Irak Bayar Hampir 500 Juta USD Ke Kuwait Untuk Tambahan Ganti Rugi Invasi Tahun 1990

KUWAIT (voa-islam.com) - Kuwait telah menerima ganti rugi tambahan hampir $500 juta untuk invasi Irak tahun 1990, kata kedutaan Irak di Kuwait.

"Irak pada tanggal 26 Oktober membayar Kuwait $ 490 juta, dan akan bekerja untuk melunasi sisa reparasi yang jatuh tempo untuk tahun 2022, sekitar $ 629 juta," kata kedutaan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin (1/11/2021).

Baghdad telah membayar sekitar $50 miliar untuk ganti rugi selama tiga dekade terakhir.

Pasukan Irak di bawah Saddam Hussein menyerbu Kuwait yang kaya minyak pada 2 Agustus 1990, memicu kecaman internasional. Mereka menduduki negara Teluk itu selama tujuh bulan sebelum mereka diusir oleh koalisi internasional pimpinan AS dalam Perang Teluk pertama di awal tahun 1991.

Pada tahun 2018, Baghdad membayar ganti rugi perang pertama ke Kuwait sejak 2014, ketika ada jeda pembayaran karena krisis keamanan di Irak di mana kelompok ISIS mengambil alih sebagian besar wilayah negara itu.

Tetapi negara itu telah meminta perpanjangan waktu untuk $ 3,8 miliar terakhir karena krisis fiskal terburuk dalam beberapa tahun selama pandemi virus corona yang membawa jatuhnya harga minyak.

Sementara Kuwait dan Irak sekarang memiliki hubungan sipil, masalah tetap ada di perbatasan dan pemulangan jenazah. (TNA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Hamas: Situasi Palestina Dan Israel Menuju Konfrontasi Militer
• Lebih 2.500 Warga Suriah Ajukan Permohonan Suaka Di Belanda
• PBB Sebut Rumah Warga Palestina Di Tepi Barat Yang Dihancurkan Israel Meningkat 21 %Tahun Ini
• Bangladesh Tangkap 172 Orang Setelah Pembunuhan Terhadap Pemimpin Terkemuka Rohingya
• Pemberontak Syi'ah Houtsi Bombardir Masjid Dan Sekolah Agama Di Marib, Tewaskan Dan Lukai 29 Orang
• Israel Tutup Masjid Ibrahimi Di Hebron Untuk Umat Muslim, Hanya Izinkan Pemukim Ilegal Yahudi
• 7 Tentara Mali Tewas Dalam Penyergapan Dan Bom Pinggir Jalan
• Kementerian Aljazair Perintahkan Penggunaan Bahasa Arab Secara Eksklusif Di Semua Dokumen Resmi