4 Pemimpin Arab Lengser dari Kekuasaan Akibat Protes Masal Selama 2019

TIMUR TENGAH (voa-islam.com) - Dalam semangat Musim Semi Arab 2011, 2019 menyaksikan gelombang baru protes besar yang memaksa empat pemimpin Timur Tengah lengser dari kekuasaan, ketika aspirasi untuk perubahan bergema di seluruh wilayah. Para pengunjuk rasa berhasil menyingkirkan bayangan ketakutan untuk menggulingkan para pemimpin di Sudan, Aljazair, Irak dan Libanon. Para demonstran tetap bertekad untuk mendorong melalui reformasi sejati sebagai pengganti perubahan kosmetik.

Sudan

Pada bulan Desember 2018, publik Sudan turun ke jalan dalam protes terhadap kondisi ekonomi negara yang mengerikan yang meningkat menjadi tuntutan untuk perubahan besar. Pada 11 April, Presiden Sudan Omar al-Bashir mengundurkan diri setelah berbulan-bulan demonstrasi rakyat menentang kekuasaannya yang telah berlangsung selama 30 tahun.

Menurut oposisi Komite Sentral Dokter Sudan (CCSD), lebih dari 300 pengunjuk rasa tewas dalam demonstrasi itu, dan puluhan lainnya hilang. Dewan Transisi Militer (MTC), dibentuk di bawah pakta dengan aliansi Pasukan Kebebasan dan Perubahan, sebuah organisasi payung kelompok-kelompok oposisi, sekarang mengawasi "masa transisi" selama dua tahun di mana mereka berjanji untuk mengadakan pemilihan presiden. Pada 14 Desember, al-Bashir dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena korupsi dan kepemilikan ilegal mata uang asing dan dikirim untuk menjalani hukumannya di fasilitas kesejahteraan sosial.

Aljazair

Sementara itu, pada 16 Februari, warga Aljazair melakukan protes massal tak lama setelah partai Front Pembebasan Nasional (FLN) yang berkuasa mengumumkan bahwa Abdelaziz Bouteflika akan mencari masa jabatan kelima sebagai presiden. Bouteflika, 82, telah memerintah negara Afrika Utara sejak 1999. Setelah kehilangan dukungan militer dan mendapat tekanan terus-menerus dari protes jalanan, kekuasaannya selama 20 tahun berakhir pada 2 April. Unjuk rasa yang terus-menerus berlanjut di Aljazair selama lebih dari 10 berbulan-bulan, meskipun militer memenjarakan puluhan mantan pejabat rezim atas tuduhan korupsi.

Sejak April, warga Aljazair telah menyatakan ketidakpercayaan pada semua tokoh yang memiliki hubungan dengan pemerintah Bouteflika, termasuk Presiden sementara Abdelkader Bensalah, Perdana Menteri Noureddine Bedoui dan mantan ketua Dewan Konstitusi Tayeb Belaiz, yang mengundurkan diri pada 16 April menyusul protes. Periode yang sama melihat banyak aktivis dan lawan politik ditangkap.

Pembentukan militer yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Ahmed Gaid Saleh, yang meninggal pekan lalu pada usia 79 tahun setelah serangan jantung, berhasil menghindari menegakkan periode transisi, sebaliknya, tetap berpegang pada ketentuan Konstitusi negara itu, dengan pemilihan presiden diadakan pada 12 Desember.

Dengan jumlah suara 40%, jajak pendapat menghasilkan kemenangan bagi Abdelmadjid Tebboune, yang meraih 58,15% suara. Perdana Menteri Noureddine Bedoui mengajukan pengunduran dirinya ke Tebboune, yang menugaskan Menteri Luar Negeri Sabri Boukadoum sebagai perdana menteri sementara. Antara 1984 hingga 1991, Tebboune menjabat sebagai walikota Tiaret, Adrar dan Tizi Ouzou.

Dilihat oleh banyak orang sebagai salah satu simbol rezim Bouteflika dua dekade, Tebboune berjanji selama kampanyenya untuk memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa, banyak dari mereka menganggapnya sebagai presiden de facto.

Irak

Sejak awal Oktober, Irak telah diguncang oleh protes massa atas kondisi kehidupan yang buruk dan korupsi, memaksa pengunduran diri Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi. Setidaknya 496 orang telah tewas dan 17.000 lainnya terluka selama protes, menurut Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak.

Para pemrotes mendesak kepergian dan pertanggungjawaban semua elit politik yang dituduh melakukan korupsi yang telah berkuasa sejak jatuhnya rezim Saddam Hussein pada 2003.

Menyusul pengunduran diri Abdul-Mahdi, telah terjadi perdebatan antara blok-blok politik tentang penunjukan perdana menteri baru.

Pada hari Kamis, anggota parlemen Irak menolak pengunduran diri Presiden Barham Salih, yang ingin mengundurkan diri di tengah tekanan untuk memberi jalan bagi pemilihan Asaad al-Eidani, gubernur provinsi Basra, sebagai perdana menteri baru. Al-Eidani, yang pencalonannya diajukan oleh Al-Binaa yang memegang mayoritas di Parlemen, telah ditolak oleh para pemrotes, karena ia dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan demonstran di Basra. Situasi di Irak masih belum pasti, dengan para pengunjuk rasa bertekad untuk memiliki presiden baru yang independen dari luar lingkaran politik yang berkuasa saat ini.

Libanon

Selama beberapa dekade, sektarianisme telah membentuk pemerintahan Libanon. Namun, protes baru-baru ini terhadap kesengsaraan ekonomi telah menyatukan berbagai faksi sektarian dan politik di seluruh negeri dalam protes massa, yang meletus pada 17 Oktober. Demonstrasi dipicu oleh rencana pemerintah untuk memungut pajak dari layanan media sosial seperti WhatsApp, tetapi dengan cepat berkembang untuk menyerukan masalah keluhan yang lebih luas. Kerusuhan memaksa Perdana Menteri Saad Hariri untuk mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi terburuk negara itu sejak perang saudara 1975-1990. Setelah Hariri tersingkir pada 29 Oktober, konsultasi parlemen mengakibatkan Hassan Diab diangkat sebagai perdana menteri baru pada 19 Desember. Namun, protes dengan cepat mengikuti menentang pemilihan Diab dan kebijakan Bank Sentral di tengah seruan dari para pejabat, termasuk Hariri, agar protes berakhir. Libanon menderita pengangguran tinggi, pertumbuhan lambat dan salah satu rasio utang tertinggi di dunia, dengan beban utang mencapai $ 86,2 miliar pada kuartal pertama 2019, menurut Kementerian Keuangan. (TDS)