Macron Tidak Akan Minta Maaf Kepada Rakyat Aljazair Atas Penjajahan Brutal Prancis

PARIS, PRANCIS (voa-islam.com) - Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa dia tidak akan meminta "pengampunan" kepada warga Aljazair atas penjajahan brutal Prancis di negara mereka.

"Saya tidak perlu meminta maaf, ini bukan tujuannya," kata Macron kepada mingguan Prancis Le Point dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu (11/1/2023) malam.

Presiden Prancis menekankan bahwa "hal terburuk yang bisa terjadi adalah mengatakan kami meminta maaf dan masing-masing dari kami akan menempuh jalan kami sendiri," dengan alasan bahwa karya ingatan dan sejarah "bukan inventaris perhitungan, justru sebaliknya."

Namun, Macron mengatakan dia berharap untuk menerima rekannya dari Aljazair Abdelmadjid Tebboune di Paris tahun ini untuk terus bekerja dengannya dalam rekonsiliasi antara kedua negara.

"Saya berharap presiden Tebboune dapat datang ke Prancis pada 2023 untuk melanjutkan kerja persahabatan (...) yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Macron.

Masalah permintaan maaf Prancis atas masa lalu kolonialnya di Aljazair (1830-1962) merupakan inti dari ketegangan antara Paris dan Aljazair.

Pada tahun 2020, Aljazair dengan setengah hati menerima laporan yang disiapkan oleh sejarawan Prancis Benjamin Stora atas penugasan dari Macron, di mana dia menyerukan serangkaian inisiatif untuk mencapai rekonsiliasi antara kedua negara.

Laporan tersebut tidak merekomendasikan untuk menawarkan permintaan maaf atau mengungkapkan penyesalan, yang selalu dituntut oleh Aljazair.

Pada tahun 2017, presiden Emmanuel Macron, yang masih menjadi kandidat pada saat itu, untuk pertama kalinya memecah kesunyian politik yang telah berlangsung lama pada periode paling berdarah dalam sejarah Prancis baru-baru ini, saat dia mengakui "kejahatan terhadap kemanusiaan" yang dilakukan penjajahan Prancis di Aljazair.

Namun, selama bertahun-tahun menjabat, kebijakan Macron terkait kejahatan yang dilakukan di Aljazair terus menjadi kebijakan "en même temps" (sekaligus) saat ia berjuang untuk menemukan 'lapisan perak' dalam sejarah kolonial Prancis di Aljazair.

Selama kunjungan terakhirnya ke Aljazair pada Agustus, Macron mengklaim bahwa sejarah Prancis-Aljazair adalah "kisah cinta yang memiliki bagian tragedi."

Metafora tersebut memicu kritik terhadap Macron dari sejarawan Prancis dan Aljazair, yang menyesalkan pemimpin Prancis itu karena menyamakan periode paling berdarah dalam sejarah Prancis baru-baru ini dengan 'kisah cinta'.

Sekitar 1,5 juta warga Aljazair tewas dan jutaan lainnya mengungsi dalam perang delapan tahun untuk kemerdekaan yang berakhir pada 1962.

Namun demikian, perjalanan Macron ke Aljazair pada Agustus membantu mengembalikan hubungan bilateral setelah krisis yang dipicu oleh pernyataannya pada Oktober 2021, setelah dia mempertanyakan keberadaan bangsa Aljazair sebelum kolonialisme.

Dalam wawancaranya dengan Le Point, Macron mengakui pernyataannya pada 2021 salah.

"Itu mungkin ekspresi canggung, dan itu mungkin melukai perasaan warga Aljazair. (...) Saat-saat ketegangan ini mengajari kami. Anda harus tahu bagaimana mengulurkan tangan lagi."

Macron juga menyerukan untuk "menenangkan" ketegangan antara Aljazair dan Maroko, mengesampingkan perang antara kedua tetangga itu.

Aljazair memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko pada Agustus 2021, menuduh Rabat melakukan "tindakan permusuhan" dalam keputusan yang menurut Rabat "sama sekali tidak dapat dibenarkan". (TNA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Tunisia Penjarakan 9 Wanita Anggota Kelompok 'Ekstrimis' Yang Dituduh Akan Bunuh Menteri Pemerintah
• Angkatan Laut AS Gagalkan Penyeludupan 2000 Lebih AK-47 Yang Akan Dikirim Iran Ke Syi'ah Houtsi
• Komandan Ajnad Al-Kavkaz Abdul Hakim Shishani Pindah Dari Suriah Ke Ukraina Untuk Perangi Rusia
• Malaysia Tunjuk Mantan Panglima MIliter Sebagai Fasilitator Pembicaraan Damai Di Pedalaman Selatan
• Pengadilan Rumania Tolak Banding Andrew Tate, Putuskan Perpanjang Penahanan Jadi 30 Hari
• Hampir 90% Orang Di Provinsi Terpadat Ketiga Di Cina Terinfeksi COVID-19
• Al-Shabaab Bantah Ingin Negosiasi Dengan Pemerintah Somalia
• Laporan: Saudi Akan Sesuaikan Undang-Undang Perkawinan Untuk Ronaldo Dan Pasangannya