Bangladesh Akan Mulai Pulangkan Pengungsi Muslim Rohingnya ke Myanmar dalam 2 Bulan

DHAKA, BANGLADESH (voa-islam.com) - Bangladesh mengatakan telah sepakat dengan Myanmar untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya ke Myanmar di tengah ungkapan ketidakpercayaan yang meluas terhadap proses tersebut dari berbagai pihak terlebih pengungsi.

Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali mengumumkan pada hari Sabtu (25/11/2017) bahwa kedua belah pihak menandatangani sebuah kesepakatan pemulangan untuk mengembalikan pengungsi - yang dipaksa keluar dari rumah mereka di Myanmar dalam sebuah kampanye yang disponsori secara brutal yang secara luas digambarkan sebagai pembersihan etnis - dengan bantuan dari Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Terutama mereka akan ditempatkan di tempat penampungan sementara atau pengaturan untuk waktu yang terbatas," kata Mahmood Ali dalam sebuah konferensi pers di ibu kota negara Dhaka, menambahkan bahwa proses pemulangan akan dimulai dalam waktu dua bulan dan akan selesai dalam waktu yang wajar.

'Repatriasi dimulai dalam dua bulan'. "Pengaturan 'tersebut menetapkan bahwa pengembalian akan dimulai dalam waktu dua bulan," sebuah siaran pers dari pemerintah Bangladesh selanjutnya diumumkan dalam pernyataan awal mengenai kesepakatan tersebut.

Sementara diplomat tertinggi Bangladesh merujuk pada kesepakatan tersebut sebagai "langkah pertama," pejabat senior Myanmar Myint Kyaing mengatakan negaranya siap untuk menerima Rohingya "sesegera mungkin."

Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah militernya melancarkan kampanye berdarah terhadap penduduk desa-desa di bagian utara Negara Bagian Rakhine menyusul sejumlah serangan terhadap pos pemeriksaan keamanan pada 25 Agustus.

Melarikan diri dari kampanye brutal pembunuhan tanpa pandang bulu dan serangan pembakaran, para pengungsi Muslim mencari perlindungan di negara tetangga Bangladesh.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Myanmar "akan memulihkan keadaan normal di Northern Rakhine (Negara Bagian) dan untuk mendorong mereka yang telah meninggalkan Myanmar untuk kembali dengan sukarela dan selamat ke rumah tangga mereka sendiri" atau "ke tempat yang aman yang terdekat dengan pilihan mereka," kata pernyataan pemerintah Bangladesh.

"Myanmar akan mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk melihat bahwa orang-orang yang kembali tidak akan menetap di tempat-tempat sementara untuk jangka waktu yang lama dan kebebasan bergerak mereka di Negara Rakhine akan diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," demikian digarisbawahi lebih lanjut.

Namun, menteri Bangladesh mengklarifikasi bahwa karena sebagian besar desa Rohingya dibakar selama kekerasan tersebut, banyak orang tidak punya pilihan selain tinggal di tempat penampungan sementara.

"Sebagian besar desa dibakar. Jadi kemana mereka akan kembali? Tidak ada rumah. Dimana mereka akan tinggal Tidak mungkin secara fisik (kembali ke rumah mereka), "Mahmood Ali menambahkan.

Namun, ketidakpastian mengenai apakah Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) akan berperan dalam proses pemulangan tersebut mendorong kelompok hak asasi manusia untuk mendesak pengerahan monitor luar untuk melindungi kembalinya Rohingya ke Myanmar.

UNHCR juga mengemukakan kekhawatiran atas kesepakatan tersebut pada hari Jumat, dengan mengatakan bahwa "saat ini, kondisi di Negara Rakhine di Myanmar tidak ada untuk memungkinkan pengembalian yang aman dan berkelanjutan." (st/TNA) 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Erdogan Sebut Pelaku Serangan di Masjid di Sinai Mesir Pembunuh, Tidak Terkait dengan Islam
• Mesir Tutup Penyebrangan Rafah di Gaza Menyusul Serangan Mematikan di Masjid Al-Rawdah Sinai
• Kepala Keamanan Dubai Serukan Pemboman Kantor Berita Al Jazeera
• Korban Tewas Akibat Serangan Bom dan Penembakan di Sebuah Masjid di Mesir Meningkat Jadi 235
• Kesehatan Mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi Memburuk di Penjara
• Tentara Bayaran AS 'Blackwater' Disewa untuk Siksa Bangsawan dan Pengusaha Saudi yang Ditahan
• Laporan: Pangeran dan Pejabat Saudi yang Ditahan Terancam Dipenjara Jika Tidak Serahkan Kekayaan
• Partai-partai Politik Palestina Setuju Adakan Pemilu pada Akhir 2018