Pejabat Kurdi: Irak Harus Dibagi jadi 3 Negara Jika Nanti Islamic State (IS) Dikalahkan

IRBIL, KURDISTAN IRAK (voa-islam.com) - Seorang pejabat senior Kurdi Irak mengatakan Irak harus dibagi menjadi tiga entitas yang terpisah setelah nanti Islamic State (IS) dikalahkan, menyatakan hal itu perlu untuk mencegah pertumpahan darah sektarian lebih lanjut.

Masrour Barzani, kepala dewan keamanan Pemerintah Kurdistan Irak (KRG) dan putra dari pemimpin KRG, Massoud Barzani, mengatakan pada hari Kamis (16/6/2016) bahwa Irak harus dibagi berdasarkan garis etnis dan sektarian, dengan negara masing-masing diberikan kepada umat Syi'ah, Sunni dan Kurdi masing-masing.

"Federasi tidak bekerja, jadi itu harus konfederasi atau pemisahan penuh," kata Barzani, menambahkan, "Jika kita memiliki tiga negara konfederasi, kita akan memiliki tiga ibukota yang sama, sehingga seseorang tidak di atas yang lain."

Barzani telah membuat seruan serupa di masa lalu, yang telah mendapatkan penentangan yang kuat oleh pemerintah pusat di Baghdad yang dikuasai oleh Syi'ah.

Selama beberapa tahun terakhir, wilayah Kurdi Irak telah berusaha untuk meningkatkan semi-otonomi dengan membangun sebuah pipa minyak independen ke Turki dan melakukan ekspor minyak tanpa koordinasi dengan Baghdad.

Daerah otonom itu juga mempertahankan hubungan militer, intelijen dan bisnis dengan Israel.

Beberapa kelompok hak asasi melaporkan bahwa pejuang Kurdi di Irak dan Suriah menjarah rumah-rumah non-Kurdi dan mengusir warga mereka di daerah dibebaskan dari IS dan pejuang oposisi lainnya.

Bagaimanapun, Turki, sekutu utama AS di Timur Tengah, telah menentang kemerdekaan bagi negara Kurdi di Irak utara atau tetangga Suriah.

Dalam pidato untuk keputusannya Partai Keadilan dan Persatuan (AKP) di parlemen, Perdana Menteri Binali Yildirim hari Selasa mengatakan bahwa Turki tidak akan memungkinkan pembentukan negara baru di Suriah.

Ankara dan Washington telah lama berselisih atas peran milisi Kurdi Suriah yang didukung AS.

Turki mengatakan kelompok pemberontak Kurdi yang didukung oleh AS adalah organisasi teroris yang berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK); tetapi AS melihat mereka sebagai mitra.

Iran juga sangat menentang pemisahan dari Irak atau Suriah.

Pada bulan Mei, Ali Akbar Velayati, penasihat senior Pemimpin Revolusi Syi'ah Ayatola Seyet Ali Kamene, mengatakan bahwa republik Syi'ah Iran menentang "setiap plot" untuk memisahkan Irak dan Suriah, beralasan itu akan menyebar ketidakamanan di seluruh wilayah. (st/ptv)