Presiden Afghanistan Ganti Menteri Pertahanan Di Tengah Kemajuan Taliban

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah mengganti dua menteri utama yang bertugas mengelola keamanan negara yang goyah, ketika Taliban melanjutkan kampanye mereka untuk merebut wilayah baru dalam pertempuran sengit dengan pasukan pemerintah.

Perombakan portofolio kementerian pertahanan dan dalam negeri terjadi ketika kekerasan melonjak dan pembicaraan damai tetap menemui jalan buntu, dengan Taliban mengatakan telah merebut lebih dari 40 distrik dalam beberapa pekan terakhir di seluruh pedesaan yang berbatu.

Kepresidenan mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (19/6/2021) bahwa Jenderal Bismillah Khan Mohammadi, yang bertempur di bawah mendiang komandan anti-Taliban Ahmad Shah Massoud selama perang saudara 1990-an, telah ditunjuk sebagai menteri pertahanan baru.

Ia menggantikan Asadullah Khalid yang menjabat sejak 2018 dan telah berulang kali terbang ke luar negeri untuk perawatan luka yang diderita setelah seorang pembom bunuh diri menyerangnya pada 2012.

Mohammadi sebelumnya memegang portofolio kementerian pertahanan dan dalam negeri dan juga menjabat sebagai kepala staf militer setelah jatuhnya pemerintahan Taliban menyusul invasi pimpinan AS pada 2001.

Ghani juga menunjuk Jenderal Abdul Sattar Mirzakwal sebagai menteri dalam negeri, kata kepresidenan. Mirzakwal sebelumnya pernah menjabat beberapa jabatan daerah.

'Rencana yang kuat dan efektif'

Perubahan kabinet terbaru, yang harus disetujui oleh parlemen, terjadi saat kekerasan meningkat sejak awal Mei setelah militer AS memulai penarikan resmi pasukan terakhir yang tersisa.

Presiden AS Joe Biden telah menetapkan 11 September - peringatan 20 tahun serangan di Amerika Serikat yang menyebabkan invasi ke Afghanistan - sebagai batas waktu untuk menarik tentara Amerika.

Sejak Pentagon memulai penarikan terakhir pada 1 Mei, Taliban telah melepaskan gelombang serangan yang menargetkan pasukan pemerintah.

Kelompok jihadis itu mengatakan telah merebut lebih dari 40 distrik sejak awal Mei, memaksa para pemimpin militer untuk mundur secara strategis dari sejumlah distrik pedesaan.

Pada hari Sabtu, pejabat setempat mengatakan bahwa Taliban merebut sedikitnya enam distrik lagi di negara itu sejak Jum'at, memaksa pasukan pro-pemerintah untuk menyerah atau mengevakuasi distrik dan melarikan diri.

Distrik yang baru jatuh terletak di provinsi Takhar, Faryab, Jawzjan, Samangan, Farah dan Paktia, menurut para pejabat.

Dalam satu serangan, sedikitnya 20 anggota unit komando elit ditembak mati oleh Taliban dalam penyergapan di provinsi utara Faryab pada Rabu, beberapa pejabat mengatakan kepada kantor berita AFP.

Afghanistan memiliki 34 provinsi dan sekitar 400 distrik. Kabupaten berfungsi sebagai unit administrasi tingkat menengah, satu tingkat di bawah provinsi.

Taliban sekarang hadir di hampir setiap provinsi dan mengepung beberapa kota besar – sebuah strategi yang digunakan kelompok bersenjata itu pada pertengahan 1990-an ketika mereka menguasai sebagian besar Afghanistan sampai mereka digulingkan oleh invasi pasukan pimpinan AS.

Pada hari Sabtu, kementerian pertahanan mengkonfirmasi bahwa pasukan pemerintah telah mundur dari beberapa distrik tetapi mengklaim mereka bertujuan untuk maju kembali.

“Ada rencana baru, kuat dan efektif untuk merebut kembali daerah-daerah dari mana kami telah menarik kembali pasukan kami,” klaim juru bicara kementerian Rohullah Ahmadzai, tidak mau mengakui bahwa ratusan tentara telah menyerah kepada Taliban. (Aje)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Pertahanan Udara Saudi Hancurkan 10 Drone Bersenjata Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman
• 20 Pabrik Hancur, 5000 Pekerja Kehilangan Pekerjaan Akibat Agresi Terbaru Israel Di Gaza
• Joe Biden Akan Kurangi Secara Drastis Sistem Persenjataan Dan Pasukan AS Di Timur Tengah
• 2 Tahanan Penjara Guantanamo Asal Yaman Menangkan Pembebasan
• Yunani Jatuhi Hukuman 15 Bulan Penjara Pejabat Muslim Minoritas Turki Di Trakia Barat
• Netanyahu Secara Ilegal Hancurkan Dokumen Sebelum Naftali Bennet Bertugas Sebagai PM
• 35 Legislator Prancis Protes Pencalonan Pejabat Senior UEA Sebagai Presiden Interpol
• Turki Tidak Akan Ambil Langkah Baru Untuk Selesaikan Perselisihan Seputar F-35 AS Dan S-400 Rusia