Jelang 19 Tahun Reformasi, DPR RI Ingatkan Pejabat Tidak menjadi Operator Pasar

JAKARTA (voa-islam.com)- Banyak masyarakat Indonesia, bahkan pejabat tidak mengetahui mana ranah pribadi dan mana ranah publik di dalam menjalanan jabatannya. Saking tidak tahunya mereka, sampai-sampai KKN pun tidak terasa telah dilakukannya.

"Banyak orang yang tidak mengerti wilayah private dan publik. Lalu mencampurnya secara sembrono," kata Fahri Hamzah, melalui akun Twitter pribadinya dengan tagar (#)KKN, belum lama ini.

Baginya, tindakan atau sikap itu bagian dari masa lalu, di mana penguasa saat itu menyatukan kewenangan dan dirinya bersatu. "Inilah sisa dari masa lalu. Masa ketika penguasa menganggap antara diri dan kewenangannya menyatu."

Fahri mengajak kepada siapapun, dengan belasan reformasi yang dialami Indonesia agar pikiran mampu dan dapat diperbaiki. Sehingga kepribadian dan jabatan dapat terpisah.

"Menjelang #19TahunReformasi coba kita konstruksi pikiran kita agar pribadi dan jabatan dipisahkan.

Agar pejabat publik berdiri di sisi negara dan tidak menjadi operator pasar." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tidak Disentuh KPK, Inilah Gambaran Korupsi Orang-orang Pintar Menurut Wakil Ketua DPR RI
• Di Balik Reklamasi DKI Ada Agenda Terselebung? Inikah Buktinya?
• Massa Akan Datangi Mako Brimob Jika Sampai Sabtu Ustadz Al-Khattath Tidak Juga Dibebaskan
• Buzzer, Media, hingga Jokowi Seolah Restui Ahok Melanggar Hukum dalam Membangun Jakarta
• Sebut Agama Harus Dipisah dengan Politik, Presiden Jokowi Tidak Paham Perkembangan Politik Dunia
• Ahok Dihimbau agar Tidak Merusak Neraca Keuangan Negara dari Luar untuk Pembangunan
• Pun Ahok Kaya Raya, Tetap Saja Pembangunan di DKI harus Melibatkan Lembaga Pengawas
• Fahri ke Ahok: Sistem Anggaran Publik Mesti Ikuti Proses Politik di DPRD