Paska Aksi 411, Mantan KSAL Ini Ingatkan Jokowi agar Tidak Libatkan TNI ke Dalam Politik

JAKARTA (voa-islam.com)- Mantan KSAL, Tedjo Edhy Purdjianto meminta agar pemerintah tidak memasukkan TNI ke ranah politik. Ia juga mengingatkan bahwa TNI tidak pas jika dilibatkan ke dalam parpol-parpol ataupun lainnya yang berbau kekuasaan.

“TNI jangan dibawa ke ranah kekuasaan. Juga jangan dibawa pula keseret-seret ke partai atau ranah politik,” sampainya, Ahad (13/11/2016), di Jakarta.

Hal ini ia katakan saat melihat kondisi Jokowi beberapa waktu lalu yang sibuk menyambangi kekuatan-kekuatan dan keamanan negara. Atas kesibukan Jokowi seperti itu, ia pun akhirnya mempertanyakan latar belakang kunnjungan tersebut.

“Sebenarnya sah-sah saja Presiden kunjungan ke sana. Akan tetapi perlu dipertanyakan, ada apa? Misal Presiden ke Kopassus, itu ada apa? “ sambungnya.

Selain itu, ia mengamati pernyataan Jokowi di sela-sela kunjungannya ke markas Kopasus dengan mengatakan bahwa ia adalah panglima tertinggi. Padahal menurutnya, hal itu tidak benar. Yang benar adalah Jokowi itu pemegang kekuasaan tertinggi.

“Telah sumpah prajurit TNI: yang bersumpah setia pada republic dan UUD 45. Namun demikian, apa betul masih ada UUD 45 itu? Karena kan sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Kemudian, bahwa tidak benar Jokowi mengatakan ia adalah panglima tertinggi. Ia adalah pemegang kekuasaan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui oleh masyarakat umum, paska aksi damai Bela Islam beberapa waktu lalu, Jokowi minggu lalu sibuk menyambangi instansi-instansi negara yang berlatar belakang keamanan dan pertahanan. Tidak hanya itu, Jokowi juga terlihat sibuk sowan ke beberapa ormas besar Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.

Jokowi pun tidak luput mengundang para ulama se-Banten ke Istana negara. Semua itu kabarnya untuk merespon aksi damai Bela Islam yang dihadiri lebih dari 2 juta ummat. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Dewan Syuro PBB: Bagi Umat Islam, Penista Agama Itu Wajib Dihukum
• Demi Bela Agamanya, Tidak Dukung Ahok, Politisi Ini Dipecat dari Kepengurusan Partai
• Independensi Kepolisian Dipersoalkan
• Menyepelekan Penista Agama, Jokowi Diprediksi kan Jatuh seperti Rezim Soeharto
• Jangan Mau Dibohongi dan Dibodohi Pemerintah
• Yusril: Beri Kesempatan Polri Tangani Kasus Ahok
• Mahasiswa Harus Jadi Barisan Terdepan Mengawasi Kebijakan Pemerintah yang Tidak Pro Rakyat
• PP Pemuda Muhammadiyah: Ahok dan Pendukungnya Anti Keberagaman (Pancasila)