Ilamuan dan Tokoh Masyarakat Ceko dan Slovakia Minta Cina Tutup Kamp Pendidikan Ulang di Xinjiang

CEKO-SLOVAKIA (voa-islam.com) - Sekelompok terdiri dari 115 ilmuan dan tokoh masyarakat Ceko dan Slovakia telah meminta kepada pemerintah Cina untuk menutup kamp-kamp pendidikan ulang politik di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR) dan berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia di negara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang menandai peringatan ke-70 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR) pada hari Senin, 115 perwakilan akademisi, kehidupan publik, organisasi non-pemerintah, dan lembaga think tank menyatakan keprihatinan atas penindasan etnis Uyghur, Tibet dan etnis lainnya dan agama minoritas, serta masyarakat sipil media dan kelompok sosial lainnya di Cina.

Kelompok itu mengatakan "sangat khawatir dengan penindasan terhadap Muslim Uyghur, Kazakh, dan minoritas Muslim lainnya di Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang dan mengecam pemenjaraan ratusan ribu orang di kamp pendidikan ulang politik."

Mulai April 2017, Muslim Uyghur dan minoritas Muslim Turki lainnya yang dituduh menyembunyikan "pandangan agama yang kuat" dan "secara politik tidak benar" telah dipenjarakan atau ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang di seluruh XUAR, dan sekitar 1,1 juta orang diyakini telah ditahan dalam jaringan  itu - menyamai 10 hingga 11 persen populasi Muslim dewasa di wilayah tersebut.

Pada hari Senin, kelompok itu menyerukan kepada Cina untuk "segera membebaskan semua orang yang ditahan di kamp pendidikan ulang politik, untuk mengakhiri kebijakan represif di Xinjiang, Tibet dan wilayah minoritas lainnya, dan untuk menegakkan hak-hak politik, agama dan budaya."

Mereka juga mencatat bahwa Beijing “menggunakan metode yang lebih tegas” untuk mempercepat klaimnya di wilayah perbatasan yang disengketakan, termasuk mendukung rezim non-demokratis dan bekerja untuk melemahkan sistem politik dan masyarakat negara-negara demokratis, menambahkan bahwa taktik ini “mengkompromikan nilai-nilai liberal di hubungan internasional dan menimbulkan ancaman keamanan bagi Republik Ceko dan Republik Slovakia. ”

Mereka mendesak otoritas negara Ceko dan Slovakia untuk bergabung dengan seruan internasional untuk ketaatan hak asasi manusia universal di Cina, untuk mengakhiri kerja sama dengan aktor negara dan non-negara di dalam dan di luar Cina yang terlibat dalam penindasan terhadap Uyghur dan rakyat China lainnya, untuk mempercepat aplikasi suaka politik dari warga negara Cina, dan untuk memperkuat dukungan untuk hak asasi manusia dan demokrasi.

‘Kita tidak bisa tinggal diam’

Berbicara kepada RFA Uyghur Service, Martin Slobodnik, seorang profesor Studi Cina dan Tibet di Universitas Comenius di Bratislava, Slovakia, mengatakan dia dan penandatangan lainnya merasa perlu untuk "meningkatkan kesadaran tentang wajah buruk rezim Cina" pada hari peringatan UDHR, yang disahkan oleh PBB dan didirikan, untuk pertama kalinya, hak asasi manusia yang fundamental untuk dilindungi secara universal.

"Kami juga menyerukan kepada pihak berwenang di Republik Ceko dan Slovakia untuk memasukkan masalah hak asasi manusia dan terutama penganiayaan kelompok etnis di Xinjiang ke dalam agenda bilateral mereka dengan Cina," katanya.

"Kita tidak bisa tinggal diam dan hanya menonton ketika ratusan ribu orang tak berdosa harus menjalani hukuman penjara dan cuci otak hanya karena mereka Uyghur atau mereka Muslim."

Slobodnik mengatakan bahwa peran global Cina yang semakin meningkat dalam politik dan ekonomi internasional telah membuat pemerintah lebih enggan untuk menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran hak di Tiongkok, dan menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawab para cendekiawan dan masyarakat sipil untuk melakukannya.

Dia menyoroti Slovakia dan sejarah Republik Ceko sendiri tentang penganiayaan Komunis antara tahun 1948 hingga 1988, ketika mereka bersatu sebagai negara bagian Soviet Cekoslowakia, yang katanya telah menciptakan "kepekaan yang meningkat terhadap kontrol otoriter dan Komunisme secara umum" di antara penduduk — terutama di kalangan intelektual dan akademisi.

Hak universal

Ondrej Klimes, seorang peneliti di Institut Oriental Akademi Ceko, yang mempelopori pernyataan Senin, mengatakan kepada RFA bahwa sudah waktunya bagi para akademisi dan akademisi di seluruh dunia untuk menginformasikan lembaga-lembaga publik dan negara tentang isu pelanggaran hak asasi manusia di Cina.

"Ada baiknya bagi pihak berwenang Cina mengetahui bahwa jumlah orang di seluruh dunia yang khawatir tentang situasi di Cina cukup tinggi ... dan reaksi negatif terhadap kebijakan Cina meningkat," katanya.

"Pesan ini benar-benar menyiratkan bahwa jumlah orang yang berpikir bahwa hak asasi manusia dan hak sipil dan hak budaya dan hak beragama dan semua hak lain yang dilanggar saat ini dalam [XUAR] atau di wilayah lain di Cina ... bersifat universal, jadi itu sebenarnya adalah masalah umum umat manusia dan hak asasi manusia adalah universal, terlepas dari apa yang pemerintah nasional yang dipilih atau ditunjuk sendiri. ”

Klimes mengatakan bahwa sementara seruan sebagian ditujukan untuk Cina, itu juga meminta pemerintah Slovakia dan Republik Ceko untuk hanya mengambil bagian dalam prakarsa perdagangan yang dipimpin Tiongkok “dengan syarat bahwa hak asasi manusia diawasi di dalam Republik Rakyat Cina. ”

“Kami berpikir bahwa dalam masyarakat demokratis, warga negara atau akademisi atau media dapat benar-benar memulai percakapan dan kerja sama dengan pemerintah mereka [sendiri], yang diharapkan akan mengarah pada tindakan dari pemerintah nasional ini terhadap pemerintah Republik Rakyat Cina,” dia kata.

Penahanan massal

Pernyataan Senin bergabung dengan 21 kelompok hak asasi manusia - termasuk Kongres Uighur Dunia yang berbasis di Munich dan Jaringan Tibet Internasional yang berbasis di AS - yang menyerukan kepada masyarakat internasional untuk "menghadapi pemerintah Cina" atas pelanggaran hak asasi terhadap Uyghur, Tibet, dan etnis minoritas lainnya.

Penahanan massal di XUAR telah menarik perhatian yang signifikan dari komunitas internasional, dan khususnya dari AS, di mana anggota parlemen telah menyerukan akses ke kamp-kamp dan sanksi yang diusulkan terhadap pejabat dan entitas di Cina yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak etnis Uyghur dan minorita Muslim lainnya.

Sementara Beijing awalnya tidak mau mengakui adanya kamp-kamp pendidikan ulang, ketua pemerintah XUAR, Shohrat Zakir, mengatakan kepada kantor berita resmi Cina Xinhua pada Oktober bahwa fasilitas tersebut adalah alat yang efektif untuk melindungi negara dari terorisme dan memberikan pelatihan kejuruan untuk Uyghur.

Tetapi pelaporan oleh RFA's Layanan Uyghur dan organisasi media lainnya telah menunjukkan bahwa mereka yang ditahan di kamp ditahan bertentangan dengan keinginan mereka, tunduk pada indoktrinasi politik dan perlakuan kasar di tangan para pengawas mereka, dan menanggung diet buruk dan kondisi tidak higienis dalam fasilitas yang sering terlalu sesak. Suasananya lebih mirip penjara daripada sekolah apa pun, kata beberapa sumber.

Pernyataan yang menandai peringatan 70 tahun UDHR datang ketika RFA mengetahui bahwa pihak berwenang di ibukota XUAR Urumqi telah menangkap penyair, penulis, sutradara film dan produser terkenal Muhter Bughra, yang bekerja untuk Stasiun TV Rakyat Xinjiang.

Waktu dan alasan penangkapannya tidak segera jelas, dan sumber tidak dapat memastikan apakah dia telah dipenjara atau dikirim ke kamp pendidikan ulang. (st/RFA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Pemberontak Syi'ah Houtsi Langgar Gencatan Senjata di Hodeidah
• UEA, Arab Saudi, Bahrain dan Mesir Berencana untuk Serang Qatar Pada Tahun 1996
• Menlu Turki Mevlut Cavusoglu Sebut Pastor AS Andrew Brunson Agen CIA
• Dukungan Untuk Hamas Meningkat di Wilayah Tepi Barat yang Diduduki Israel
• Pakistan Panggil Duta Besar Iran Terkait Pembunuhan 6 Pasukan Mereka di Perbatasan
• Pemberontak Syi'ah Houtsi Jarah Pelabuhan Hodeidah Menjelang Penarikan Mundur Pasukan
• Hamas Pamer Roket Baru Saat Peringatan Ulang Tahun Pendirian ke-31
• Nigeria Larang Unicef Beroperasi, Tuduh Badan PBB untuk Anak itu Jadi Mata-mata Boko Haram