Sukabumi Sahkan Perda Anti Prostitusi. Kabupaten Lain?

SUKABUMI (voa-islam.com) - Kalangan DPRD Kabupaten Sukabumi mengesahkan peraturan daerah (Perda) tentang pelarangan prostitusi. Lahirnya perda ini diharapkan menekan praktek prostitusi di Sukabumi.

‘’Perda baru disahkan dan sekarang menunggu evaluasi gubernur,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yusuf Maulana, Kamis (11/6). Keluarnya perda ini hampir bersamaan dengan pengesahan perda tentang larangan minuman beralkohol (mihol).

Perda prostitusi ini lanjut Yusuf lebih menekankan pada tindakan pencegahan. Selain itu meningkatkan upaya pengawasan dari semua elemen masyarakat baik DPRD, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat lainnya.

Dalam perda ungkap Yusuf disebutkan adanya sanksi tegas bagi pelanggar baik pelaku prostitusi maupun penyedia jasanya. Ancaman hukumannya berupa kurungan maupun denda sebesar Rp 50 juta.

...semangat perda pelarangan prostitusi ini sejalan dengan visi dan misi Pemkab Sukabumi. Dalam visi dan misinya pemkab berupaya mewujudkan masyarakat Sukabumi yang berakhlak mulia, maju, dan sejahtera

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi menambahkan, lahirnya perda prostitusi akan semakin memudahkan kerja pemkab dalam mengatasi penyakit masyarakat tersebut.

‘’Ke depan, kepala daerah dapat segera menerbitkan peraturan bupati (perbup) sebagai dasar pelaksanaan di lapangan,’’ imbuh dia kepada seperti dilansir Republika.

Badri mengungkapkan, perda prostitusi ini memberikan sanksi yang tegas berupa kurungan dan denda serta unsur pembinaan. Sasarannya bukan hanya penjaja seks maupun penyedia jasa melainkan bagi para pelanggannya.

Kalangan DPRD ujar Badri, optimistis kehadiran perda akan menekan keberadaan tempat prostitusi di sejumlah wilayah. Di mana, pemkab mempunyai landasan hukum yang cukup untuk melakukan penindakan maupun pembinaan. Upaya ini akan efektif jika petugas khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun instansi terkait lainnya secara rutin melakukan pengawasan ke lapangan.

‘’Dampak positif lainnya yakni kasus HIV/AIDS yang ditularkana melalui hubungan seks diharapkan berkurang,’’ ujar Badri, yang merupakan kader Partai Demokrat ini.

Seperti diketahui kasus HIV/AIDS melalui hubungan seks saat ini mulai meningkat dibandingkan melalui jarum suntik narkoba.

Menurut Badri, semangat perda pelarangan prostitusi ini sejalan dengan visi dan misi Pemkab Sukabumi. Dalam visi dan misinya pemkab berupaya mewujudkan masyarakat Sukabumi yang berakhlak mulia, maju, dan sejahtera.

Sebelumnya Pemkab Sukabumi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sukabumi menggulirkan bantuan bagi pekerja seks komersial (PSK) yang tobat atau keluar dari dunia prostistusi. Di mana, para pekerja seks yang tobat tersebut akan mendapatkan bantuan permodalan untuk bisa hidup mandiri dengan mengembangkan sejumlah usaha yang halal. [syahid/voa-islam]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• MUI Jabar Imbau Warga Non Muslim Hormati Umat Islam yang Berpuasa
• Tabligh 'Indonesia Diambang Revolusi Syiah'; Untuk Melenyapkan Syiah di Indonesia
• Selama Bulan Puasa Tempat Hiburan Ditutup, Pemda Bandung Dukung FPI
• Pembangunan Gereja di Bandung Barat Ditolak oleh Warga
• Banyak Uskup Lakuan Pelecehan Seksual, Paus Bentuk Pengadilan Khusus!
• Nihil Himbaun Aparat & Pemerintah, Ormas Berhak Sweeping di Bulan Ramadhan
• MUI : Rakyat Tidak Wajib Mentaati Pemimpin Melegalkan Maksiat
• Saudara Muslim Rohingya, Hasan Ali, Cerita Dibalik Upaya Penyelamatan Diri Mereka