Komnas HAM: Pembubaran Ormas Lewat Stigma Anti-Pancasila dan Anti NKRI adalah Fasisme

JAKARTA (voa-islam.com)--Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution menegaskan langkah pemerintah menggunakan stigma untuk pembubaran ormas Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan demokrasi.

"Mengutip Ketua Komisi Yudisial (KY) RI, stigma anti Pancasila, anti NKRI, anti NKRI atau anti Kebhinekaan tidak boleh dilakukan negara atau pihak manapun, Politik stigmatik adalah cara fasis membungkam lawan politik," kata Meneger dalam keterangannya kepada Voa Islam, Senin malam (8/5/2017).

Karena, lanjut Maneger, fasisme adalah ideologi yang berdasarkan pada prinsip kepemimpinan dengan otoritas absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian.

Sejatinya, katanya lagi, pemerintah harus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang mana semua permasalahan diputuskan lewat asas pemufakatan dan musyawarah.

"Pemerintah tidak elok mempertontonkan perilaku membabibuta memberangus pihak-pihak yang tak sepaham dengannya, lewat stigma-stigma anti Pancasila, anti NKRI, guna melegitimasi tindakan represif pemerintah kepada pihak lain,"tegasnya.

Pemerintah atau pihak manapun menstigma anti toleransi, anti Pancasila dan anti NKRI, kepada Ormas-ormas Islam, atau lawan politiknya, juga kepada masyarakat umum bila tak sepaham akan kebijakan rezim yang dikuasainya.

Maneger menekankan, pembjnaran ormas hanya bisa melalui meja hijau. Sekali lagi, hanya proses hukum di Pengadilanlah yang boleh memutuskan seseorang atau organisasi bersalah sebagai melawan Pancasila dan NKRI. Bukan dengan cara stigma," tandasnya. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]

Komisioner Komnas HAM, Meneger Nasution menegaskan langkah pemerintah menggunakan stigma untuk pembubaran ormas Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan demokrasi.

"Mengutip Ketua Komisi Yudisial (KY) RI, stigma anti Pancasila, anti NKRI, anti NKRI atau anti Kebhinekaan tidak boleh dilakukan Negara atau pihak manapun, Politik stigmatik adalah cara fasis membungkam lawan politik," kata Meneger dalam keterangannya kepada voa-islam.com,Senin Malam (8/5/2017).

Karena, lanjut Meneger, Fasisme adalah ideologi yang berdasarkan pada prinsip kepemimpinan dengan otoritas absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian.

Sejatinya, katanya lagi, pemerintah harus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang mana semua permasalahan diputuskan lewat asas pemufakatan dan musyawarah.

"Pemerintah tidak elok mempertontonkan perilaku membabibuta memberangus pihak-pihak yang tak sepaham dengannya, lewat stigma-stigma anti Pancasila, anti NKRI, guna melegitimasi tindakan represif pemerintah kepada pihak lain,"tegasnya.

Pemerintah atau pihak manapun menstigma anti toleransi, anti Pancasila dan anti NKRI, kepada Ormas-ormas Islam, atau lawan politiknya, juga kepada masyarakat umum bila tak sepaham akan kebijakan rezim yang dikuasainya.

Meneger menekankan, pembjnaran ormas hanya bisa melalui meja hijau. Sekali lagi, hanya proses hukum di Pengadilanlah yang boleh memutuskan seseorang atau organisasi bersalah sebagai melawan Pancasila dan NKRI. Bukan dengan cara stigma," tandasnya.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Hendardi: Pembubaran HTI Harus Melalui Proses Yudisial yang Akuntabel
• Petani yang Ditampung Dituding Berhaluan PKI, Ini Bantahan PP Pemuda Muhammadiyah
• Ahok Akhirnya Divonis 2 Tahun Kurungan Penjara
• PAHAM: Pembubaran Ormas Harus Lalui Sembilan Tahap, Tak Bisa Hanya dengan Konferensi Pers
• Jokowi akan Bayar Mahal jika Ahok Diputuskan Hakim dengan Tidak Adil
• Said Aqil Siroj Sebut HTI Terbukti Merongrong Keutuhan NKRI
• Bubarkan HTI, Komnas HAM: Pemerintah Tak Boleh Main Hakim Sendiri
• Sebelum Indonesia Merdeka Soal Bhineka dan Toleransi telah Selesai