Kampus yang Diobok-obok

Oleh: M Rizal Fadillah (Pemerhati Politik)

Sebagai alumni kampus Dipati Ukur merasa prihatin dengan keadaan UNPAD dalam proses pemilihan Rektor saat ini. Meski telah ditetapkan (menghindari kata terpilih) Rektor Prof. DR. Rina Indiastuti, SE, M. SIE namun spirit demokrasi di ruang pendidikan telah hilang.

Tanpa kompetisi sehat. Walau pasti dibantah, kondisi ini adalah gambaran dari kuatnya intervensi Pemerintah dan tak berdayanya institusi Majelis Wali Amanah(MWA). Inilah risiko buruk jika Ketua MWA adalah seorang Menteri. Lingkungan akademik menjadi sulit menghindar dari keterpaparan kepentingan politik.

Diawali proses pemilihan yang tak mulus. Tiga kandidat Aldrin Herwani dari FE, Atip Latipul Hayat dari FH, dan Obsatar Sinaga dari Fisip dinyatakan tak satu pun terpilih. Isu-isu dan ganjal-mengganjal bermain intensif membuat MWA gagal memilih.

Menristekdikti menyatakan pemilihan diulang. Melalui panitia baru proses dilakukan dan bagai antiklimaks dari proses demokrasi kampus akhirnya Rina Indiastuti "menang" dengan aklamasi. Bukti lobi yang sukses. Pelantikan telah dilaksanakan.

Sementara Atip Latipul Hayat yang merasa sebagai korban dari kesalahan dan kegagalan MWA, melakukan perlawanan hukum melalui PTUN Bandung. Kini masih berjalan tahapan persidangan. Meskipun proses hukum untuk kasus melawan kekuasaan sentralistik seperti ini skeptis dimenangkan, namun jika kemandirian Hakim masih ada dan gugatan berhasil, maka status Rektor walaupun telah dilantik dapat dimentahkan kembali. Artinya UNPAD gagal dan goyang kembali.

Intervensi kekuasaan Pemerintah ke dalam kampus cukup mengganggu iklim kebebasan akademik. UNPAD adalah satu model saja. Ikut campur eksekutif ke ruang akademik menjadi fenomena kekinian. Benteng kewibawaan kampus jebol dan rapuh. ITB dalam proses pemilihan Rektor diisukan akan menggandeng BIN dan BNPT. IPB dibuat "insiden" hingga dipredikatkan menjadi kampus radikal. UI lebih dulu lumpuh.

UGM urusan agenda kuliah umum UAS saja dibatalkan dan dipolitisasi. Penelitian direkayasa agar sampai kesimpulan kampus banyak yang terpapar radikalisme. Dengan alasan ini Menristekdikti gesit berkoar dan masuk lebih dalam untuk mengatur dan menentukan.

Jika demokratisasi pendidikan dibusukkan bahkan dimatikan, maka kampus tidak lagi menjadi tempat pembentukan kepemimpinan yang berkarakter. Mahasiswa yang diancam-ancam akan menuai masa depan generasi yang lemah dan pengecut. Pimpinan perguruan tinggi yang dijadikan boneka penguasa hanya akan berperan sebagai "tangan birokrasi" yang lembek. Bermental bebek yang mudah digiring-giring.

Pendidikan Tinggi bukan untuk menghasilkan orang-orang yang pintar saja. Pendidikan karakter jauh lebih penting. Negara dan bangsa butuh pemimpin yang berkarakter kuat, mandiri, dan siap menerobos hambatan sistem. Kebijakan negara nampaknya kini mengarah pada sentralisasi kekuasaan. Menguasai semua, mengendalikan, dan ingin selalu dipatuhi. Negara yang tak bisa dikritik apalagi dilawan. Negara yang sedang menciptakan pemimpin-pemimpin yang bermental "abdi dalem".

Kita tak ingin bangsa diisi oleh sumber daya manusia antagonistik. Ingin maju tapi konvensional dan primordial, ingin berteknologi tapi mistik, ingin berbudaya tapi primitif, dan ingin merdeka tapi bermental budak. Stop penjajahan oleh bangsa sendiri.

Rektor harus mandiri dan menjadi representasi dari civitas academika bukan representasi kekuasaan otoritarian atau oligarkhis. Tak pantas insan akademis menjadi "abdi dalem". Sangat tidak pantas.

Vivat academia, Vivant Professores..!

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Apa Kabar Ali Mochtar Ngabalin?
• Saat Masalah Berakhir Bunuh Diri
• Mahasiswa antara Amanat dan Tudingan Pengkhianat
• Melihat Amerika Dari Dekat
• Korupsi dalam Pandangan Islam
• Fenomena Hijrah
• Miris! Tontonan Menjadi Tuntunan
• Siapa yang Radikal dan Intoleransi?