apa yang dimaksud “melanggar hukum”, upaya pengawasan tersebut rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah dari warga negara terhadap pemerintah dan lebih jauh, berpotensi menimbulkan over–kriminalisasi di Indonesia. Membungkam kritik, apalagi lewat pemidanaan, sama saja memperparah kompleksitas permasalahan over–kapasitas penjara di Indonesia.

“Keadaan hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat di Indonesia sudah terancam dengan berbagai ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik. Salah satu yang bermasalah adalah pasal yang memidanakan penghinaan terhadap pejabat dan lembaga negara.” kata Usman dalam keterangan pers yang dimuat amnestyindonesia.org, Jumat (10/5/2019).

Usman melanjutkan, “Tanpa pengawasan tersebut saja sudah banyak orang yang diproses hukum karena mengkritik otoritas di Indonesia, termasuk presiden. Terlebih lagi ada kecenderungan bahwa pengawasan itu untuk menarget tokoh-tokoh yang aktif mengkritik pemerintah pasca pemilihan presiden 17 April. Jika hal ini benar maka akan merusak kultur politik oposisi yang sehat dan dibutuhkan oleh kehidupan sosial politik kita. Lebih jauh, kebijakan tersebut menjadikan presiden serta pemerintah menjadi anti kritik.”

Usman menjelaskan, kemerdekaan berpendapat adalah hak yang dilindungi baik dalam hukum HAM internasional dan nasional, termasuk UUD 1945. Meskipun kebebasan ini dapat dibatasi untuk melindungi reputasi orang lain, standar HAM internasional menganjurkan agar hal tersebut tidak dilakukan melalui pemidanaan.

Sementara itu, lembaga negara sendiri bukanlah suatu entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum HAM. Pelarangan terhadap himbauan kebencian kebangsaan, ras maupun agama juga diperbolehkan, namun ujaran demikian haruslah dengan jelas menunjukkan maksud untuk memancing orang lain untuk mendiskriminasi, memusuhi atau melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok tersebut.

Dampak negatif lain jika tim tersebut dibentuk, jelas Usman, adalah akan menimbulkan ketakutan bagi warga negara untuk mengekspresikan pendapat termasuk di media sosial. Sementara itu, keberadaan tim tersebut juga bisa dianggap semacam arahan dan menjadi dalih bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemidanaan secara masif terhadap orang-orang yang dianggap mengkritik atau menghina pemerintah atau Presiden.

“Secara umum pembatasan hak asasi manusia itu boleh. Tapi harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai pembatasan tersebut dilakukan untuk alasan yang salah yang malah mematikan esensi dari hak itu sendiri. Perlu diingat hak itu merupakan unsur dasar dari negara hukum, bukan negara kekuasaan,” ungkap Usman.

Menkopolhukam Wiranto lewat sambungan telepon kepada Amnesty International Indonesia menjelaskan bahwa tim yang dibentuk oleh Kemenkopolhukkam bukanlah sebuah badan baru, melainkan sebatas tim asistensi yang terdiri dari beberapa akademisi seperti Muladi, Romli Atmasasmita, Indriyanto Senoadji, hingga Yusril Ihza Mahendra. Jadi pembentukan tim tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik seperti era Orde Baru.

Menanggapi pernyataan tersebut, Usman menyatakan “Kami mengapresiasi penjelasan yang diberikan Menkopolhukam terkait rencana tersebut. Namun menurut hemat kami, keberadaan tim tersebut tidak diperlukan, karena ia malah bertumpang tindih dengan kewenangan penegak hukum yang ada. Pengumuman bahwa tim akan dibentuk dan ditugaskan untuk menargetkan tokoh-tokoh masyarakat yang mengkritik pemerintah–guna melihat adakah pasal pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap mereka–akan mengirimkan pesan yang salah, bahwa ini adalah langkah politik dan bukan bagian dari pembatasan yang sah sesuai standar HAM internasional dan nasional.”

“Justru sebagai pejabat kementerian koordinator di pemerintahan, Menkopolhukam cukup mengkordinasikan seluruh kementerian di bidang politik, hukum dan keamanan agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Salah satu hal yang perlu diingatkan pada jajarannya adalah bahwa mereka dalam melaksanakan tugasnya perlu memberikan jaminan kepada semua warga negara untuk dapat menyuarakan pendapat secara damai tanpa takut akan ancaman, termasuk kritik atas kinerja pemerintahan. Tanpa membuka kritik, penyelenggaraan kementerian di bawah akan berjalan tanpa partisipasi masyarakat. Itu bukan semangat reformasi 1998,” kata Usman.

Pejabat negara harus mentolerir lebih banyak kritik ketimbang individu yang tidak menduduki jabatan publik. Penggunaan undang-undang pencemaran nama baik, penghinaan atau makar, dengan motif menghambat kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik melanggar hak atas kemerdekaan berpendapat.

Amnesty International menolak peraturan perundang-undang yang melarang penghinaan terhadap kepala negara atau tokoh masyarakat, militer atau lembaga publik lainnya atau bendera atau simbol negara. Amnesty International juga menentang undang-undang yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik, baik tokoh publik atau pribadi, yang harus diperlakukan sebagai masalah litigasi sipil. Pejabat publik seharusnya tidak menerima bantuan atau dukungan negara dalam melakukan upaya melaporkan pencemaran nama baik.*[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Wakaf Speaker Mushalla Gunung Sri Tasikmalaya, Dapatkan Pahala yang Terus Mengalir

Wakaf Speaker Mushalla Gunung Sri Tasikmalaya, Dapatkan Pahala yang Terus Mengalir

Sudah 13 tahun mushalla ini menjadi sentral dakwah di kampung Gunung Sri, Tasikmalaya. Namun mushalla ini belum memiliki alat pengeras suara. Diperlukan dana 5 juta rupiah. Ayo Bantu....

Ayo Bantu Yatim Piatu Anna Puspita, Peluang Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Ayo Bantu Yatim Piatu Anna Puspita, Peluang Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Sejak balita ia ditinggal wafat sang ayah, menyusul sang ibunda wafat dua tahun silam. Segala kesulitan, kesedihan dan keruwetan hidup, kini harus dipikul sendiri. ...

Danang Remaja Yatim Kritis Digerogoti Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Danang Remaja Yatim Kritis Digerogoti Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Lengkap sudah ujian hidup remaja yatim asal Indramayu ini. Terlahir yatim sejak balita, ia dibesarkan tanpa belaian kasih ayah dan ibu. Kini di usia remaja, ia diuji dengan penyakit tumor ganas...

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Mushalla berumur 80 tahun ini didirikan Kyai Asmuri pada zaman penjajahan Belanda sebagai markas ibadah dan perjuangan pemuda kampung Mojosari Sragen. Kini kondisinya lapuk, reyot, dan keropos...

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Sejak hijrah dari Kristen, Maria terbuang dari keluarga besar dengan berbagai tuduhan dan fitnah keji. Tanpa dukungan keluarga, mahasiswi kedokteran Universitas Brawijaya ini butuh biaya kuliah...

Latest News
Komunitas Muslim India di Medan Serukan Demonstrasi Bela Kehormatan Agama

Komunitas Muslim India di Medan Serukan Demonstrasi Bela Kehormatan Agama

Jum'at, 28 Feb 2020 19:16

Chairul Tanjung Tularkan Semangat Interpreneurship kepada Peserta KUII VII

Chairul Tanjung Tularkan Semangat Interpreneurship kepada Peserta KUII VII

Jum'at, 28 Feb 2020 18:40

Omnibus Law: RUU Cilaka, Nasib Buruh Celaka?

Omnibus Law: RUU Cilaka, Nasib Buruh Celaka?

Jum'at, 28 Feb 2020 17:55

Ustaz Fadlan: Jangan Pecah Belah Umat dengan Stigma Sinis dan Tendesius kepada Sesama Ormas Islam

Ustaz Fadlan: Jangan Pecah Belah Umat dengan Stigma Sinis dan Tendesius kepada Sesama Ormas Islam

Jum'at, 28 Feb 2020 16:41

Sistem Sekuler Kapitalis Suburkan Masyarakat Stress

Sistem Sekuler Kapitalis Suburkan Masyarakat Stress

Jum'at, 28 Feb 2020 16:20

Mardani Minta Pemerintah India Selesaikan Konflik Horizontal

Mardani Minta Pemerintah India Selesaikan Konflik Horizontal

Jum'at, 28 Feb 2020 15:06

Ratusan Massa Aksi KAMMI Geruduk Istana Tuntut Cabut RUU Cipta Kerja

Ratusan Massa Aksi KAMMI Geruduk Istana Tuntut Cabut RUU Cipta Kerja

Jum'at, 28 Feb 2020 14:54

Sila Pertama adalah Bukti Agama Penguat Pancasila Bukan Musuh

Sila Pertama adalah Bukti Agama Penguat Pancasila Bukan Musuh

Jum'at, 28 Feb 2020 10:27

Tanggapi Kepala BPIP, Ketua Komisi Yudisial: Pancasila Itu Bersumber dari Agama

Tanggapi Kepala BPIP, Ketua Komisi Yudisial: Pancasila Itu Bersumber dari Agama

Jum'at, 28 Feb 2020 09:26

Sohibul Iman Berikan Tiga Catatan Penting Terkait Omnibus Law kepada Airlangga

Sohibul Iman Berikan Tiga Catatan Penting Terkait Omnibus Law kepada Airlangga

Jum'at, 28 Feb 2020 07:25

DPR Desak Dewan Pers Turunkan Satgas Anti Kekerasan Jurnalis

DPR Desak Dewan Pers Turunkan Satgas Anti Kekerasan Jurnalis

Jum'at, 28 Feb 2020 05:42

Masjid Tanpa Khatib adalah Musholla, Khatib Tanpa Masjid adalah Da;i

Masjid Tanpa Khatib adalah Musholla, Khatib Tanpa Masjid adalah Da;i

Jum'at, 28 Feb 2020 05:09

Di atas Kondisi Apa Kita Meninggal Dunia?

Di atas Kondisi Apa Kita Meninggal Dunia?

Kamis, 27 Feb 2020 23:10

Ada 2.500 Jemaah Umrah Indonesia Hari Ini yang Berangkat ke Saudi

Ada 2.500 Jemaah Umrah Indonesia Hari Ini yang Berangkat ke Saudi

Kamis, 27 Feb 2020 23:10

Kematian Pasien Terduga Virus Corona di Semarang, Bukhori: Pemerintah Harus Transparan!

Kematian Pasien Terduga Virus Corona di Semarang, Bukhori: Pemerintah Harus Transparan!

Kamis, 27 Feb 2020 22:19

Jepang Dapat 'Lampu Hijau' Ekspedisi ke Mars

Jepang Dapat 'Lampu Hijau' Ekspedisi ke Mars

Kamis, 27 Feb 2020 21:40

Tragedi Susur Sungai, Tiga Guru Digunduli

Tragedi Susur Sungai, Tiga Guru Digunduli

Kamis, 27 Feb 2020 21:38

Menikahkan Si Kaya dengan Miskin, Solusi Pengentasan Kemiskinan?

Menikahkan Si Kaya dengan Miskin, Solusi Pengentasan Kemiskinan?

Kamis, 27 Feb 2020 21:25

Instagram Uji Coba Stiker Komentar di Stories

Instagram Uji Coba Stiker Komentar di Stories

Kamis, 27 Feb 2020 21:19

Erdogan Sebut 3 Tentara Turki Kembali Tewas Akibat Serangan Rezim Assad di Idlib

Erdogan Sebut 3 Tentara Turki Kembali Tewas Akibat Serangan Rezim Assad di Idlib

Kamis, 27 Feb 2020 21:15


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X