Posisi Gubernur Sementara Diduduki Polri, Pengamat: DPR mesti Gulirkan Hak Interplasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengamat politik dari Rumah Amanah Rakyat (RAR), Ferdinand Hutahean menyatakan bahwa hak interplasi nampaknya menjadi salah satu jalan untuk mengingatkan pemerintahan saat ini agar demokrasi tetap terjaga. Hal ini ia nyatakan terkait adanya penunjukkan perwira Polri yang akan menduduki Gubernur/pejabat sementara.

“Interplasi mungkin adalah salah satu jalan terbaik untuk menjaga demokrasi bangsa ini. Menunjuk dan menugaskan polisi sebagai Pjs (Pejabat sementara) Gubernur adalah pelanggaran terhadap aturan yang ada.

Mendagri sebagai pembantu presiden mencelakai Presiden secara politik. Saya pikir partai politik di @DPR_RI seperti @Gerindra, @PDemokrat, @Official_PAN, @PKSejahtera, PKB @cakimiNOW, @DPP_PPP, perlu menggulirkan Hak Interplasi kepada Pemerintah atas rencana @tjahjo_kumolo menunjuk polisi sebagai PJS Gubernur,” katanya, beberapa waktu lalu di akun Twitter pribadi miliknya.

Ferdinand menilai, laku Mendagri sama saja seperti membangunkan kembali keaktifan institusi Polri. “Susah payah kita menata bangsa ini dengan melepas Dwi Fungsi ABRI. TNI-Polri pun setuju kala itu untuk melepas fungsi kekaryaannya. Kok sekarang Dwi Fungsi itu mau dihidupkan lagi oleh @tjahjo_kumulo?”

Ia mengingatkan bahwa jika keinginan Mendagri dapar berakibat langsung ke Joko Widodo selaku Presiden. “Hati-hati, Pak. Nanti Pak @jokowi yang akan menanggung akibatnya.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• 100 Hari Kerja Anies-Sandi Mengecewakan Kaum Pesimis
• Survei LSI Dituding Abal-abal Sesuai Pesanan Sponsor
• (Video) Rizal Ramli: Indonesia Anut Demokrasi Kriminal
• Pernyataan Ketua MPR RI Bawa Dampak, Dua Partai akhirnya Akui Kontra LGBT
• Begini Respon Mahfud MD Saat Ada Netizen Sebut Akun Tifatul sebagai Akun Bani Daster
• Pakar Pertanian: HPP mesti Diberlakukan, Umumnya Petani Jual Gabah, bukan Beras
• Soal Pangan adalah Persoalan Hidup dan Mati
• Pemerintah Diingatkan Atasi Petani dengan Basis Kebenaran, bukan Main Klaim dan Pencitraan