Rabu, 16 Syawwal 1445 H / 23 Januari 2019 08:13 wib
3.444 views
Petisi 28: Jokowi Curang, Bansos Kembali Dijadikan Mesin Top Up Elektabilitas
JAKARTA (voa-islam.com)--Petisi 28 mencium aroma busuk di balik kebijakan bantuan sosial (bansos) yang dilakukan rezim Jokowi dalam beberapa waktu terakhir ini. Ditengarai, mobilisasi bansos merupakan upaya suap guna memenangkan kembali calon presiden petahana di Pemilu 2019 mendatang.
"Dimajukannya periode pembagian dana bansos yang semula dijadwalkan pada Februari dan Mei 2019 menjadi Januari dan April 2019 sangat terkait erat dengan politik men-top up elektabilitas Jokowi yang sedang mangkrak. Sebagaimana kita ketahui, Januari dan April 2019 adalah bulan politik, bulan kampanye sebagai salah satu tahap pemilu," ujar Koordinator Petisi 28, Haris Rusly Moti ke media massa, Selasa (22/1/2019).
Dalam catatan Petisi 28, pada tahun 2012, PDIP melalui Hasto Kristiyanto (kala itu Wakil Sekjen DPP), menyampaikan kritik keras kepada Presiden SBY terkait kebijakan soal bansos. PDIP menuding SBY dan Partai Demokrat melakukan kecurangan Pemilu 2009 karena memobilisasi dana bansos yang sangat besar nilainya untuk tujuan mendongkrak elektabilitas SBY sehingga terpilih kembali pada Pilpres 2009.
Salah satu jejak digital ucapan Hasto, "Dari kajian yang kami lakukan, termasuk didukung oleh kajian dari Marco Semester, menunjukkan bahwa dalam pemenangan pemilu 2009, SBY telah menggunakan model-model yang pada prinsipnya seperti model Thaksin (Mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra)," - Inilah.com, Jumat, 22/6/2012.
Kritik keras PDIP sebagaimana dilansir berbagai media nasional saat itu terus berlanjut, bahwa total dana bansos yang dikucurkan SBY pada Pemilu 2009 mencapai hampir Rp. 30 triliun yang digunakan untuk meningkatkan popularitas SBY dan Partai Demokrat. Metode Thaksin itu digunakan, di antaranya dengan menggelontorkan dana-dana yang populis, dan juga untuk perbaikan infrastruktur di kecamatan. Jumlahnya hampir Rp. 18 triliun. Lalu digunakan juga untuk pemberian raskin (beras untuk rakyat miskin), sehingga dalam waktu enam bulan, popularitas SBY langsung naik berkali-kali lipat.
"Jika kita berpedoman kepada pandangan PDIP di tahun 2012 yang disampaikan oleh Hasto Kristiyanto tersebut, maka dapat dikatakan Pemilu 2019 telah dimulai dengan sebuah kecurangan yang sistematis dan terorganisir. Model Thaksin kembali digunakan untuk menyogok rakyat. Model Thaksin yang dimodifikasi oleh SBY dan kemudian dimodifikasi kembali oleh Jokowi dijalankan kembali untuk tujuan men-top up elektabilitas pasangan petahana, Joko-Maruf," kecam Haris, sapaan akrab aktivis 98 UGM tersebut.
Dia memaparkan beberapa fakta lapangan, pertama, di harian Kompas, Jumat (17/8/2018), Menteri Sosial Idrus Marham (saat ini tahanan KPK), setelah mengeluarkan kebijakan menaikan dana bansos sebesar 100 persen, kemudian secara terang terangan meminta rakyat untuk kembali memilih Jokowi pada Pemilu 2019. Idrus berharap elektabilitas Jokowi bisa meningkat dan terpilih kembali setelah pembagian dana bansos tersebut.
Kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2019 dimajukan periodenya, sebagaimana diberitakan oleh Kontan.co.id, Senin (3/12/2018). "Pada tahun 2019 jadwal penyaluran bantuan yang semula Februari, Mei, Agustus dan November menjadi Januari, April, Juli dan Oktober," kata Presiden dalam acara Sosialisasi Bansos Program PKH di Gelanggang Remaja Jakarta Timur.
"Dengan dimajukan jadwal pembagian dana Bansos tersebut, maka Joko Widodo sebagai calon petahana mempunyai dua kali momentum politik untuk 'menyuap' rakyat menggunakan dana APBN, tentu sebelum jadwal pencoblosan Rabu, 17 April 2019," tegas Haris.
Jika melandaskan pada pandangan PDIP bahwa terdapat korelasi yang kuat antara dana bansos dengan meningkatnya elektabilitas capres petahana, lanjut dia lagi, maka keyakinan TKN Joko-Maruf untuk memenangkan Pemilu 2019 adalah sebuah pandangan yang sangat masuk akal. Sebagaimana yang terjadi di era SBY yang dikritik oleh PDIP di atas, diduga kuat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga disesuaikan dengan penerima kebijakan karitatif, seperti dana Bansos, penerima sertifikat tanah, dll.
"Jika kebijakan pembagian dana bansos dan berbagai kebijakan karitatif lainnya tidak dihentikan di bulan kampanye Januari dan April 2019, maka tahapan Pemilu 2019 telah dinodai dengan sebuah kecurangan memanipulasi dan menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan capres petahana. Jokowi curang, bansos kembali dijadikan mesin top up elektabilitas!" pungkas Haris Rusly Moti.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
