Qatar Tidak Akan Eekstradisi Yusuf Al-Qaradawi ke Mesir Karena Dia Bukan Teroris

DOHA, QATAR (voa-islam.com) - Qatar tidak akan mengekstradisi ulama terkemuka Syaikh Yusuf Al-Qaradawi ke Mesir karena dia "bukan teroris tapi lawan politik", kata Menteri Luar Negeri negara itu, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, hari Kamis (28/9/2017).

Al-Qaradawi, ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional, diburu di Mesir karena dia adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang sekarang dilarang. Al-Qaradawi tidak akan diekstradisi karena dia telah menjadi warga negara Qatar sejak tahun 1970an.

Dia juga bukan teroris tapi lawan politik yang memiliki sudut pandang berbeda.

Al Thani melanjutkan dengan mengatakan: "Informasi yang dibawa beberapa negara anggota Dewan Kerjasama Teluk dan Mesir untuk mengklasifikasikan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris tidak sesuai dengan informasi yang dimiliki Qatar. Karena itu, kami belum mendaftarkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris. "

"Kami menjamu orang-orang ini sebagai lawan politik. Kami menjamu banyak orang lain dari berbagai negara dan bukan hanya dari Mesir."

Al Thani menjelaskan bahwa: "Kami tidak mengizinkan mereka [anggota Ikhwanul Muslimin] untuk terlibat dalam kegiatan politik di Qatar atau membawa negara kita sebagai titik awal untuk menghina atau menyerang negara mereka."

Doha, jelasnya, tidak mendukung Ikhwanul Muslimin "namun mendukung dan masih mendukung rakyat Mesir".

Karena alasan inilah Qatar belum menarik investasinya di Mesir yang jumlahnya mencapai sekitar $ 20 miliar, "karena mereka melayani rakyat Mesir dan berkontribusi untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Mesir".

"Qatar percaya bahwa jika Mesir tetap kuat, ini akan memberi dampak positif bagi dunia Arab."

Pentingnya GCC Al Thani menggambarkan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) sebagai "penting dan menjadi sumber stabilitas di wilayah ini".

Dia juga menekankan bahwa "Qatar tidak mungkin menarik diri dari Dewan Kerjasama Teluk." [Qatar] akan tetap berkomitmen untuk melestarikan keamanan di Teluk, terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara embargo membuat Dewan Kerjasama Teluk berisiko dengan melanggar prinsip-prinsipnya."

Namun, "ada kebutuhan untuk mereformasi Dewan Kerjasama Teluk untuk menghormati kedaulatan negara-negara anggota dan untuk menghindari kebijakan blokade terhadap negara-negara lain."

Al Thani mengulangi bahwa negaranya siap untuk sebuah "dialog tanpa syarat untuk membahas tuntutan negara-negara embargo tanpa konsesi mengenai kedaulatannya."

Pada tanggal 5 Juni, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar atas dasar "dukungannya terhadap terorisme", sebuah tuduhan yang dibantah dengan keras olehbDoha. (st/TNA) 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• 501 Warga Palestina Dijatuhi Vonis Penjara Seumur Hidup oleh Zionis Israel
• Jajak Pendapat: 64 Persen Orang Amerika Percaya Donald Trump Tidak Layak Jadi Presiden
• Israel Potong Masa Tahanan Mantan Tentara Eksekutor Warga Palestina yang Tengah Terluka
• Bangladesh Akan Bangun Penampungan Khusus untuk 6000 Anak Rohingya Tanpa Orang Tua
• Saudi Bolehkan Wanita Mengemudi Kendaraan Sendiri, Tapi..Tetap Harus Dapat Izin dari Wali
• Pejuang Oposisi Jaish Al-Izza Tembak Jatuh Helikopter Rusia di Utara Hama
• Biksu Budha Sri Lanka Pimpin Demonstrasi Tuntut Pengusiran Pengungsi Rohingya ke Myanmar
• Pemerintah Syi'ah Irak Beri Waktu 3 Hari pada Pemerintah Kurdistan untuk Serahkan Bandara