Saudi Tangkap 200 Lebih Laki-laki dan Perempuan Karena Langgar 'Kesopanan Publik' dan 'Pelecehan'

RIYADH, ARAB SAUDI (voa-islam.com) - Arab Saudi telah menangkap lebih dari 200 orang karena melanggar "kesopanan publik" - termasuk dengan mengenakan pakaian yang tidak sopan - dan "pelecehan", kata polisi, The New Arab melaporkan hari Ahad (29/12/2019).

Sekitar 120 pria dan wanita telah ditangkap selama sepekan terakhir karena menyinggung moral publik, termasuk mengenakan "pakaian yang tidak pantas", kata polisi Riyadh dalam serangkaian pernyataan di Twitter sejak Selasa.

Mereka menambahkan bahwa hukuman yang tidak ditentukan dijatuhkan kepada para pelanggar.

88 orang lainnya ditangkap dalam berbagai kasus pelecehan, polisi telah menambahkan dalam pernyataan terpisah, setelah beberapa wanita mengeluh di media sosial bahwa mereka dilecehkan di festival musik MDL Beast di Riyadh awal bulan ini.

Festival musik elektronik, yang dihadiri puluhan ribu penggemar, disebut oleh penyelenggara sebagai yang terbesar yang pernah diselenggarakan di kerajaan itu.

Polisi tidak memberikan perincian lebih lanjut, termasuk durasi penahanan.

Ini menandai penumpasan massal pertama sejak penguasa de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman mulai melonggarkan pembatasan sosial di kerajaan tersebut, mencabut larangan berdekade-dekade di bioskop dan pengemudi wanita sambil mengizinkan konser campuran gender dan ekstravaganza olahraga.

Norma-norma sosial yang santai telah disambut oleh banyak orang Saudi, dua pertiganya berusia di bawah 30 tahun.

Namun pada bulan September, Arab Saudi mengatakan akan menghukum pelanggaran "kesopanan publik", termasuk mengenakan pakaian tidak sopan dan menunjukkan kasih sayang di depan umum, setelah kerajaan mulai mengeluarkan visa turis untuk pertama kalinya.

Pria dan wanita harus menghindari "pakaian ketat" atau pakaian dengan "bahasa atau gambar tidak senonoh", terbaca instruksi di situs web bahasa Inggris yang diluncurkan oleh otoritas pariwisata.

"Wanita harus menutupi bahu dan lutut di depan umum," tambahnya.

Pedoman kesopanan publik, pertama disetujui oleh kabinet pada bulan April, secara luas dianggap tidak jelas dan telah memicu kekhawatiran bahwa itu akan terbuka untuk interpretasi.

Itu juga memicu kekhawatiran akan kebangkitan kembali kebijakan moral. (TNA)