Kebijakan Impor Ala Keran Bocor

BARANG impor membombardir negeri.  Ragam komoditas datang tanpa batas.  Ada pihak yang beruntung, namun lebih banyak yang buntung. Harga barang jadi tak menentu. Adakalanya mengalami lonjakan tinggi, namun tiba-tiba anjlok turun kembali. 

Ayam asal Brasil dan Amerika Serikat misalnya,  membanjiri pasar ternak di Indonesia, khususnya ternak ayam potong atau ras (broiler). Ini adalah vonis dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap  Indonesia karena telah melakukan pelanggaran perdagangan . Konsekuensinya, pangsa pasar industri peternakan dalam negeri akan dibanjiri produk daging ayam yang lebih murah asal Amerika dan Brasil yang berdaya saing tinggi karena biaya produksinya lebih efisien (tempo.co.id).

Akibatnya, para peternak pribumi merugi. Aksi bagi-bagi ayam gratis pun digelar di beberapa daerah, sebagai bukti unjuk sikap terhadap penguasa.

Hingga Agustus ini, impor beberapa komoditas pangan yang dilakukan pemerintah juga sempat menjadi sorotan. Salah satunya impor beras yang diberikan saat petani sedang panen raya. Bahkan impor sempat dipaksakan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih. 

Tak cukup sampai disitu, impor gula yang sempat meroket menyebabkan Indonesia menjadi importir terbesar di dunia per tahun 2017-2018. 

Impor jagung sebanyak  ribu ton per Maret 2019 juga menjadi polemik karena diberikan saat kesalahan data belum dibenahi.

Keputusan impor kian brutal terasa. masuknya baja China menghantam  produsen baja lokal. Permendag Nomor 22 Tahun 2018 membuka celah masuknya penjualan baja karbon yang lebih murah dari pasar domestik. Imbasnya adalah kerugian besar pada pabrik Krakatau Steel.

Tak hanya itu, masuknya produk semen asing ke Indonesia juga menuai persoalan. Sebab, produksi semen Indonesia masih surplus 35 juta ton per tahun (Tempo.co.id).

Di Balik Layar

Masuknya barang Impor saat ini adalah terbesar sepanjang sejarah negeri. Aroma tak sedap yang hinggap terkait kebijakan ini menyeret banyak pihak. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita disebut terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi impor pupuk oleh anggota DPR RI nonaktif, Bowo Sidik Pangarso. KPK pernah menggeledah kantornya dan menyita dokumen impor gula rafinasi.

 Lengkap sudah dugaan banyak pihak. Kejanggalan yang mewarnai derasnya impor kali ini,  nyatanya kental dengan permainan dibelakang layar.   

Menteri terciduk, Anggota Dewan pun tertunduk. OTT KPK terhadap pelaku suap impor bawang putih dan anggota DPR menunjukkan bahwa ada kongkalingkong pengusaha dan penguasa.

Tak dapat dipungkiri, semrawutnya laju perdagangan disebabkan kebijakan yang keliru.  Intervensi kapitalis ke dalam legislatif menjadi jalan pintas menggoyang aturan.  

Inklusifitas demokrasi membuka lebar peluang tersebut.  Semangat kebebasan yang ada di dalamnya menjadi pembenaran agar tujuan utama-meraih keuntungan materi- dalam sistem kapitalis sekuler  tercapai. Meski dengan segala cara.

Dominasi sektor perdagangan oleh  pengusaha, dalam waktu singkat akan mematikan peran negara. Kartel dagang Impor yang saat ini dikelola oleh segelintir pengusaha,   akan mengambil alih sebagian besar sektor perdagangan. Negara merugi. Rakyat gigit jari.

Terjawab sudah tanda tanya besar mengapa impor dilakukan saat produksi  mengalami signifikansi.

Harga produk impor yang dipastikan lebih murah, akhirnya membuat produk lokal kalah . Petani kecewa, proses menanam yang tidak mudah , ternyata dibayar dengan biaya murah.

Menuju Negeri Bebas Impor

Negeri kita memiliki modal besar untuk mandiri dan sejahtera. Kekayaan yang terhampar tak hanya nampak di hadapan. Minyak bumi, batu bara, emas, dan intan adalah secuil diantara kekayaan.  Tanah subur membentang luas. Ragam herba tumbuh menjadi pusaka. Hingga pelaut  Eropa terpikat pada Malaka. Melihat lada dan cengkeh sebagai primadona.

Masyhur sudah kita sebagai negeri kaya.  Karenanya impor bukan lah pilihan, jika tepat mengambil kebijakan. Pengelolaan yang benar dengan aturan Pencipta mampu membebaskan negeri dari belenggu ini.

Islam mengatur bagaimana mekanisme pengelolaan kekayaan alam supaya bisa mencukupi semua kebutuhan. Tiap Pasar diawasi, agar harga semua kebutuhan bersahabat dengan rakyat. Dalam Islam setiap aparat wajib taat pada syariat. Mereka bertanggung jawab tak hanya pada rakyat, namun juga kelak di akhirat. kekuasaan yang mereka miliki, tak patut dijadikan ajang mencari materi.

Sanksi tegas bagi yang melanggar, serta kontrol yang baik, menjadikan sistem Islam makin kokoh berada di atas aqidah nya.

Semuanya akan  terasa jika Islam diterapkan dalam kehidupan nyata.*

Ummu Azka

Pemerhati Kebijakan Publik

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Membangun Militansi Indonesia
• Paradoks Keimanan
• Penata Kata Masyarakat Dunia
• Iman
• Referendum Pindah Ibu Kota
• Masalah Bendera
• Demokrasi bukan Habitat Umat Islam
• Radikalisme dalam Isu