Ribuan Warga Israel Berdemo Memprotes Pemerintahan Baru Perdana Menteri Benyamin Netanyahu

TEL AVIV, ISRAEL (voa-islam.com) - Ribuan warga Israel pada Sabtu (7/1/2023) berdemo memprotes pemerintahan baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang dianggap sebagai sayap paling kanan dalam sejarah Israel, kata seorang koresponden AFP.

Para pengunjuk rasa mengacungkan spanduk dengan slogan termasuk "Demokrasi dalam bahaya" dan "Bersama melawan fasisme dan apartheid" di kota pesisir Tel Aviv.

Beberapa mengibarkan bendera Israel dan pelangi sementara yang lain memegang spanduk besar bertuliskan "menteri kriminal" -- slogan yang banyak digunakan oleh orang Israel selama demonstrasi reguler melawan Netanyahu dalam beberapa tahun terakhir.

Menyusul kemenangan pemilihannya pada 1 November, Netanyahu menjabat akhir bulan lalu sebagai kepala koalisi dengan partai-partai Yahudi ultra-kanan dan ultra-Ortodoks, beberapa pejabatnya sekarang mengepalai kementerian kunci.

Ini termasuk seorang politisi yang akhir tahun lalu mengakui penggelapan pajak dan sekelompok tokoh sayap kanan, termasuk orang yang pernah menyimpan potret di rumahnya tentang seorang pria yang membantai puluhan jemaah Palestina.

Netanyahu, 73, yang melawan tuduhan korupsi di pengadilan, telah menjabat sebagai perdana menteri lebih lama dari siapa pun dalam sejarah Israel, memimpin negara itu dari 1996-1999 dan 2009-2021.

"Kakek-nenek saya datang ke Israel untuk membangun sesuatu yang luar biasa di sini... Kami tidak ingin merasa bahwa demokrasi kami menghilang, bahwa Mahkamah Agung akan dihancurkan," kata seorang pengacara di antara pengunjuk rasa yang hanya menyebut namanya sebagai Assaf.

"Ekstrimis mulai mengerahkan pasukan mereka dan itu bukan mayoritas," kata pengunjuk rasa Omer, seorang pekerja di sektor teknologi Tel Aviv.

Pemerintah baru telah mengumumkan niat untuk mengejar kebijakan perluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki dan melakukan reformasi sosial yang membuat khawatir anggota dan pendukung komunitas LGBTQ.

Menteri kehakiman Israel yang baru minggu ini mengumumkan program reformasi termasuk "klausa pengurangan" yang memungkinkan parlemen untuk mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam reformasi tersebut, mengatakan di Twitter bahwa itu "membahayakan seluruh sistem hukum Negara Israel". (TNA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Taliban: Pangeran harry Harus Diadili Di 'Pengadilan Internasional Karena Membunuh Warga Afghanistan
• AS Tawarkan Hadiah 10 Juta USD Untuk Penangkapan Pemimpin Al-Shabaab Maalim Ayman
• Ribuan Warga Di Idlib Dan Aleppo Berdemo Menentang Rencana Peningkatan HubunganTurki-Suriah
• Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev Ancam Serang AS Dengan Rudal Jelajah Hipersonic Zicron
• Hamas Terbitkan Buku 'Bus-bus Terbakar' Untuk Peringati 27 Tahun Pembunuhan Yahya Ayyash
• Tolak Gencatan Senjata, Ukraina Sebut Tawaran Vladimir Putin Tipu Muslihat
• Peneliti Klaim Twitter Diretas, 200 Juta Alamat Email Bocor
• Pangeran Harry Akui Bunuh 25 Orang Selama Di Afghanistan