Hamas: Tidak Seorangpun yang Bisa Memaksa Kami Melucuti Senjata atau Mengakui Israel

JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Pemimpin Hamas di Jalur Gaza mengatakan pada hari Kamis (19/10/2017) bahwa "tidak ada seorangpun" yang dapat memaksa mereka untuk melucuti senjata atau mengakui Zionis Israel, setelah Washington menuntut kelompok itu memenuhi persyaratan tersebut sebagai bagian dari pemerintah persatuan.

"Tidak ada seorangpun di alam semesta yang bisa melucuti senjata kami. Sebaliknya, kita akan terus memiliki kekuatan untuk melindungi warga kita," kata kepala Gaza, Yahya Sinwar.

"Tidak ada yang bisa memaksa kita mengakui pendudukan." Sinwar menyampaikan ucapan tersebut dalam sebuah pidato kepada kaum muda yang diberikan kepada AFP oleh Hamas.

Sebelumnya pada hari itu, seorang ajudan utama Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa sebuah pemerintah persatuan Palestina yang muncul harus mengakui Israel dan melucuti senjata Hamas, tanggapan rinci pertama Washington terhadap kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani pekan lalu.

Perwakilan khusus Trump untuk negosiasi internasional Jason Greenblatt, yang telah berulang kali mengunjungi daerah tersebut untuk mencari jalan untuk memulai kembali perundingan perdamaian, menyiapkan serangkaian kondisi.

"Setiap pemerintah Palestina harus secara tegas melakukan non-kekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepakatan dan kewajiban sebelumnya antara para pihak - termasuk melucuti teroris - dan berkomitmen untuk melakukan perundingan damai," Greenblatt mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Syarat AS kira-kira sesuai dengan prinsip-prinsip yang sebelumnya ditetapkan oleh Kuartet untuk perdamaian Timur Tengah - Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Jika Hamas memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Palestina, ia harus menerima persyaratan dasar ini," kata Greenblatt.

Pernyataan tersebut juga menggemakan tanggapan oleh Israel pekan ini, yang bersumpah untuk tidak bernegosiasi dengan pemerintah persatuan Palestina yang mencakup Hamas kecuali kelompok perlawanan Palestina tersebut menyetujui daftar tuntutan.

Itu termasuk mengakui Israel dan meninggalkan kekerasan, namun juga mengembalikan mayat dua tentara Israel yang terbunuh di Gaza, di antara kondisi lainnya.

Netanyahu menyambut komentar Greenblatt. "Kami menginginkan perdamaian yang sejati, dan karena ini kami tidak akan melakukan negosiasi dengan organisasi teroris dalam penyamaran diplomatik," katanya.

Sinwar mengatakan tentang Hamas: "Kami adalah pejuang kemerdekaan dan revolusioner untuk kebebasan rakyat kami. Kami melawan pendudukan menurut hukum internasional dan kemanusiaan."

Gerakan Fatah pimpinan presiden Palestina Mahmud Abbas menandatangani kesepakatan rekonsiliasi dengan Hamas di Kairo sepekan yang lalu yang bertujuan mengakhiri perpecahan 10 tahun yang pahit.

Organisasi Pembebasan Palestina pimpinan Abbas telah mengakui Israel, namun Hamas tidak dan masuk dalam daftar hitam sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Israel meluncurkan tiga serangan mematikan di Jalur Gaza sejak 2008. Wilayah pesisir tersebut berada di bawah blokade Israel selama lebih dari satu dekade.

Hamas telah memerintah Jalur Gaza sejak merebutnya dalam sebuah perang saudara pada tahun 2007 dengan Fatah, yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki, menyusul perselisihan mengenai pemilihan yang dimenangkan oleh gerakan perlawanan tersebut. (st/tna) 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Seorang Warga Israel Divonis 5 Tahun Penjara Karena Bergabung dengan Islamic State (IS)
• Kementerian Pendidikan Maroko Larang Niqab di Sekolah
• Presiden Farmajo Bersumpah Tingkatkan Perang Melawan Al-Shabaab Setelah Pemboman di Mogadishu
• Pelaku Pemboman yang Menyebabkan Lebih 300 Orang di Mogadishu Mantan Tentara Somalia
• Komandan Senior Korps Pengawal Revolusi Syi'ah Iran Tewas di Suriah
• Malacanang Desak Pejuang Islamic State (IS) yang Tersisa di Marawi Menyerahkan Diri
• HRW Sebut Hampir 300 Desa Muslim Rohingya Telah Dibakar di Rakhine Myanmar
• 582.000 Pengungsi Rohingya Tiba di Bangladesh Sejak Akhir Agustus