Jum'at, 26 Jumadil Awwal 1446 H / 9 Agutus 2019 00:28 wib
5.508 views
Impor Rektor dan Kualitas Perguruan Tinggi
BARU-BARU ini Menristekdikti M. Natsir mempertimbangkan untuk menggunakan orang asing sebagai rektor. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya menaikkan kualitas perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Menurut Menristekdikti rencana ini berkaca pada negara-negara lain yang dianggap telah berhasil memajukan kualitas perguruan tingginya dengan mengimpor rektor dari luar negeri. Seperti Singapura, Taiwan, Arab Saudi dan lainnya. Dengan mendatangkan rektor dan sejumlah dosen dari AS dan Eropa, negara-negara tadi berhasil menaikkan peringkat perguruan tingginya.
Keberadaan perguruan tinggi di negeri ini memang belum ideal. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Karenanya upaya-upaya untuk memajukan PT secara massif dilakukan. World Class University (WCU) saat ini menjadi target perguruan tinggi berkualitas yang juga menjadi acuan pemerintah. Makanya pemerintah terus mendorong universitas-universitas top Indonesia untuk mengejar rangking terbaik dunia.
Berdasarkan lembaga perangkingan perguruan tinggi dunia, QS World University Ranking, Universitas Indonesia sebagai PT yang paling diunggulkan pemerintah masih berada di peringkat 296. Sedang ITB dan UGM berada di rangking 300-an. Bahkan posisi ini masih jauh dibawah universitas di kawasan Asia seperti China dan Korsel, termasuk di ASEAN yaitu Singapura dan Malaysia. Sebagai langkah instan, pemerintah mewacanakan kebijakan impor rektor guna menaikkan rangking hingga 100 besar dunia.
Kehadiran rektor asing diharapkan mampu meningkatkan berbagai hal yang akan menguntungkan perguruan tinggi Indonesia. Seperti peningkatan jumlah publikasi ilmiah, ketertarikan mahasiswa asing hingga kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga dan kampus internasional.
Kebijakan ini mendapat sorotan masyarakat khususnya kalangan kampus. Para pakar dan akademisi menilai banyak persoalan yang mengganjal peningkatan kualitas PT yang tak bisa diselesaikan dengan langkah-langkah pragmatis. Sebagian menilai penyebab ketertinggalan kualitas PT karena aspek struktural, manajerial dan kultural. Para dosen hingga rektor masih disibukkan dengan kegiatan administratif dan seremonial sehingga tidak fokus pada kegiatan akademiknya. Bahkan kegiatan pengajaran dan penelitian di sebagian besar dosen belum seimbang.
Aspek riset yang menempati porsi paling besar dalam penilaian WCU, masih jauh dari ideal. Hasil kajian Bappenas dan Australian Aid (2016) menyebut diantara faktor yang menghambat universitas dalam melakukan penelitian (yang tampak pada rendahnya jumlah publikasi ilmiah, paten dsb) adalah kurangnya anggaran penelitian dan lemahnya kepemimpinan dalam arti kelemahan merancang dan mengimplementasikan visi penelitian. Meskipun di tahun 2019 ini anggaran riset telah ditingkatkan menjadi 35,7 T, namun tetap belum memenuhi porsi yang diharapkan.
Termasuk pula program dan peta jalan peningkatan kualitas SDM dosen yang tidak jelas. Bahkan pemerintah dinilai juga abai dalam pemberdayaan SDM berkualitas yang sudah dimiliki negeri ini. Baik putra-putra bangsa yang berkarya di negara lain maupun SDM berkualitas yang tersebar didalam negeri sendiri.
Akar Persoalan
Dari sini tampak banyak hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas PT. Hal ini tidak bisa ditempuh dengan jalan instan seperti impor rektor atau pengajar asing, bahkan membuka kampus asing di Indonesia. Sebab membangun PT berkualitas merupakan upaya sistemik dan terkait dengan berbagai sektor kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya bahkan ideologi. Bahkan pendidikan tinggi juga bagian terintegrasi dengan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Untuk itu dibutuhkan visi pendidikan yang jelas dan peran pemerintah sebagai penanggungjawab dan pengelola pendidikan bagi seluruh rakyat.
Menurut penulis kedua hal inilah (visi dan peran pemerintah) yang menjadi akar masalah yang mendasari munculnya persoalan diatas. Perguruan tinggi kita telah kehilangan arah yang jelas dalam membangun kualitasnya. Meskipun pemerintah menetapkan target untuk meraih WCU, namun apakah benar WCU ini adalah gambaran mutu perguruan tinggi yang kita harapkan?
Perguruan tinggi sejatinya merepresentasikan level tertinggi pencapaian kualitas SDM baik dari sisi kepribadian, moralitas dan intelektualitas. Dari kampus diharapkan lahir SDM yang siap bekerja membangun masyarakat dan negara serta melahirkan solusi-solusi cerdas bagi masalah masyarakat dan negara.
Sementara paramater yang digunakan mengukur WCU antara lain reputasi akademik, rasio dosen dengan mahasiswa, publikasi riset per dosen, dosen internasional, dan mahasiswa internasional. Paramater-parameter ini tidak tampak korelasinya dengan fungsi PT. Bahkan sejumlah sisi negatif telah ditimbulkan dari target WCU ini. Seperti biaya pendidikan yang semakin mahal dan makin rentan terjadi pembajakan riset dan teknologi. Ketika standar WCU dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 maka ancaman gelombang pengangguran terdidik pun didepan mata. PT sendiripun mengalami disorientasi. Kesibukan PT mengejar target WCU membuatnya tidak fokus menyelesaikan persoalan yang membelit masyarakat.
Faktor kedua yang mendasari persoalan adalah minimnya peran pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan konsep Neoliberal yang dijalankan pemerintah saat ini, fungsi negara hanya sekadar regulator dan fasilitator bukan lagi penanggungjawab. Hal ini tampak dalam konsep ABG (Academic, Bussiness and Government) yang dijadikan pilar keberhasilan WCU. Kehadiran kalangan pebisnis (korporasi) sangat diandalkan bahkan menjadi satu paramater yang diukur dalam aspek kolaborasi. Korporasi diharapkan ikut meningkatkan anggaran riset yang masih minim, begitupula untuk target pengembangan hasil riset (inovasi). Padahal, kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya komersialisasi ilmu dan teknologi. Dan pada akhirnya menjadikan masyarakat sulit untuk mengaksesnya bahkan harus membayar mahal.
Kualitas Perguruan Tinggi Dalam Pandangan Islam
Pendidikan tinggi dalam pandangan Islam merupakan puncak pencapaian dalam penanaman dan penjagaan tsaqafah dan nilai Islam, disamping puncak pencapaian penguasaan sains dan teknologi terkini. Dan pendidikan tinggi dirancang menjadi pilar penting peradaban Islam dan pewujud rahmat bagi seluruh alam. Karenannya, arah dan tujuan pendidikan tinggi merupakan arah dan penentu tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dan pendidikan tinggi juga memiliki fungsi vital dan mulia yang harus diwujudkan.
Di antara fungsi terpenting pendidikan tinggi adalah 1) memperkuat kepribadian Islam para mahasiswa sehingga mereka menjadi para pemimpin, penjaga dan pelayan berbagai persoalan umat. Seperti, memastikan pelaksanaan Islam sebagai way of life, mengoreksi kepemimpinan, mengemban dakwah, dan menghadapi ancaman-ancaman yang membahayakan eksistensi dan persatuan umat. 2) penghasil berbagai gugus tugas pengurus kepentingan-kepentingan vital umat dengan paradigma yang sahih seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, air bersih, perumahan, keamanan, dan kesehatan dsb. 3) menghasilkan secara memadai para dokter, insinyur, guru, perawat dan berbagai profesi lain untuk mengurusi urusan umat termasuk para paakar penyusun program jangka pendek dan jangka panjang. 4) sebagai penghasil riset dasar dan terapan terkini pada berbagai aspek kehidupan.
Untuk mewujudkan fungsi ini, maka PT harus dikelola penuh oleh negara. Tidak boleh diserahkan kepada pihak lain termasuk swasta. Sebab Rasulullah SAW bersabda “..Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya” (HR Ahmad, Bukhari). Dalam hadits lain Rasulullah saw bersabda “ Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).
Selain itu, fungsi dan visi PT berkaitan erat dengan visi yang dijalankan negara. Disamping itu dengan pengelolaan oleh negara, menjadikan individu rakyat dapat mengaksesnya secara mudah dan murah.
Berdasarkan hal ini, mendatangkan rektor dan dosen asing kehilangan urgensinya. Justru untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita, dibutuhkan perubahan yang menyeluruh dan mendasar. Mulai visi dan tujuan pendidikan tinggi dan penyelenggaraannya yang harus berada dipundak negara.*
Emilda
Akademisi
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
