Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Tolak Bebaskan 5000 Tahanan Taliban

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Kesepakatan penting antara Amerika Serikat dan Taliban yang bertujuan untuk mengakhiri perang terpanjang AS mungkin sudah menghadapi hambatan ketika Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengumumkan bahwa pemerintahnya belum menyetujui klausul yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut.

Ghani keberatan dengan pengaturan dalam perjanjian yang akan melihat pemerintah Afghanistan membebaskan 5.000 tahanan Taliban sebagai syarat untuk pembicaraan langsung antara kelompok jihadis tersebut dan pemerintah.

"Pemerintah Afghanistan tidak membuat komitmen untuk membebaskan 5.000 tahanan Taliban," kata Presiden Ghani kepada wartawan di Kabul pada hari Ahad (1/3/2020) sehari setelah perjanjian itu ditandatangani di ibukota Qatar, Doha.

Setelah 18 bulan negosiasi dan perang hampir 20 tahun, AS dan Taliban menandatangani perjanjian yang ditetapkan untuk membuka jalan bagi penarikan semua pasukan AS dan NATO dari Afghanistan dan komitmen oleh Taliban bahwa wilayah Afghanistan tidak akan digunakan untuk meluncurkan serangan ke negara lain.

Ada harapan besar bahwa perjanjian tersebut akan diikuti oleh pembicaraan intra-Afghanistan antara semua pemangku kepentingan utama dan bertujuan untuk memetakan arah bagi perdamaian di negara itu.

Taliban telah lama menolak untuk duduk dengan pemerintah Afghanistan, menyebutnya sebagai "rezim boneka".

Perjanjian empat bagian menetapkan 10 Maret sebagai tanggal untuk dialog intra-Afghanistan dengan pemerintah Ghani serta pertukaran tawanan yang akan melihat pemerintah membebaskan 5.000 tahanan Taliban dan Taliban melepaskan 1.000 tawanan.

Namun, Ghani mengatakan: "Bukan wewenang Amerika Serikat untuk memutuskan, mereka hanya fasilitator".

Hoda Abdel-Hamid dari Al Jazeera, melaporkan dari Kabul, mengatakan: "Apa yang kita lihat sekarang sebenarnya semua masalah yang ada sebelum muncul lagi hari ini."
 
"Semua orang akan setuju, ironisnya, pada kenyataan bahwa kesepakatan antara Taliban dan AS - sesulit mungkin - mungkin menjadi bagian yang paling mudah dalam mencoba membawa perdamaian ke negara ini."

Sementara pertukaran tahanan dapat berubah menjadi batu sandungan bagi perdamaian untuk kembali ke negara yang dilanda perang, Ghani juga mengatakan bahwa "pengurangan kekerasan" (RIV) tujuh hari akan berlanjut, mungkin sampai gencatan senjata penuh dapat dinegosiasikan.

RIV, yang melihat penurunan kekerasan dan korban di seluruh negeri, telah menjadi syarat untuk penandatanganan kesepakatan AS-Taliban.

Taliban sekarang mengendalikan atau memiliki pengaruh atas lebih banyak wilayah Afghanistan daripada kapan pun sejak 2001 dan telah melakukan serangan hampir setiap hari terhadap pos-pos militer di seluruh negara itu.

AS dan Taliban berada di ambang penandatanganan perjanjian perdamaian pada September 2019 ketika Presiden AS Donald Trump tiba-tiba membatalkan pembicaraan setelah serangan Taliban menewaskan seorang tentara Amerika di Afghanistan.

Trump telah lama menyatakan keinginannya untuk mengeluarkan tentara AS dari Afghanistan dan mengakhiri perang terpanjang negara itu. Dia sedang mencari pemilihan ulang tahun ini.

Lebih dari 100.000 warga Afghanistan telah terbunuh atau terluka sejak 2009 ketika Misi Bantuan PBB di Afghanistan mulai mendokumentasikan korban. (Aje)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Militer Turki Tembak Jatuh Dua Jet Tempur Pemerintah Suriah di Idlib
• Turki Luncurkan Operasi Perisai Musim Semi di Idlib untuk Menanggapi Serangan Brutal Rezim Assad
• Bahrain Akan Tuntut Para Pelancong yang Datang dari Iran yang Menolak Test Virus Corona
• Mahathir Serukan Rapat Parlemen Mendesak untuk Menentang Penunjukan PM Baru Malaysia
• Laporan: Seorang Anggota Parlemen Iran Tewas Akibat Virus Corona
• Taliban dan AS Tandatangani Perjanjian Damai Afghanistan
• Saudi Akan Cuci dan Sterilkan Lapangan Masjidil Haram 4 Kali Sehari Antisipasi Penyebaran Corona
• Balas Kematian 33 Tentaranya, Turki 'Netralkan' 309 Pasukan Assad dan 200 Target Rezim