Sabtu, 15 Jumadil Awwal 1446 H / 11 April 2020 22:11 wib
9.496 views
Rencana Pindah Ibukota di Tengah Wabah, Realistiskah?
Oleh: Yuliana
Di tengah kesulitan dunia termasuk Indonesia menghadapi serangan virus Covid-19 (Corona), hampir seluruh pemimpin dunia kewalahan dan berpikir keras menghadapi penyebaran virus Covid-19 yang telah menelan ribuan nyawa tersebut tidak terkecuali China yang merupakan negara pertama penyebar virus Covid-19. Akan tetapi lain halnya dengan negara yang baru berkembang Indonesia, pemimpin dan para jajarannya malah sibuk memikirkan proyek pemindahan ibukota yang tidak tahu untuk siapa. Anehnya, pemerintah malah membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah virus corona.
Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemindahan Ibukota tetap berjalan. Bahkan kementerian terkait sudah melakukan komunikasi dengan beberapa investor untuk pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.
Pemerintah semakin memperlihatkan watak aslinya sebagai "pengusaha" di dalam sistem kapitalisme. Pemerintah tidak bertindak sebagai pengayom yang seharusnya fokus mereka mengurusi urusan rakyat dan menangani penyebaran virus Covid-19 yang semakin luas dan memakan banyak korban. Entah apa yang ada di balik proyek pemindahan ibu kota ini, yang jelas dalam sistem kapitalisme sudah menjadi hal yang lumrah ketika keuntungan pemilik modal lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat.
Indonesia menganut sistem demokrasi di mana semuanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nyatanya memang semuanya "dari rakyat". Selama ini rakyat pasrah saja dibebani berbagai kenaikan harga pokok akibat pencabutan berbagai subsidi. Pajak pun naik dalam beberapa sektor yang artinya rakyat dipaksa untuk mengeluarkan budget lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak sebanding dengan pemasukan.
"Oleh rakyat", pernyataan ini juga tidak salah karena saat ini justru rakyatlah yang secara mandiri menangani penyebaran virus Covid-19 sampai turun ke jalan membantu mereka yang terdampak sangat parah secara ekonomi dan kesehatan. Akan tetapi semboyan "untuk rakyat" nyatanya tidak berlaku, yang ada adalah "untuk konglomerat". Bagaimana tidak, opsi pemindahan ibukota tetap akan dilanjutkan di tengah kesulitan rakyat Indonesia menghadapi virus Covid-19 dan keterpurukan perekonomian.
Dalam menghadapi kesulitan ini, seharusnya pemerintah hadir untuk rakyat. Lakukan yang seharusnya dilakukan, bukan hanya beretorika saling mengeluarkan statement seolah menjadi solusi padahal hanya ilusi. Ini semua tidak menyelesaikan masalah dan hanya menunjukkan bahwa pemerintah "gagap" dalam penanganan penyebaran virus Covid-19 ini. Hal ini terlihat dari berubah-ubahnya kebijakan pemerintah yang bersikukuh tidak mau menerapkan "lockdown" yang diatur dalam undang-undang karantina no. 6 tahun 2018.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan dalam Pasal 8 UU 6/2018 bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Hal ini tentunya dinilai oleh pemerintah sebagai beban bagi APBN. Untuk itu pemerintah lebih memilih kebijakan "darurat sipil" yang kemudian diralat menjadi "Pembatasan Sosial Berskala Besar" atau PSBB. Artinya pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menanggung biaya hidup rakyatnya selama karantina.
Lalu ketika rakyat susah seperti sekarang harus mengadu kepada siapa? Berbagai kampanye disosialisasikan untuk "di rumah saja" tapi kondisi rakyat susah tidak dipedulikan dan kebutuhan pokok rakyat diabaikan.
Pemimpin Islam Menyikapi Wabah
Hal ini berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Islam di zaman Rasulullah saw dan para khalifah, dimana pemimpin memposisikan diri sebagai pelayan rakyat. Mereka tidak akan tidur sebelum rakyatnya kenyang. Rasululloh saw hadir di tengah rakyat pada saat terjadi wabah Tha'un, Rasululloh saw langsung mengambil kebijakan karantina seperti yang dikenal sekarang sebagai "lockdown".
Di zaman Rasululullah SAW pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Kala itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra. Dalam sebuah hadist, Rasullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda : "Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta." (HR Bukhari)
Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)
Ketika kebijakan karantina tersebut dilakukan oleh Rasululloh saw, Rasul pun menanggung semua kebutuhan rakyatnya selama masa karantina. Rakyat diberi ketenangan dan kenyamanan selama masa karantina. Baitul mal dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sehingga tercipta hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat dalam menghadapi penyebaran wabah tersebut. Dalam Islam satu nyawa manusia itu sangat berharga sehingga sebagai pemimpin dalam Islam harus semaksimal mungkin bisa menjaga keselamatan setiap jiwa manusia.
Dari dua kepemimpinan di atas, jelas terlihat pemimpin mana yang berpihak dan mengayomi rakyatnya. Sungguh tak masuk akal, rakyat sekarat diserang wabah pemimpin ngotot pindah ibukota. Wallahu'alam bish shawab. (rf/voa-islam.com)
ILustrasi: Google
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
