Turki Kritik Liga Arab Karena Mendukung Manuver Melawan Pemerintah Sah Libya

ANKARA, LIBYA (voa-islam.com) - Solusi abadi untuk krisis Libya hanya mungkin melalui cara diplomatik, kata Ankara hari Selasa (31/12/2019), mengkritik Liga Arab karena mendukung manuver melawan pemerintah sah negara itu.

"Bertentangan dengan Perjanjian Politik Libya dan Resolusi 2259 Dewan Keamanan PBB, jelas bahwa Liga Arab tetap diam dan gagal untuk secara tegas mendukung legitimasi internasional terhadap serangan militer berbulan-bulan, yang didukung asing terhadap Tripoli, ibu kota, oleh apa yang disebut Tentara Nasional Libya, "Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan dalam sebuah pernyataan Selasa.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2259 dimaksudkan untuk mendukung dan memperkuat Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj, sebagai satu-satunya perwakilan sah Libya dan menyerukan kepada semua anggota PBB untuk bertindak dengan cara ini.

GNA yang diakui PBB telah berjuang melawan agresi kelompok yang menamakan dirinya Tentara Nasional gadunga Libya (LNA), yang dipimpin oleh panglima perang Libya Khalifa Haftar. Haftar telah berusaha merebut ibu kota, Tripoli, selama sembilan bulan dengan bantuan tentara bayaran yang dibawa dari negara-negara tetangga, termasuk Sudan dan Chad. Upaya ilegal Haftar untuk merebut kekuasaan didukung oleh Uni Emirat Arab, Prancis, Arab Saudi dan Rusia.

"Sejak awal, Turki telah menggarisbawahi perlunya gencatan senjata segera dan penuh untuk mencapai solusi politik di Libya. Berdasarkan pemahaman inilah kami berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam Proses Berlin," kata Aksoy. .

Konferensi Berlin tentang Libya diperkirakan akan diselenggarakan di ibukota Jerman pada bulan Januari.

Menekankan bahwa Turki akan terus mendukung pemerintah yang sah di Libya, Aksoy mengatakan bahwa solusi permanen dan inklusif yang dipimpin oleh Libya dan dimiliki oleh Libya hanya dapat dicapai dengan "menghalangi dan dengan tidak mendorong mereka yang akan berusaha untuk membuat keputusan melalui cara militer. " (TDS)