Senin, 8 Mei 2017 21:27 wib
Pengacara Fahri Hamzah, Amin Fachrudin menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tebang pilih dalam melihat dan atau menangani kasus-kasus. Amin, misalkan saja
more →
Senin, 8 Mei 2017 21:06 wib
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan Presiden Joko Widodo telah melanggar Undang-Undang karena tak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
more →
Senin, 8 Mei 2017 19:27 wib
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menuding Hak Angket DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralasan lemah dan akal-akalan. Bahkan menurut dirinya, Hak
more →
Senin, 8 Mei 2017 18:49 wib
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra merespon adanya informasi bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan oleh pemerintah. Menurut Yusril, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan organisasi keislaman tersebut
more →
Senin, 8 Mei 2017 17:27 wib
Aksi Simpatik 55, termasuk aksi Bela Islam yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu sama sekali bisa jadi sudah terbukti tidak berkaitan apapun, kecuali murni hanya persoalan hukum
more →
Senin, 8 Mei 2017 15:49 wib
Setelah mengeluarkan keputusan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah akan terus melakukan kajian kepada ormas-ormas yang dinilai mengganggu keamanan dan mengancam eksistensi Indonesia. Termasuk mengkaji Front Pembela Islam (FPI).
more →
Senin, 8 Mei 2017 15:27 wib
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menghimbau agar lembaga hukum dalam menjalankan fungsinya tidak perlu melakukan pencitraan
more →
Senin, 8 Mei 2017 15:05 wib
Menkopolhukam Wiranto menggelar konferensi pers mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu dibubarkan karena dianggap membahayakan NKRI.
more →
Senin, 8 Mei 2017 13:27 wib
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga hukum diduga memiliki beberapa kejanggalan, terlebih soal makin nampak maraknya
more →
Senin, 8 Mei 2017 11:27 wib
Salah satu Anggota DPR RI dari Komisi III yang medukung Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa hak yang tersebut bukan saja untuk Presiden RI
more →
