Pemerintah Malaysia Gelar Konferensi Hukum Cambuk

Pemerintah Malaysia akan menggelar konferensi internasional tentang hukuman cambuk. Dalam pertemuan itu akan dibahas apakah hukuman itu pantas bagi perempuan sesuai hukum Islam.

Demikian ditandaskan menteri urusan perempuan Malaysia Shahrizal Abdul Jalil Selasa ini. Ia mengatakan, akan mencari dukungan kabinet untuk menyelenggarakan konferensi semacam ini.

Terhadap rencana itu, Partai Keadilan, salah satu partai oposisi Malaysia, mencurigai motif partai penguasa untuk menyelenggarakan konferensi ini. Sebab bagi Partai Keadilan, hukuman cambuk jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kita kurang setuju dengan cara pelaksanaan hukuman cambuk ini. Karena ia bertentangan dengan hak asasi manusia."

Tidak relevan

Partai oposisi ini juga menilai konferensi yang akan digelar pemerintah itu tidak relevan.

"Kita juga mempersoalkan apakah motif pemerintah untuk melaksanakan ini pada saat sekarang. Kita tidak melihat relevansinya. Ini akan mencetuskan kontroversi."

Tian Chua khawatir konferensi ini bisa menyulut perpecahan masyarakat Malaysia yang multi etnis dan multi budaya. Selain itu konferensi ini, menurut Tian Chua, tidak terlihat akan memperbaiki sistem hukum di negerinya.

Hukum cambuk juga bertentangan dengan negara Malaysia yang sekuler, tambah Tian.

Partai Keadilan akan bergabung dengan berbagai LSM HAM untuk menghapus hukuman cambuk.

Melupakan isu utama

Konferensi ini, menurut Tian Chua, juga akan dimanfaatkan oleh partai pemerintah untuk memamerkan Malaysia sebagai negara Islam.

Di samping itu partai berkuasa ingin memindahkan perhatian masyarakat dari masalah utama yang dihadapi negara multi etnis itu sekarang.

"Masyarakat sekarang tidak lagi yakin terhadap kepemimpinan Najib dan juga partai yang memerintah sekarang. Karena banyak korupsi tidak dapat diselesaikan." [rnw]