Omnibus Law Harus Berpihak pada Masyarakat, Bukan Investor

JAKARTA (voa-islam.com)--Perjalanan pembahasan RUU Omnibus Law mulai banyak menuai kritik terkait beberapa isu pemangkasan kebijakan yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Mulai dari isu ketenagakerjaan hingga kewajiban sertifikasi halal.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah menilai munculnya berbagai kritikan dan penolakan tersebut karena pemerintah dirasakan terlalu fokus menyuarakan kepentingan  investasi dalam ide dasar pemunculan Omnibus Law

Anggota Komisi X DPR RI ini menyatakan rencana penyederhanaan peraturan perundangan untuk membuat efektifitas dan efisiensi regulasi adalah ide yang baik, namun perlu dikuatkan dasar kepentingannya.

“RUU ini selayaknya dihadirkan terutama  untuk menguatkan kemunculan, perkembangan dan proteksi pada produk dalam negeri, pada para pengusaha mikro, kecil, menengah dan termasuk juga untuk memberi  perlindungan pada tenaga kerja, konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum,” ungkap Ledia.

Dengan demikian, papar Ledia, keinginan pemerintah menyegarkan iklim investasi harus dilandasi dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja dan konsumen muslim.

“isu terhapusnya hak-hak dan perlindungan bagi pekerja, serta perlindungan konsumen muslim dari makanan yang tidak halal hanya sebagian dari contoh betapa perbincangan pembahasan RUU ini masih terkesan lebih berfokus pada bagaimana bisa membuka keran investasi seluas-luasnya tapi abai pada perlindungan bagi masyarakat.” tutur Ledia.

Karenanya sebelum pembahasan RUU ini menjadi lebih teknis, Ledia mengingatkan pemerintah untuk menjadikan penguatan dukungan dan perlindungan pada produk dalam negeri, pengusaha UMKM, tenaga kerja dan masyarakat Indonesia secara luas sebagai landasan pembuatan naskah RUU.

“Jadi, meski kita sangat ingin melakukan  penyegaran iklim investasi, dengan diantaranya menyederhanakan regulasi dan membuka jalan kemudahan bagi para investor, keberpihakan dukungan dan perlindungan pada masyarakat Indonesia harus diutamakan, bukan dikalahkan demi investasi,” tutup Ledia.*[Fpks/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• HNW Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jika Cabut Kewajiban Halal
• Anggota DPD RI: Ketua Ikatan Gay Tulungagung Pantas Dihukum Kebiri Kimia
• KKKS Diminta Perjelas Target ‘Lifting’ Minyak Nasional
• KPAI: Bocah Korban Pencabulan Gay Bisa Jadi Pelaku Jika Tak Ditangani Secara Holistik-Integral
• Kapal Rombongan Wartawan Terbalik di Labuan Bajo, DPR Ingatkan SOP di Kawasan Wisata
• Fahira Idris: Kegaduhan Tak Pernah Berhenti, Gimana Bangsa Ini Mau Maju
• Kapal Pinisi Rombongan Wartawan Peliput Kegiatan Jokowi Terbalik di Labuan Bajo
• Soal BPJS, Mufida: Pemerintah Tak Punya Itikad Baik kepada Rakyat Kecil