Perwira Polisi India Perintahkan Muslim di Uttar Pradesh 'Pergi ke Pakistan'

UTTAR PRADESH, INDIA (voa-islam.com) - Sebuah video muncul di media sosial di mana seorang perwira polisi senior India di negara bagian Uttar Pradesh terlihat mengatakan kepada sekelompok Muslim: "Pergi ke Pakistan", Al Jazeera melaporkan hari Sabtu (28/12/2019).

Video yang beredar di media sosial kemungkinan akan menambah kekhawatiran mereka yang khawatir tentang nasib umat Islam, yang mengatakan polisi membunuh demonstran damai, merampok dan menggeledah rumah, dan memukuli ratusan orang, bahkan anak-anak, sejak protes terhadap CAA dimulai awal bulan ini.

Video itu memperlihatkan Akhilesh Narayan Singh, seorang perwira polisi di distrik Meerut tempat lima Muslim tewas, memberitahu sekelompok pria di lingkungan Muslim untuk "pergi ke Pakistan jika Anda tidak ingin tinggal di sini".

"Kamu makan di sini tapi nyanyikan pujian dari tempat lain ... lorong ini sekarang akrab bagiku. Dan begitu aku ingat, aku bahkan bisa menghubungi nenekmu," kata Singh dalam video. "Setiap orang dari setiap rumah akan ditangkap."

Singh mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa beberapa pemrotes meneriakkan slogan-slogan pro-Pakistan. "Dalam situasi ini saya menyuruh mereka pergi ke Pakistan," klaimnya, Sabtu.

Pernyataan "Pergi ke Pakistan" sering diposting di media sosial oleh para pendukung BJP sayap kanan dalam menanggapi postingan yang kritis terhadap partai nasionalis Hindu yang berkuasa.

Ancaman menyita properti

Negara bagian Uttar Pradesh, yang terpadat di India dengan hampir 20 persen dari mereka adalah Muslim, melihat 19 dari 27 kematian sejauh ini dalam protes nasional terhadap Citizenship Amendment Act (CAA), yang oleh para kritikus dianggap anti-Muslim.

Uttar Pradesh telah menyaksikan gejolak paling kejam atas undang-undang kewarganegaraan Modi, yang menurut para aktivis diskriminatif terhadap Muslim, yang merupakan 14 persen dari 1,3 miliar penduduk India.

Bentrokan di negara bagian itu tampaknya telah mereda selama seminggu terakhir, meskipun demonstrasi skala kecil masih berlangsung.

Awal pekan ini, pemerintah Adityanath mengatakan menuntut jutaan rupee kepada lebih dari 200 orang, mengancam akan menyita properti mereka untuk membayar kerusakan yang disebabkan selama protes.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam apa yang mereka katakan sebagai penahanan massal dan kekerasan berlebihan di negara bagian itu, tempat para petugas menangkap lebih dari 1.000 orang.

Para aktivis telah menunjukkan bahwa sementara protes terhadap undang-undang kewarganegaraan telah terjadi di seluruh negeri, para pengunjuk rasa hanya terbunuh di negara-negara yang diperintah oleh BJP.

"Ada teror di sana [Uttar Pradesh] ... orang-orang di koloni Muslim terjaga sepanjang malam untuk menjaga rumah mereka. Mereka takut akan serangan polisi atau serangan komunal," Kavita Krishnan, seorang anggota pencari fakta tim yang mengunjungi negara bagian, kepada wartawan.

Undang-undang kewarganegaraan memudahkan anggota minoritas agama dari negara tetangga India - Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan - yang menetap di India sebelum 2015 untuk mendapatkan kewarganegaraan tetapi tidak menawarkan konsesi yang sama kepada umat Islam.

Para kritikus mengatakan undang-undang - dan rencana untuk Daftar Warga Nasional (NRC) - mendiskriminasi umat Islam dan merupakan serangan terhadap konstitusi sekuler oleh pemerintah Modi.

Protes terus berlanjut

Sementara pemerintah mengatakan tidak ada warga negara yang akan terpengaruh dan tidak ada rencana untuk mendaftar, pernyataan yang bertentangan oleh Modi dan asisten terdekatnya, Menteri Dalam Negeri Amit Shah, telah menambah kebingungan dan ketakutan.

Para pejabat dari partai oposisi oposisi mengadakan protes di kota utama Lucknow di Uttar Pradesh pada hari Sabtu di bawah slogan, "Save Constitution-Save India".

"Mereka dapat menghukum kami, menjebloskan kami ke penjara, menyedot properti kami tetapi mereka tidak akan dapat menghentikan kami dari melanjutkan protes kami," kata Akhilesh Tomar, seorang aktivis mahasiswa yang telah bekerja sama dengan Kongres untuk mengoordinasikan protes di empat distrik negara bagian yang mayoritas Muslim.

Protes juga direncanakan di negara bagian timur laut Assam, di mana migrasi telah lama menjadi isu politik yang emosional, dengan pengunjuk rasa mengharapkan peningkatan jumlah pemilih di kota-kota kecil.

Sementara itu, para aktivis Hindu yang terkait dengan partai Modi mengadakan lokakarya di daerah kumuh dalam upaya untuk meredakan ketidakpuasan publik.

"Kami harus menjelaskan fakta kepada orang-orang biasa yang disesatkan terhadap hukum oleh oposisi," kata Ram Naresh Tanwar, seorang anggota kelompok yang disebut Hindu Jagran Samiti, atau Komite Pemulihan Hindu, di ibukota New Delhi. (Aje)