Libya Secara Rezmi Minta Dukungan Militer ke Turki untuk Tangkis Serangan Haftar

TRIPOLI, LIBYA (voa-islam.com) - Pemerintah Nasional (GNA) Libya yang didukung oleh PBB telah secara resmi meminta dukungan militer "udara, darat dan laut" Turki untuk menangkis serangan oleh pasukan pemberontak pimpinan Jenderal Khalifa Haftar yang ingin merebut  ibu kota Tripoli, seorang pejabat GNA mengatakan Kamis (26/12/2019).

Menteri dalam negeri negara itu mengatakan pada hari Kamis bahwa Tripoli akan meminta dukungan militer Turki jika perebutan ibukota meningkat. Pasukan Haftar, yang berbasis di Libya timur, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

"Kami tidak bisa tinggal diam ketika pemerintah Libya yang diakui PBB menuntut bantuan kami," kata Wakil Ankara Emrullah İşler dalam sebuah tweet di akhir hari yang sama.

"Sebagai Turki, kami akan menerima undangan pemerintah Libya yang sah, yang dengannya kami memiliki sejarah hubungan yang mencakup 361 tahun," tambahnya.

Menanggapi undangan negara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan sebelumnya negaranya akan memberlakukan undang-undang untuk mengirim pasukan ke Libya segera setelah Parlemen dilanjutkan.

Mandat militer untuk mengirim pasukan ke Libya akan menjadi agenda Parlemen ketika dilanjutkan kembali awal Januari. Dia mengulangi tekad Turki untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada pemerintah Tripoli, yang katanya berperang melawan "komandan putschist Haftar, yang didukung oleh berbagai negara Eropa dan Arab."

Bulan lalu Parlemen Turki menyetujui kesepakatan keamanan dan militer dengan GNA Libya. Kesepakatan itu mulai berlaku kemarin setelah diumumkan dalam Lembaran Berita Resmi.

Kesepakatan itu memungkinkan Turki untuk memberikan pelatihan dan peralatan militer atas permintaan pemerintah Libya, yang mengontrol ibukota, Tripoli, dan beberapa wilayah negara bagian barat.

Setelah kesepakatan kerja sama militer, Erdogan mengatakan Ankara mungkin mempertimbangkan untuk mengirim pasukan ke Libya jika pemerintah Tripoli mengajukan permintaan semacam itu.

Turki mendukung pemerintah yang didukung oleh AS melawan milisi dan tentara bayaran dari pemimpin militer Haftar. Perdana Menteri GNA yang berbasis di Tripoli Fayez al-Sarraj mengirim surat kepada para pemimpin AS, Inggris, Italia, Aljazair dan Turki, mendesak mereka untuk "mengaktifkan kesepakatan kerja sama keamanan."

Tujuannya adalah untuk membantu GNA "menghadapi agresi terhadap ibukota Libya ... oleh kelompok bersenjata yang beroperasi di luar legitimasi negara, untuk menjaga perdamaian sosial dan mencapai stabilitas di Libya," katanya.

Al-Sarraj juga meminta bantuan untuk memerangi Islamic State (IS) dan Al-Qaidah, dengan mengatakan serangan Haftar telah memberi kelompok-kelompok jihadis "peluang dan lingkungan yang tepat" untuk kebangkitan di Libya.

Setelah pengumuman GNA atas Turki, misi AS di Libya, UNSMIL, memperbarui seruannya untuk solusi politik untuk konflik tersebut.

Sejak penggulingan dan kematian diktator lama, Muammar Khadafi pada 2011, dua kursi kekuasaan telah muncul di Libya. Turki, Qatar dan Italia telah bersekutu dengan pemerintah Sarraj yang berbasis di Tripoli, sementara Haftar, yang memimpin pasukan yang berbasis di Libya timur, didukung oleh Prancis, Rusia dan negara-negara utama Arab, termasuk Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. (TDS)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Jepang Akan Kirim Kapal Perang dan Pesawat ke Timur Tengah untuk Lindungi Kapal-kapal Mereka
• SNA Gagalkan Rencana Serangan Teror YPG di Tal Abyad Suriah Utara
• Katz: Israel Akan Kembalikan 'Kebijakan Pembunuhan' Terhadap Tokoh Perlawanan Palestina di Gaza
• Anggota Perlemen Kuwait Desak Pemerintah Tolong Muslim di Xinjiang dan India
• 6 Tentara Tewas dalam Baku Tembak antara Pasukan India dan Pakistan di Perbatasan Kashmir
• Lebih 200.000 Orang Mengungsi Akibat Serangan Rezim Teroris Assad di Barat Laut Suriah
• Erdogan Umumkan Rencana untuk Kirim Pasukan Militer ke Libya
• Sutradara Terkemuka Desak 3 Superstar Muslim Bollywood Berbicara Tentarng UU Kontroversial India