PBB: Islamic State Masih Menimbulkan Ancaman Meski Alami Krisis Keuangan dan Anggota Baru

NEW YORK (voa-islam.com) - PBB telah memperingatkan bahwa Islamic State (IS) masih terus menimbulkan ancaman meskipun laporan tentang penurunan pendapatan mereka dan berkurangnya kemampuan untuk menarik anggota baru.

Menurut sebuah laporan PBB baru yang diterbitkan pada hari Senin (6/2/2017), IS sedang "defensif secara militer di beberapa daerah, terutama di Afghanistan, Irak, Libya dan Suriah," dan menghadapi penurunan pendapatan dari minyak dan pajak.

Laporan itu mengklaim keuangan IS berada dalam penurunan, memaksa mereka untuk beroperasi pada "krisis anggaran."

Lebih lanjut itu mengklaim bahwa aliran pejuang asing ke Irak dan Suriah telah melihat penurunan yang cukup besar karena "berkurangnya daya tarik" mereka.

Badan dunia tersebut menyerukan kewaspadaan yang lebih besar terhadap upaya IS untuk menemukan sumber-sumber pendapatan baru, mengungkapkan kekhawatiran bahwa wartawan dan pekerja bantuan yang bepergian ke daerah yang telah direbut kembali dari IS bisa menjadi target untuk penculikan.

Komunikasi dan perekrutan IS "semakin bergerak ke arah metode yang lebih rahasia, seperti penggunaan web gelap, enkripsi dan kurir," kata laporan itu.

"Kelompok ini terus mendorong pengikut dan simpatisannya di luar daerah konflik untuk melakukan serangan," tambahnya. (st/ptv)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Jet Tempur Rezim Teroris Assad Ditembak Jatuh di Aleppo, Tewaskan Sang Pilot
• Kelompok HAM Sebut Zionis Israel Tahan Hampir 600 Warga Palestina Bulan Lalu
• Tersangka Pelaku Penyerangan di Museum Louvre Menolak Bicara pada Penyidik
• Kewalahan, Pasukan Syi'ah Irak Mohon Koalisi AS Sediakan Senjata Anti-Pesawat Tak Berawak
• Turki Tahan 400 Tersangka yang Dituduh Terkait Islamic State (IS)
• Pengadilan Banding AS Tolak Upaya Pemberlakuan Kembali Larangan Perjalanan Donald Trump
• Aktivis Dunia Harus Tekan Myanmar Untuk Akhiri Penderitaan Muslim Rohingya
• AS Cabut 100.000 Visa Menyusul Perintah Larangan Masuk Donald Trump