Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
905 views

Perlu Rumusan Pilkada Pro Rakyat

 

Oleh:

Ainul Mizan || Peneliti LANSKAP

 

MENKOPOLHUKAM Mahfudz MD menyatakan bahwa hampir 92 persen calon kepala daerah dibiayai oleh cukong. Dan sesudah terpilih, akan melahirkan korupsi kebijakan. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, yang disiarkan kanal youtube resmi Pusako FH Unand (www.cnnindonesia.com,11 September 2020). 

Lebih lanjut Mahfudz MD menjelaskan, korupsi kebijakan itu berupa lisensi penguasaan hutan, tambang dan lainnya. Bahkan menurutnya, korupsi kebijakan ini lebih berbahaya daripada korupsi uang. 

Dari penjelasan tersebut dapatlah diketahui bahwa pilkada masih belum memihak rakyat.  Rakyat terus menerus dirugikan. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya. Pilkada bahkan pilpres, pileg berkali - kali, akan tetapi tidak linear dengan tingkat kesejahteraan rakyat. 

Oleh karena itu, perlu ada rumusan penyelenggaraan Pilkada yang lebih pro kepada rakyat, bukan kepada korporasi. Dengan begitu betul - betul akan terpilih pemimpin yang berjuang untuk rakyatnya. 

Tentunya yang perlu disadari bahwa seorang pemimpin itu adalah penggembala buat rakyatnya. Disebut penggembala ketika ia betul - betul memastikan jika gembalaannya sudah terpenuhi kebutuhannya. Termasuk ia memastikan bahwa gembalaannya itu aman dari siapa saja yang akan mengganggunya.

Dalam hal inilah seorang pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah SWT. Kedisiplinan murni ini akan menjadikan pemimpin selalu waspada dan menghisab dirinya. Demikianlah falsafah kepemimpinan Islam. Sebuah kepemimpinan yang memihak rakyatnya. Ini yang pertama.

Yang kedua, para pemimpin harus memahami dan memastikan bahwa dirinya terhindar dari berbagai perbuatan - perbuatan curang yang diharamkan Islam. Gratifikasi, suap menyuap, hadiah - hadiah khusus bagi para pejabat dan korupsi benar - benar dijauhinya. Alasannya hal tersebut akan menjauhkan dirinya dari upaya untuk melayani rakyat dengan sebaik - baiknya. 

Berikutnya dalam perkara teknis pelaksanaan Pilkada. Guna mensterilkan proses Pilkada dari pesanan para cukong alias korporasi, maka kepala daerah cukup dipilih dan diangkat oleh kepala negara. Majelis wilayah setempat akan memberikan masukan mengenai orang yang layak untuk dipilih menjadi kepala daerah. Masukan - masukan majelis wilayah harus diperhatikan oleh kepala daerah. Majelis wilayah yang merupakan representasi rakyat di wilayah tersebut. 

Hingga sampai pada batas ada aduan dari majelis wilayah tentang kepala daerah harus diperhatikan oleh seorang Khalifah selaku kepala negara. Prinsip mengutamakan kesejahteraan dan ketenangan rakyatnya harus diutamakan. 

Adalah Rasulullah Saw pernah mengganti walinya yakni Al Ala bin al Hadhrami karena ada pengaduan Bani Abdu Qois. Nabi Saw sendiri memuliakan Bani Abdu Qais, termasuk mendengarkan pengaduan mereka. Jadi kepala daerah diangkat memang untuk mengabdi buat rakyatnya. 

Di samping itu, pengangkatan kepala daerah yang langsung ditangani oleh Kholifah akan bisa menghilangkan praktek cukong dalam Pilkada. Tidak membutuhkan dana negara bermilyar - milyar hingga bertrilyun rupiah untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Dana negara bisa dipergunakan untuk sebesar - besarnya kesejahteraan rakyat. 

Memang miris sekali bila pemilihan pemimpin menelan dana negara yang besar. Pilkada serentak 2020 dianggarkan menelan dana sekitar 15 trilyun rupiah (www.kompas.com, 7 Februari 2020).

Di samping itu, diperbolehkan majelis wilayah tersebut mencalonkan pemimpin dari kalangan partai politik. Tentunya tatkala seorang anggota partai politik saat menjadi calon pemimpin harus menanggalkan atribut partainya. Ia harus berlepas diri dari partainya. Ini dilakukan agar pemimpin rakyat bukanlah seorang pengabdi dan petugas partai. Seorang pemimpin itu pelayan rakyatnya. 

Terakhir, bahwa majelis wilayah dalam mengajukan calon kepala daerah betul - betul memahami syarat - syarat seseorang layak untuk dicalonkan. Kepala daerah itu termasuk jajaran penguasa, di samping seorang kholifah. Beragama Islam, laki - laki, adil, berakal, dewasa, merdeka bukan budak, dan amanah, merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin. 

Adapun mengenai sifat berani, tegas, seorang mujtahid, ataupun seorang dari Quraisy, hanyalah syarat pelengkap. Artinya tatkala calon pemimpin sudah memenuhi ketujuh syarat mutlak menjadi pemimpin, hal itu sudah mencukupi. 

Dengan kriteria pemimpin demikian bisa dipahami jika partai politik yang ada memang berlandaskan aqidah Islam. Partai politik yang notabenenya sebagai entitas pemikiran ikut bahu membahu bersama negara untuk membina rakyat. Sedangkan tujuan dari pembinaan rakyat adalah agar terjaga masyarakat yang islami. Walhasil pemikiran - pemikiran yang tidak berasal dari Islam seperti sekulerisme, liberalisme dan lainnya haruslah dijelaskan oleh partai politik akan kerusakannya sehingga masyarakat bisa diselamatkan dari bahayanya. 

Demikianlah konsepsi pemilihan pemimpin yang dilandasi oleh aqidah Islam. Suatu landasan yang akan melahirkan para pemimpin robbaniy, pemimpin yang bertaqwa kepada Tuhannya, Allah SWT, yang mendorongnya bisa mengabdi untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Latest News
Menag Positif Covid-19, Akses Masuk Kantor Kemenag Dibatasi

Menag Positif Covid-19, Akses Masuk Kantor Kemenag Dibatasi

Senin, 21 Sep 2020 12:50

Menteri Agama Terkonfirmasi Positif Covid-19

Menteri Agama Terkonfirmasi Positif Covid-19

Senin, 21 Sep 2020 11:59

Mati Rasa Demokrasi, Mencari Alternatif Sistem Pengganti

Mati Rasa Demokrasi, Mencari Alternatif Sistem Pengganti

Ahad, 20 Sep 2020 22:22

Peran Ibu dalam Pendidikan Anak, Sisi Lain dari Drama Korea Flower of Evil

Peran Ibu dalam Pendidikan Anak, Sisi Lain dari Drama Korea Flower of Evil

Ahad, 20 Sep 2020 21:53

Otoritas AS Cegah Amplop Berisi Racun Yang Ditujukkan Kepada Donald Trump

Otoritas AS Cegah Amplop Berisi Racun Yang Ditujukkan Kepada Donald Trump

Ahad, 20 Sep 2020 21:25

Sejarah Pengkhianatan PKI Akan Dihapus?

Sejarah Pengkhianatan PKI Akan Dihapus?

Ahad, 20 Sep 2020 21:20

Puluhan Pemukim Ilegal Yahudi Israel Serbu Kompleks Masjid Al-Aqsa

Puluhan Pemukim Ilegal Yahudi Israel Serbu Kompleks Masjid Al-Aqsa

Ahad, 20 Sep 2020 21:05

Inggris Tetapkan Denda Hingga 13.000 USD Bagi Pelanggar Aturan COVID-19

Inggris Tetapkan Denda Hingga 13.000 USD Bagi Pelanggar Aturan COVID-19

Ahad, 20 Sep 2020 18:30

Serangan Udara Kembar di Kunduz Afghanistan Tewaskan 30 Warga Sipil

Serangan Udara Kembar di Kunduz Afghanistan Tewaskan 30 Warga Sipil

Ahad, 20 Sep 2020 17:45

Anggota Komisi XI Minta Peruri Perhatikan SDM

Anggota Komisi XI Minta Peruri Perhatikan SDM

Ahad, 20 Sep 2020 06:52

Lima Langkah Islam Selamatkan Ekonomi

Lima Langkah Islam Selamatkan Ekonomi

Ahad, 20 Sep 2020 06:22

Direktur P3S Pertanyakan Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut untuk Penanganan Covid-19

Direktur P3S Pertanyakan Keputusan Jokowi Tunjuk Luhut untuk Penanganan Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 23:59

Para Pengkritik Harus Banyak Belajar Hukum Sehingg Tidak Asal Bicara

Para Pengkritik Harus Banyak Belajar Hukum Sehingg Tidak Asal Bicara

Sabtu, 19 Sep 2020 22:20

Ketum DDII: Usut Kelompok Penganiaya Ulama!

Ketum DDII: Usut Kelompok Penganiaya Ulama!

Sabtu, 19 Sep 2020 22:10

Mulai 1 Oktober 2020 Zoom Akan DIkenai PPN

Mulai 1 Oktober 2020 Zoom Akan DIkenai PPN

Sabtu, 19 Sep 2020 22:05

Angka Kasus Covid Masih Terus Bertambah, PDPI Ingatkan Keluarga untuk Tetap di Rumah

Angka Kasus Covid Masih Terus Bertambah, PDPI Ingatkan Keluarga untuk Tetap di Rumah

Sabtu, 19 Sep 2020 22:00

Hasil Percobaan Tes Lab Ungkap Kemampuan Bertahan Virus Covid-19

Hasil Percobaan Tes Lab Ungkap Kemampuan Bertahan Virus Covid-19

Sabtu, 19 Sep 2020 21:50

Turki Tolak Tegas Tuduhan PBB Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah Utara

Turki Tolak Tegas Tuduhan PBB Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah Utara

Sabtu, 19 Sep 2020 21:35

Terulang Lagi Penganiayaan kepada Ulama, Brigade Persis Keluarkan 5 Intruksi

Terulang Lagi Penganiayaan kepada Ulama, Brigade Persis Keluarkan 5 Intruksi

Sabtu, 19 Sep 2020 21:04

Perkuat Tali Silaturahim, Brigade Persis Jabar Laksanakan Apel Pasukan

Perkuat Tali Silaturahim, Brigade Persis Jabar Laksanakan Apel Pasukan

Sabtu, 19 Sep 2020 20:45


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X