Mulut si Ruhut Coreng Citra SBY dan Partai Demokrat

JAKARTA (voa-islam.com) – Ketua Departemen Pendidikan dan Pembinaan Politik DPP Partai Demokrat (PD) Ruhut Poltak Sitompul lagi-lagi umbar kontroversi. Kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/12), Ruhut mengaku mendapat data dari BIN (Badan Intelijen Negara) soal adanya mantan menteri SBY yang berkhianat. Dua mantan menteri di antaranya menjadi dalang dalam aksi-aksi demo untuk menurunkan SBY. Motifnya, para mantan menteri yang tak terpilih lagi menaruh dendam. Menteri itu berasal dari kelompok profesional, bukan parpol.

Menurut anggota Komisi III DPR ini, keterlibatan 2 eks menteri yang membiayai demo bukan rahasia umum. Tapi ia bersikeras menutup rapat nama sang menteri. Ruhut justru membeberkan menteri yang berkhianat tidak cuma 2 orang. ”Itu fakta, dan bukan cuma 2 orang, yang lain juga banyak,” ujar dia.

Sayangnya, pengacara yang akrab dipanggil "Si Poltak" ini enggan menyebutkan dua nama eks menteri yang ditudingnya berkhianat dan menunggangi demo itu. Ya, Ruhut takut kena somasi.

”Kalian jangan pancing saya. Saya bukan Bambang, nanti saya disomasi lagi. Saya ini ahli hukum. Yang jelas saya tahu orangnya,” kata Ruhut.

Gayung bersambut, pernyataan Ruhut langsung mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Keabsahan data Ruhut Sitompul yang menyatakan ada 2 mantan menteri berkhianat dengan menunggangi aksi demo dinilai tidak logis. Tidak main-main yang menilai adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto.

"Keabsahan data Ruhut Sitompul yang menyatakan ada 2 mantan menteri berkhianat dinilai tidak logis" (Menkopolhukam)..

"Logis tidak Kepala BIN itu melapor ke saudara Ruhut? Tidak ada hubungan birokrasi, tidak ada hubungan struktural. Jadi kalau ada laporan kepala BIN ke saudara Ruhut, logika itu saja yang dipakai," jelas Djoko usai rapat kabinet di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (17/12/2009).

Djoko menambahkan, data yang ada di BIN adalah data intelijen. Data-data tersebut berbeda dengan informasi yang bisa diperoleh dari siapa saja.

"Data itu harus diolah dulu dan dilaporkan ke presiden. Saya pun hanya terbatas," katanya.

Tak ketinggalan, mantan menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I pun mempersoalkan pernyataan Ruhut. Mantan Menpora Adhyaksa Dault menilai pernyataan Ruhut sebagai iklan negatif yang bisa melunturkan citra Partai Demokrat dan SBY.

”Membuang wacana seperti itu kasian Pak SBY, kerja 100 hari saja belum kelihatan rakyat. Harusnya, sebagai partai penguasa, concern saja menyukseskan program SBY. Jadi stoplah wacana yang menimbulkan rasa bosan dan capek. Ini kontraproduktif dengan pencitraan Demokrat dan SBY sendiri,” ungkap Adhyaksa di Jakarta, Kamis (17/12)..

Mantan menteri dari partai PKS ini meminta kepada Partai Demokrat (PD) untuk memberikan teguran keras kepada Ruhut atas rangkaian pernyataan kontroversialnya selama ini. Bila terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan akan berakibat kontraproduktif bagi PD dan pemerintahan SBY.

...PD harus menegur keras, sebab orang tidak melihat Ruhut sebagai pribadi melainkan anggota PD dan PD identik dengan SBY...

”PD harus menegur keras, sebab orang tidak melihat Ruhut sebagai pribadi melainkan anggota PD dan PD identik dengan SBY,” ujarnya.

Khusus untuk Ruhut, dia mendesak untuk memberikan klarifikasi agar terhindar dari ancaman pidana yang bisa saja diajukan oleh mantan menteri yang tersinggung. Bila pernyataannya bukanlah selip lidah, maka klarifikasi harus mencakup siapa mantan menteri yang berkhianat itu dan dari mana informasinya didapat.

Ruhut Hampir Dituntut

Pernyataan kontroversial Ruhut Sitompul mengenai mantan menteri berkhianat, menjadi bahan diskusi serius di kalangan alumni KIB I. Opsi langkah hukum tidak mereka lanjutkan dengan pertimbangan menjaga suasana kondusif.

“Beberapa mantan menteri semalam saling telepon, masalah ini mau kita apakan. Tapi akhirnya ya sudahlah, nggak usah ditanggapi,” ungkap Adhyaksa Dault, Kamis (17/12/2009).

Opsi mengambil langkah hukum sempat muncul karena penggunaan istilah sebagai ‘pengkhianat’ sangat menyinggung perasaan...

Opsi mengambil langkah hukum sempat muncul karena penggunaan istilah sebagai ‘pengkhianat’ sangat menyinggung perasaan. Apalagi mantan menteri yang Ruhut sebut-sebut menggerakkan aksi unjuk rasa menurunkan pemerintahan adalah karena kecewa tidak direkrut dalam KIB II.

“Kata ‘pengkhianat’ itu kan dalam sekali artinya,” jelas Adhyaksa tanpa menyebut siapa saja mantan menteri yang terlibat diskusi semalam.

Tetapi setelah dipikir masak-masak dengan kepala dingin, keputusan akhirnya adalah tidak menindaklanjuti pernyataan Ruhut dalam bentuk langkah hukum. Pertimbangan utama adalah agar suasana sudah cukup dipanaskan oleh isu kasus bailout Bank Century, tidak jadi semakin panas dan dikhawatirkan mengganggu performa KIB II.

“Masyarakat sudah capek dan jenuh. Kasihan menteri dan presiden sedang bekerja keras, tapi perkembangan pekerjaannya tertutup oleh isu beginian,” pungkas Adhyaksa.

Politisi Partai Demokrat Tak Perlu Ditanggapi Serius

Menanggapi kontroversi Ruhut, Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mempertanyakan data BIN yang diserahkan kepada anggota FPD Ruhut Sitompul. Data BIN yang sudah dipublikasikan harus diungkap detail supaya tidak menimbulkan perpecahan.

“Kalau benar yang disampaikan Ruhut data valid dari BIN, memang patut dipertanyakan apa urgensinya BIN menyampaikan data kepada anggota partai dan anggota DPR,” kata Tjahjo.

Menurutnya, informasi BIN tidak untuk sembarangan orang. “Telaah strategis laporan BIN hanya untuk presiden yang sifatnya A1, bukan diinformasikan ke semua orang, karena sifatnya rahasia dan tertutup,” jelas Tjahjo.

...jika Ruhut hanya mencatut nama BIN, maka lembaga intelijen negara itu harus meminta ‘Si Poltak’ bertangungjawab...

Kalau data sudah terlanjur sampai publik, lanjut Tjahjo, BIN harus mengklarifikasi datanya tersebut. Jika yang dikatakan Ruhut ternyata tidak berasal dari data BIN, dan Ruhut hanya mencatut nama BIN, maka lembaga intelijen negara itu harus meminta ‘Si Poltak’ bertangungjawab.

“Informasi ke publik harus dipertegas siapa nama-nama yang dimaksudkan agar tidak menimbulkan tanda tanya dan perpecahan di lingkungan presiden,” pungkas Tjahjo.

Banyak sekali pihak memberikan sorotan kepada pernyataan Ruhut Sitompul. Tapi orang bijak yang sudah paham siapa Ruhut, justru sebaliknya. Mereka tidak menanggapi pernyataan Ruhut. Mantan rektor UIN Jakarta, Azyumardi Azra mengimbau, sebaiknya apa yang disampaikan Ruhut tidak perlu ditanggapi serius.

“Kita tahu track record Ruhut, dia suka beri pernyataan bombastis. Bukan menyelesaikan masalah tapi malah timbulkan masalah. Ini sudah dari masa pemilu yang lalu sehingga pernyataannya tidak perlu ditanggapi serius,” ujar Ketua Presidium ICMI Azyumardi Azra di Sekretariat ICMI di Gedung ICMI Center Jakarta.

Menurut Azyumardi, pernyataan bombastis dari Ruhut seperti itu seharusnya dikurangi. Apalagi Ruhut tidak berani sebutkan nama, karena dia bisa digugat.

...pernyataan bombastis dari Ruhut seperti itu seharusnya dikurangi. Apalagi Ruhut tidak berani sebutkan nama, karena dia bisa digugat...

Sikap Azyumardi memang ada benarnya, karena dalam kesempatan lain, Ruhut menjelaskan bahwa motivasinya meniupkan isu itu sangat sederhana. Dia memang bertugas membuat semua orang marah.

“Ruhut juga bisa membuat semua orang kebakaran jenggot, ha...ha...ha...” kata Ruhut sembari tertawa keras, saat dikonfirmasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2009).

Ruhut bahkan merasa sangat senang ketika misinya meleset. “Dan yang kebakaran jenggot ternyata bukan yang sama maksud, jadi banyak orang yang mau main belakang kan,” ujar politisi Partai Demokrat ini masih tertawa. [taz/inilah/viva]

Baca Berita Terkait: