Pemilu Presiden di Afghanistan Memasuki Tahap Kritis

KABUL (voa-islam.com) - Pemilu presiden yang penting di Afghanistan memasuki tahap kritis pada hari Jumat kemarin ketika bahan-bahan pemilu dipindahkan dari ibu kota Kabul ke provinsi-provinsi di tengah ambiguitas yang mencolok.

Bahan-bahan itu akan disuplai melalui transportasi udara dan darat di bawah pengamanan ketat, kata Komisi Pemilu Independen (IEC) negara itu dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara IEC Zabeh Sadat mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa perangkat verifikasi biometrik pemilih akan dikirim ke semua 34 provinsi, menambahkan bahwa semua masalah teknis yang terkait dengan perangkat ini telah diperbaiki.

"Pemindahan semua materi pemilu yang 'sensitif' ke provinsi-provinsi dari Kabul dimulai hari ini dengan pengiriman pertama yang diperuntukkan bagi provinsi Farah, Badghes, dan Herat di barat," katanya.

IEC baru-baru ini mengakuisisi 17.000 perangkat verifikasi pemilih biometrik tambahan selain 22.000 dari pemilihan parlemen tahun lalu, menjadikan total perangkat yang tersedia 39.000.

Ini terjadi di tengah ketidakpastian seputar pemilihan presiden di negara yang dilanda perang di tengah proses perdamaian yang diremajakan namun rapuh dengan kelompok Taliban.

Kementerian dalam negeri pada hari Rabu lalu mengumumkan akan mengerahkan hampir 100.000 pasukan bersenjata untuk keamanan pemilihan presiden mendatang.

Taliban sendiri telah memperingatkan orang-orang agar tidak ikut serta dalam pemungutan suara, dengan sejumlah kandidat, termasuk Ketua Eksekutif Abdullah Abdullah, yang mengatakan mereka dapat menarik diri demi proses perdamaian.

Pekan lalu, spekulasi seputar pembentukan pemerintah sementara di Kabul membayangi pembicaraan putaran kesembilan yang sedang berlangsung antara AS dan Taliban di Doha. Baik AS dan Taliban membahas tentang pemerintah sementara berminggu-minggu menjelang pemilihan presiden kunci yang dijadwalkan 28 September.

Sebanyak 16 kandidat ditetapkan untuk bersaing dalam pemilihan. Di antara mereka termasuk Presiden Mohammad Ashraf Ghani saat ini, CEO pembagian kekuasaannya, Abdullah Abdullah dan mantan pemimpin Mujahidin kawakan, Gulbuddin Hekmatyar.[anadolu/fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• Trump: AS akan Batasi Pasukan di Afghanistan Hingga 8.600
• PBB Memperbarui Mandat untuk Pasukan Misi Perdamaian di Lebanon
• Komite konstitusi Suriah dapat Dibentuk Bulan Depan.
• UEA Sebut Pasukan Pemerintah Yaman yang Didukung Saudi Sebagai 'Milisi Teroris'
• AS Beri Sanksi ke Bank Lebanon karena Terkait Milisi Syiah Hezbollah
• Trump Akan Sisakan 8.600 Pasukan Jika Kesepakatan Dicapat dengan Taliban
• Militer Pakistan Bawa Para Jurnalis ke Kashmir
• Aktivitas AS di Laut Cina Selatan Memicu Ketegangan Baru