Pengungsi Muslim Rohingya Menolak untuk Kembali ke Myanmar Jika Tidak Diakui

COX'S BAZAR, BANGLADESH (voa-islam.com) - Pengungsi Muslim Rohingya di Bangladesh telah menolak untuk kembali ke Myanmar kecuali mereka diakui sebagai kelompok etnis dengan hak dan keamanan penuh di negara asal mereka, di mana mereka telah menghadapi beberapa dekade penganiayaan.

Para pemimpin Rohingya mengatakan kepada para pejabat Myanmar yang berkunjung pada hari Ahad (28/7/2019) bahwa mereka ingin Myanmar mengakui mereka sebagai kelompok etnis dengan hak kewarganegaraan sebelum mereka kembali ke negara asal mereka, Rakhine.

"Kami memberi tahu mereka bahwa kami tidak akan kembali kecuali kami diakui sebagai Rohingya di Myanmar," kata Dil Mohammed, seorang pemimpin Rohingya yang bertemu dengan para pejabat Myanmar.

Myanmar menolak untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara, dan para pejabat bahkan menahan diri untuk tidak menggunakan kata Rohingya, yang berarti penduduk asli Rakhine, tempat mereka tinggal selama berabad-abad sebelum kekerasan genosidal yang disponsori negara dimulai pada tahun 2017.

Mohammed juga mengatakan para pengungsi tidak akan kembali ke Myanmar kecuali tuntutan keadilan, perlindungan internasional, dan kemampuan untuk kembali ke desa dan tanah asli mereka dipenuhi.

“Kami menginginkan kewarganegaraan, kami menginginkan semua hak kami. Kami tidak mempercayai mereka. Kami akan kembali hanya jika ada perlindungan internasional, ”katanya.

Tetapi dia menekankan bahwa cita-cita utama mereka adalah kembali. "Kami akan kembali ke tanah kami sendiri ... (kami) tidak ingin berakhir di kamp."

Delegasi Myanmar, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Tetap Myint Thu, mengadakan pembicaraan dengan 35 pemimpin Rohingya di distrik perbatasan tenggara Bangladesh Cox's Bazar pada hari Sabtu dan Ahad.

Badan-badan pengungsi dan kelompok-kelompok bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga ragu tentang pengembalian apa pun karena mereka khawatir akan keselamatan Rohingya di Myanmar.

Abul Kalam, komisioner bantuan dan repatriasi pengungsi Bangladesh, juga menyuarakan keprihatinan tentang kesiapan Myanmar untuk repatriasi Rohingya.

“Kami siap untuk memulai repatriasi kapan saja. Terserah Myanmar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan Rohingya kembali ke tanah air mereka, ”kata Kalam.

Sebuah lembaga pemikir Australia baru-baru ini mengatakan Myanmar telah membuat persiapan "minimal" untuk kembalinya perlindungan Rohingya di Bangladesh.

Ini adalah kedua kalinya pejabat Myanmar mengunjungi kamp-kamp itu dalam upaya meyakinkan para pengungsi Rohingya untuk memulai proses pemulangan. Pada Oktober tahun lalu, Rohingya menolak tawaran untuk kembali ke tanah air mereka ketika delegasi Myanmar mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin kelompok itu.

Pada bulan November, langkah formal untuk memulai proses pemulangan terhenti karena tidak ada Rohingya yang setuju untuk kembali ke Myanmar.

Negara Bagian Rakhine barat Myanmar menjadi perhatian global pada tahun 2017 ketika gerombolan militer dan Budha Myanmar mulai membunuh, memperkosa, dan menyiksa kelompok minoritas tersebut. Ribuan orang terbunuh dalam penumpasan itu dan ratusan ribu lainnya melarikan diri ke seberang perbatasan menuju Bangladesh.

Tahun lalu, sebuah misi pencarian fakta PBB mengatakan kampanye melawan Rohingya dirancang dengan "niat genosida."

Rohingya sendiri telah menghuni Rakhine selama berabad-abad. (st/ptv)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Untuk Ketiga Kalinya PBB Masukkan Serangan Koalisi Saudi ke Yaman dalam Daftar Hitam
• Penyebaran 10.000 Pasukan Paramiliter Baru India Picu Ketegangan di Kashmir
• Raja Salman Sponsori Ibadah Haji 2000 Kerabat Tentara yang Tewas Melawan Syi'ah Houtsi
• Militer Sudan dan Kelompok Bersenjata Spakat untuk Bebaskan Tahanan Politik
• Kelompok HAM Serukan Anak Palestina di Penjara Israel Miliki Hak Telepon
• Nigeria Sebut Kelompok Syiah Lokal Sebagai Organisasi Teroris
• 10 Tentara Pakistan Terbunuh dalam Dua Insiden Penyerangan Terpisah
• Negosiasi Intra-Afghanistan Mengikuti Kesepakatan AS dengan Taliban