MUI Dukung Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal

JAKARTA (voa-islam.com), Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan dukungannya pada pelaksanaan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Kementerian Agama selaku penerima mandat undang-undang tersebut.

“UU ini lahir atas inisiatif MUI. MUI mendukung sekali pelakasnaan UU ini,” tegas anggota Komisi Fatwa MUI Aminuddin Yakub dalam kesempatan live talkshow di salah satu televisi nasional, Jumat (13/10).

Menurutnya, ada dua alasan kenapa MUI mendukung pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal (JPH). Pertama, UU ini lahir atas inisiatif MUI.  Kedua, dengan UU ini, maka  tujuan MUI untuk melindungi umat Islam dari mengonsumsi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal bisa tercapai.

“Sejak 1989, ketika MUI mulai melakukan sertifikasi halal atas produk-produk usaha,  tujuannya adalah untuk melindungi umat dari konsumsi yang tidak halal,” tuturnya.

Kalau dulu di bawah pengelolaan MUI hanya bersifat sukarela (volunteer), lanjut Amin, maka dengan adanya UU ini, pada 2019 nanti halal akan menjadi sebuah kewajiban atau mandatory, “Kalau mandatori, maka harus dikelola lembaga yang lebih besar otoritasnya, dan dalam hal ini adalah Kementerian Agama,” tuturnya.

Amin menegaskan bahwa MUI tetap berperan penting dan startegis dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Berdasarkan  UU JPH, setidaknya ada 3 kewenangan utama MUI, yaitu: penetapan halal, justifikasi para auditor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan akreditas LPH.

“Kalau dulu LPH hanya satu, yaitu LP POM MUI, ke depan perguruan tinggi dan ormas terbuka untuk membuat LPH. Jadi tidak hanya satu,” tandasnya.

Dukungan yang sama disampaikan praktisi halal, Aisyah. Dia menyambut baik dengan berdirinya BPJPH. Menurutnya, kehadiran BPJPH menunjukan kalau posisi sertifikasi halal justru dikuatkan oleh Negara. Aisyah berharap BPJPH dapat bekerja efektif sehingga tidak terjebak pada alur birokrasi yang justru malah semakin panjang. (bilal/voa-islam)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• HTI Ajukan Gugatan Pencabutan Badan Hukum
• GAN Minta Gubernur Terpilih Komitmen Tolak Reklamasi Teluk Jakarta
• Kunjungi BWI, IDC Studi Program Wakaf Produktif
• (Video) KH Arifin Ilham: Jangan Coba-coba Poligami...(Bagian 1)
• Kata Dokter: Setelah Nikahi Istri Ketiga, Kadar Hormon dan Kesehatan KH Arifin Ilham Semakin Bagus
• Komisi Fatwa MUI: Hanya Ada 2 Vaksin yang Sudah Sertifikasi Halal
• Halal Corner Harap BPJPH Tingkatkan Industri Halal dalam Negeri
• Ini Alasan Pemuda Muhammadiyah Laporkan seword.com