Ahad, 14 Jumadil Awwal 1446 H / 9 Agutus 2020 08:46 wib
3.981 views
Menelan Hoax Pengobatan Covid
Oleh:
Mahrita Julia Hapsari || Komunitas Muslimah untuk Peradaban
VIRAL video wawancara antara artis Anji dan Hadi Pranoto. Video yang diunggah dari kanal Dunia Manji milik Anji pada 31 Juli lalu, kini telah dihapus oleh pihak youtube. Namun sudah terlanjur beredar di tengah masyarakat, termasuk ke akun facebook Anji. Video yang berujung permintaan maaf dari Anji itu telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Siapakah Hadi Pranoto yang menjadi bintang tamu di video itu? Dia menyebut dirinya seorang profesor dan ahli mikrobiologi. Dia juga mengaku sebagai ketua tim riset formula antibodi covid-19, dan mengklaim telah menemukan cairan antibodi itu. Dalam waktu 2-3 hari, obat tersebut bisa menyembuhkan pasien covid. Dan telah ribuan pasien di wisma atlet yang sembuh setelah meminum obatnya.
Liputan6.com menemukan 8 fakta hoax di video itu, sedangkan Pikiran Rakyat Cirebon.com mengulas 10 hoax dari wawancara Anji dan Hadi. Kontroversi yang keluar dari mulut seorang Hadi Pranoto telah memaksa semua ahli turun gunung. Mulai dari pihak IPB yang dicatut namanya sebagai almamater, hingga para doktor dan ahli mikrobiologi dan molekuler juga satgas penanganan covid.
Kesimpulannya, wawancara Anji dan Hadi telah menyesatkan publik, mereka berdua pun terancam pidana. Meskipun demikian, klaim obat covid terlanjur dipercaya masyarakat. Setidaknya ada tiga alasan mengapa hoax obat covid-19 senantiasa viral di masyarakat.
Pertama, lambannya pemerintah menangani wabah. Kelambanan ini telah membawa dampak ekonomi yang menjalar pada permasalahan sosial. Buah simalakama yang harus ditelan masyarakat, antara tetap bekerja, bertaruh nyawa terpapar virus. Atau di rumah saja tanpa ada jaminan terpenuhinya basic need.
Jelas kebutuhan perut tak bisa menunggu. Pilihan tetap bekerja harus diambil. Untuk melindungi diri dari virus, maka dikonsumsilah apa-apa saja yang katanya bisa meningkatkan antibodi melawan covid.
Kedua, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Bukan tanpa sebab mengapa rakyat nyaris tak percaya pada pemerintah. Ketidakseriusan pemerintah terlalu nyata terlihat.
Awal pandemi, ketika semua negara bersiap menghadapi covid, Menkes justru sibuk menampik hasil penelitian dari Harvard yang menyebutkan corona sudah ada di Indonesia. Sibuk juga menolak tawaran alat tes covid dari Singapura.
Lain Menkes, lain lagi Menteri Pariwisata (Menpar). Ketika sejumlah negara menutup pintu gerbang negaranya, dana Rp72 M justru dikucurkan untuk influencer. Agar mereka bisa promosikan wisata di Indonesia. Adapula Menteri Pertanian yang mestinya berpikir menjaga ketahanan pangan semasa pandemi. Justru memproduksi kalung ekaliptus yang diklaim anti virus corona. Apa bedanya dengan si Hadi?
Bagaimana dengan anggota dewan yang terhormat, yang katanya wakil rakyat? Sekali tiga uang. Saat parlemen negara lain sibuk membahas corona, di negeri kita justru membahas RUU yang tak ada hubungannya dengan corona. Seperti dikejar setoran. Sebutlah UU Minerba yang telah disahkan. RUU Omnibus Law yang selalu ditolak rakyat tapi tetap kekeuh dibahas. RUU HIP yang mubazir dan mengundang kontroversi, tetap ngotot diadakan dan ganti nama jadi RUU BPIP.
Ada UU Corona, ternyata jadi jubah sakti pemerintah untuk bebas menggunakan dana covid tanpa takut diproses hukum. Menteri Keuangan sibuk menambah utang, sementara tak ada yang berubah dari peliknya kehidupan rakyat.
Gonta-ganti istilah, bermain diksi, tanpa menyentuh esensi dari persoalan yang ada. Hanya bikin bingung rakyat bahkan jadi bahan guyonan dan menjatuhkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat.
Konser di tengah pandemi, ternyata di prank oleh rakyat sendiri dan berujung rugi pada pihak penyelenggara yaitu BPIP. Eh, kok BPIP ngurusin konser? Itu lagi yang mbingungin rakyat.
Tetap ngotot mengadakan Pilkada dengan biaya yang pasti tak sedikit. Jelas sangat tak elok di mata rakyat. Seperti menari di atas penderitaan rakyat. Jadi, bagaimana rakyat bisa percaya?
Ketiga, mahalnya biaya kesehatan. Iuran BPJS dinaikkan dengan sistem pelayanan yang jauh dari kata manusiawi. Ribetnya urusan administrasi dan klaim pengobatan, menambah buruk wajah pelayanan kesehatan di negeri ini. Sampai-sampai ada pameo: orang miskin dilarang sakit.
Pengobatan alternatif pun dipilih. Teringat dengan Ponari dan celupan batunya, yang viral beberapa tahun lalu. Banyak sekali masyarakat yang antri membawa gelas berisi air. Antri untuk mendapat celupan batu dari tangan si Ponari. Hingga yang demikian pun dipercaya oleh masyarakat kita. Demi pengobatan yang murah.
Memang, untuk mengadakan fasilitas pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkualitas tidaklah murah. Diperlukan sistem yang memiliki political will melayani rakyat, bukan mencari untung dari rakyat.
Mengapa ketiga alasan tersebut bisa senantiasa ada? Bercokolnya sistem kapitalisme menjadi pangkal persoalannya. Sistem yang mencetak manusia individualis dengan standar manfaat dan ukuran materi sebagai kebahagiaan. Hal ini meniscayakan munculnya orang-orang yang tak bertanggung jawab menyebarkan hoax demi keuntungan pribadi.
Kondisi ini diperparah dengan nihilnya peran negara dalam mencegah munculnya hoax. Sistem informasi komunikasi dan penyiaran dibuka untuk swasta, tanpa ada standar baku. Saat itulah akan muncul berita-berita bohong demi meraup uang. Lemahnya sanksi hukum juga menambah subur hoax di negeri ini.
Demi menghentikan hoax yang merugikan rakyat, perlu peran negara dalam pengaturan sistem penyiaran. Dalam kitab Ajhizah Ad-Daulah Al-Khilafah pada bab Penerangan (hal. 245) menjelaskan strategi pengaturan informasi oleh Negara. Standar pengaturannya adalah hukum-hukum syariah. Hal ini dalam rangka memastikan negara menjalankan kewajibannya melayani kemaslahatan umat, juga untuk membangun masyarakat Islami yang kuat dan menyebarluaskan kebaikan. Wallahu a'lam.*
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
