Militer Rusia Klaim Pasukan Rezim Assad Kuasai 85 Persen Wilayah Suriah

LATAKIA, SURIAH (voa-islam.com) - Militer Rusia pada hari Selasa (12/9/2017) mengklaim bahwa tentara Suriah telah membebaskan sekitar 85 persen wilayah negara yang dilanda perang dari pejuang oposisi, sebuah pergantian besar sekitar dua tahun setelah Moskow dan Iran turun tangan untuk menyelamatkan rezim Assad yang hampir tumbang.

Rusia telah menyediakan perlindungan udara untuk pasukan Presiden Bashar Assad sejak tahun 2015, mengubah gelombang perang dan memberi pasukan Suriah dan sekutu keuntungan bagi para pejuang oposisi dan Islamic State (IS).

Berbicara kepada wartawan di pangkalan udara Hemeimeem di provinsi Latakia, Suriah, Letnan Jenderal Alexander Lapin mengatakan bahwa pemerintah Suriah masih harus membersihkan 15 persen sisanya, sekitar 27.000 kilometer persegi (10.425 mil persegi), dari oposisi.

Pasukan Suriah, bersama dengan dukungan kuat dari petempur Syia yang didukung Iran, dalam beberapa pekan terakhir mendorong IS dari provinsi Homs tengah, dekat perbatasan dengan Libanon, dan sekarang memerangi mereka di provinsi Deir Al-zor yang kaya minyak di timur.

Kekuatan udara Rusia telah berperan penting dalam kesuksesan militer Suriah baru-baru ini. Dengan Damaskus menghadapi kekalahan medan perang besar, Moskow menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Suriah pada Agustus 2015 untuk mengerahkan sebuah kontingen angkatan udara dan aset militer lainnya di pangkalan Himeimeem, di jantung minoritas agama Alawit Assad. Dalam hitungan minggu, militer Rusia membangun pangkalan sehingga bisa menampung puluhan jet Rusia. Neara ini mengirimkan ribuan ton peralatan militer dan pasokan melalui pesawat kargo laut dan pesawat terbang berat dalam sebuah operasi yang dijuluki "Syrian Express."

Sebulan kemudian, Moskow mengumumkan peluncuran kampanye udara di Suriah - tindakan militer pertama Rusia di luar bekas Uni Soviet sejak runtuhnya federasi.

Pada bulan April 2016, pasukan Assad, yang mengandalkan dukungan udara Rusia, mendapat kemenangan simbolis utama dengan merebut kota kuno Palmyra dari IS.

Pejuang IS keluar melakukan serangan balasan namun akhirnya diusir ke luar kota pada Maret 2017.

Kemenangan terbesar Assad dalam perang tersebut, yang sekarang berada di tahun ketujuh, terjadi pada bulan Desember tahun lalu ketika pasukannya dan milisi Syiah sekutu, dengan dukungan udara Rusia, menguasai kota Aleppo secara penuh setelah sebelumnya melululantakan kota itu dengan hujan bom terlarang dan artileri.

Rusia kemudian mengerahkan ratusan polisi militer untuk berpatroli di bagian timur bekas kota oposisi tersebut.

Perwira militer senior Rusia serta pasukan khusus dikerahkan bersama pasukan pemerintah Suriah, memberikan pelatihan, merencanakan serangan dan mengkoordinasikan serangan udara.

Rusia juga telah mengirimkan senjata terakhirnya ke konflik Suriah, termasuk rudal jelajah Kalibr yang diluncurkan oleh pembom strategis Rusia, kapal perang permukaan laut dan kapal selam, yang baru-baru ini berada di provinsi Deir Al-zor minggu lalu.

Kementerian Pertahanan Rusia tidak pernah mengatakan berapa banyak tentara yang ada di Suriah, namun jumlah pemilih dalam pemungutan suara dari luar negeri dalam pemilihan parlemen bulan September 2016 mengindikasikan personil militer Rusia di negara Arab pada saat itu kemungkinan melebihi 4.300. (st/AN)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• Direktur CIA Klaim Al-Qaidah Saat Ini Lebih Lemah Dari Pada 16 Tahun yang Lalu
• Bangladesh Sediakan Ratusan Hektar Tanah untuk Penampungan Pengungsi Rohingya yang Lari dari Myanmar
• Presiden Wadah: Muslim Rohingya Harus Kembali ke Arakhan
• 18 Polisi Mesir Tewas 7 Terluka dalam Penyergapan Pejuang Islamic State (IS) di Sinai
• Pihak Berwenang Jerman Sebut Islamic State (IS) Pegang 11.100 Pasport Suriah Kosong
• Menlu Bangladesh: Myanmar Bantai 3000 Muslim Rohingya di Rakhine
• Survei: 1 dari 6 Tentara Wanita Israel Mengalami Pelecehan Seksual Selama Bertugas
• Saudi Tangkap Ulama Terkemuka Syaikh Salman Al-Awdah Karena Enggan Dukung Kerajaan 'Melawan' Qatar