Fadli: Pemerintah Tidak Mampu Kelola Negara, Diagnosa Salah, Beri Obat pun Salah

JAKARTA (voa-islam.com)- Joko Widodo dinilai sudah salah dan fatal akibat menerbitakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Jokowi juga dinilai acapkali tidak memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi oleh negara ini sehingga kebijakannya salah obat.

“Jadi, pemerintah ini menurut saya tidak bisa membaca masalah yang sedang terjadi. Diagnosanya salah melulu. Ngasih obatnya salah juga. Sehingga yang perlu diurus tapi tidak diurus. Dan yang tidak perlu diurus malah diurus. Ini kesalahan fatal dan pemerintahan sekarang,” kata Fadli Zon, politisi dari Gerindra, Sabtu (15/07/2017), di Jakarta.

Menurutnya, ini menandakan bahwa pemerintah sekarang tidak cukup professional mengelola negara. “Ini persoalan ketidakmampuan dalam mengelola negara. Ormas ini tidak perlu diurus karena UU-nya sudah ada. Kalau ada salah dari salah satu ormas, harusnya pemerintah memanggilnya.

Berilah peringatan pertama, kedua, dan ketiga lalu masukkan ke pengadilan. Dan pengadilan itulah yang akan memutuskan apakah ormas itu anti Pancasila atau tidak,” terangnya.

Adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2017, bahkan Fadli menyebut rezim Jokowi adalah rezim paranoid. “Reim ini rezim paranoid. Kemarin tiba-tiba sakja Telegram dihapuskan dengan alasan dipakai  teroris.  Kalau begitu panci juga mesti dilarang dong karena ini kan dipakai teroris,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Soal Perppu Pembubaran Ormas, Amien Rais: Target Utamanya Ormas Islam
• Kebebasan Berpendapat dan Keadilan di Rezim Jokowi Mulai Dipertanyakan DPR
• Era 60-an Diprediksi kan Terjadi kembali jika Jokowi Tetap Ngotot Soal Perppu
• Pakar Hukum: Beda Sedikit Terus Diberangus, Itu Otoriter!
• Soal PT 20 Persen, DPR Menduga Ada Keinginan Pemerintah Kondisikan Calon Tunggal
• Pemerintah Lebih Pas Terbitkan Perppu Terorisme daripada Perppu Ormas
• Perppu No. 2 Tahun 2017 jadikan Islam sebagai Musuh Negara?
• Inilah Kenapa HTI dan Ormas Islam Lainnya Tidak Bisa Dibubarkan oleh Perppu