Pengamat Ini Tanyakan Pemasukan yang Tidak Masuk Akal dari Tax Amnesty

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengampunan pajak atau yang dikenal dengan Tax Amnesty disebut salah satu pengamat ekonomi-politik sebagai salah satu produk bohong Jokowi-JK. Misalkan saja soal hasil pemasukan pemerintah dari Tax Amnesty tersebut yang dinilai olehnya tidak sesuai dengan proses.

“Bagaimana mungkin pemerintah langsung bisa mendapatkan pemasukan yang begitu besar dari Tax Amnesty dengan ‘bim salabim abra kadabra’. Ini sungguh patut dicurigai. Jangan-jangan antara yang tertulis dengan isi kantong pemerintah sebenarnya berbeda satu dengan lainnya,” kata Salamuddin Daeng dari kajian ekonomi-politik Universitas Bung Karno melalui siaran persnya yang didapat voa-islam.com.

Ada beberapa kecurigaan Daeang soal pemasukan pemerintah dari Tax Amnesty tersebut. Di antaranya dirinya menyatakan bahwa untuk menyeleksi aset yang cukup besar dan harus membuktikan siapa yang menyeleksinya.

“Apa mungkin Kementrian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak sanggup menyeleksi aset sebesar itu? Bagaimana membuktikan bahwa aset tersebut benar milik pihak yang mendeklarasi, siapa yang audit aset-aset tersebut? Jangan-jangan ada harta orang lain atau harta negara yang diklaim oleh pihak-pihak yang katanya mengikuti Tax Amnesty.”

Ia juga mempertanyakan soal denda Tax Amnesty yang diterapkan. “Apa mungkin semua aset-aset tersebut langsung dapat dikenakan denda Tax Amnesty? Hal itu tidak mungkin.

Aset atau harta yang dikenakan denda Tax Amnesty terlebih dahulu harus dikurangi dengan seluruh utang dan kewajiban pihak yang memohon. Jika melihat postur secara umum keuangan dari kapitalis kakap Indonesia, rata-rata utang mereka setara dengan 50 persen aset, bahkan ada yang lebih besar dari itu.

Jika uang denda atau tebusan Tax Amnesty sebesar Rp. 41,74 triliun maka aset yang deklarasi sudah lebih dari Rp.  4000 trilun. Ini kalau bukan bohong. Ini pasti kurang waras.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Isu SARA di Pilgub DKI Dimainkan oleh Kaum Minoritas?
• Calon Kepala Daerah di Aceh Dites Membaca Alquran
• Peristiwa 1965 Disebut Perang Sipil Bukan Pembunuhan Sepihak
• Lecehkan Al-Quran, Ahok Dilaporkan Sekelompok Advokat ke Bawaslu
• Diprotes karena Berstatus Pejabat Negara, Nusron Wahid Dilengserkan dari Ketua Tim Sukses Ahok
• Gerakan Beli Indonesia Agendakan Pameran dan Kongres Retas Kebangkitan Ekonomi
• Usung Ahok Tukang Gusur, AMJU: PDIP Bukan Pembela Wong Cilik tapi Pengembang
• Banjir Bandang di Garut, Jurnalis Filantropi Minta Pemerintah Sensitif Kebencanaan Nasional