Laporan: Jenderal UEA Tidak Dapat Menjadi Presiden Interpol Karena Sejarah Pelanggaran HAM

LONDON, INGGRIS (voa-islam.com) - Upaya nyata seorang jenderal senior Uni Emirat Arab (UEA) untuk menjadi presiden Interpol tidak dapat terjadi karena sejarah pelanggaran hak asasi manusia di negara itu, sebuah laporan baru oleh mantan direktur penuntutan publik Inggris mengatakan.

Penunjukan itu rahasia dan tidak ada kandidat yang secara resmi disebutkan namanya, namun Mayor Jenderal UEA Dr Ahmed Naser Al-Raisi kemungkinan akan menjadi salah satu kandidat, serta Komisaris Niger Olushola Subair.

Laporan itu berjudul Undue Influence: The UAE and Interpol diterbitkan oleh Sir David Calvert Smith.

Ia berpendapat bahwa draf UEA tidak sesuai untuk sejumlah alasan, termasuk "penyalahgunaan Red Notices, pengaruh yang tidak semestinya dan tidak menghormati hak asasi manusia".

"Laporan ini telah menemukan bukti kuat bahwa UEA telah menyalahgunakan sistem Pemberitahuan Merah baik untuk pelanggaran kecil dan yang paling penting untuk keuntungan politik terhadap mereka yang dipandang sebagai ancaman bagi rezim," tulisnya.

Laporan tersebut menemukan "bukti koheren bahwa UEA berusaha memengaruhi Interpol secara tidak patut melalui pendanaan", dan mengutip sumbangan besar yang dibuat oleh Abu Dhabi kepada Interpol pada tahun 2017.

"Tidak hanya presiden Emirat Interpol akan memvalidasi dan mendukung catatan [Uni Emirat Arab] tentang hak asasi manusia dan peradilan pidana, tetapi, sebagai tambahan, Mayjen [Ahmed Naser] Al-Raisi tidak cocok untuk peran tersebut," Sir Tulis Smith.

"Dia duduk di posisi paling atas dari sistem peradilan pidana Emirat. Dia telah mengawasi peningkatan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, penyiksaan yang berkelanjutan, dan pelanggaran dalam sistem peradilan pidana."

Raisi bergabung dengan kepolisian Abu Dhabi pada tahun 1980 dan naik pangkat, akhirnya menjadi Direktur Jenderal Operasi Pusat Kepolisian Abu Dhabi pada tahun 2005.

Pada 2015 ia menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di UEA.

Badan kepolisian internasional Interpol akan mengadakan sidang umum di UEA tahun lalu, di mana 194 negara akan memilih presiden berikutnya tetapi ditunda karena pandemi virus Corona.

Rencananya untuk berjalan tahun ini, meskipun tanggalnya belum diumumkan.

Pertentangan yang intens

Akademisi Inggris Matthew Hedges, yang dipenjara di UEA atas tuduhan mata-mata berbicara pada akhir tahun lalu menentang kemungkinan pengangkatan Raisi.

"Jika Arab Saudi, Rusia, Cina atau Iran mencoba mencalonkan diri sebagai presiden Interpol, mereka akan dikutuk dengan benar. Lihat saja catatan UEA tentang kebebasan berbicara, standar peradilan, independensi peradilan dan badan legislatif," kata Matthew Hedges. The Daily Express.

"Namun UEA telah mampu menciptakan wajah yang cukup positif untuk mendapatkan orang-orang di posisi kunci ini - dan keheningan dari komunitas internasional memekakkan telinga."

Hedges memiliki pengalaman langsung tentang kondisi mengerikan di dalam penjara UEA, setelah ditahan pada 2018 selama perjalanan penelitian doktoral ke negara Teluk tersebut.

Selama penahanannya, Hedges mengatakan dia ditahan di sel isolasi dan tunduk pada kondisi yang menyiksa.

"Mengatakan saya kecewa karena dia bahkan dianggap meremehkan," katanya.

"UEA tidak boleh diizinkan untuk memiliki kursi kepresidenan ini. Itu akan merusak segala sesuatu yang seharusnya dipertahankan oleh Interpol."

Koalisi 19 kelompok hak asasi, termasuk Human Rights Watch (HRW) dan Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang (DAWN) menggemakan sentimennya dan menulis surat terbuka kepada Interpol.

"Kami percaya bahwa penunjukan Tuan al-Raisi akan merusak misi dan reputasi Interpol dan sangat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menjalankan misinya secara efektif dan dengan itikad baik," kata surat itu.

Jabatan presidensi adalah posisi yang tidak dibayar, bagaimanapun, itu sangat berpengaruh dan memimpin semua pertemuan penting. (TNA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Kantor Netanyahu: Israel Tidak Akan Bekerja Sama Dengan Penyelidikan Kejahatan Perang ICC
• Kelompok HAM: Hampir 600 Orang Tewas Sejak Kudeta Militer Di Myanmar
• Senat Prancis Setujui Klausul Larangan Shalat Bagi Mahasiswa Muslim Di Kampus
• Pemberontakan Terkait Islamic State Di Mozambik Menangancam Stabilitas Kawasan
• Pemerintah Joe Biden Akan Lanjutkan Bantuan Untuk Palestina, Desak Solusi 2 Negara
• Raja Yordania Sebut 'Perselisihan' Dengan Saudara Tirinya Pangeran Hamzah Telah Berakhir
• Sheikh Al-Sudais: Hanya Orang Yang Diimunisasi COVID-19 Yang Diizinkan Lakukan Ibadah Umrah
• Aljazair Tuntut Prancis Beri Konpensasi Untuk 7.300 Korban Ranjau Darat Selama Era Kolonial