Kembali ke Era Orde Baru, Mendagri: Ormas Wajib Berasaskan Pancasila

JAKARTA (voa-islam.com) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo mengritik adanya aksi 28 Juli atau 287. Aksi tersebut dilakukan beberapa elemen organisasi serta alumni aksi sebelumnya seperti 4 November, 2 Desember ataupun yang lainnya guna menolak Perppu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Tjahjo mengatakan, semua ormas di Indonesia mempunyai kewajiban berasaskan dasar negara, yaitu Pancasila.

Presidium Alumni 212 menggelar aksi 28 Juli 2017. Mereka akan menyuarakan pembatalan Peppu Ormas.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, pihak Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan terkait adanya aksi unjuk rasa tersebut.

Aksi 28 Juli digelar setelah salat Jumat. Kali ini, aksi dalam rangka menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perlu pembaca ketahui, 22 tahun yang lalu tepatnya pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto kala itu menerbitkan UU Nomer 3/1985 tentang asas tunggal Pancasila.

Apakah Indonesia akan dibawa kembali kepada masa 22 tahun yang lalu?

[lptn6/syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Jokowi Diingatkan agar Tidak Khianati Rakyat Soal Ekonomi
• Pemerintah Diminta Tidak Mudah Ucap Isu yang Pada Akhirnya Dianggap Lelucon
• Lawan Infiltrasi Asing lewat Kejahatan Siber, Fahri: Bila Perlu Pakai Perppu
• Terkait Pelaku Siber Dilakukan Puluhan Warga Cina, Fahri: Jangan Cepat Dipulangkan ke Negerinya
• Setelah Timbul Polemik, Jokowi Sebut Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur Hanya Contoh
• [VIDEO] Dana Haji Buat Infrastruktur, Jokowi: Saya Hanya Beri Contoh. Tanggapan Mantan Ketua BAZNAS
• Terkait Perppu, Pemerintah Jokowi Disinyalir tengah Melawan Pilar Utama Dunia Internasional
• Natalius Pigai: Umat Islam Mesin Utama di Indonesia, Terpinggirkan, Negara Takkan Maju