Trump vs. Taliban: Presiden AS Tuntut Pangkalan Bagram Dikembalikan, Kabul Tegas Menolak

Oleh: Ivan Kesic

Dalam sebuah peringatan samar khasnya bahwa “hal buruk akan terjadi,” Presiden AS Donald Trump pada hari Ahad (21/9/2025) menuntut Taliban agar menyerahkan kembali kendali atas pangkalan udara luas Bagram yang terletak dekat Kabul.

Dalam konferensi pers di London bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya sedang bernegosiasi soal pengembalian pangkalan tersebut. Ia menyebutnya sebagai “sedikit berita terbaru” dan menyiratkan bahwa ketergantungan Afghanistan pada bantuan AS bisa menjadi alat tekanan.

Tuntutan Trump, yang berakar pada obsesinya membatalkan penarikan pasukan 2021 yang kerap ia sebut sebagai “bencana total”, menandai eskalasi tajam dalam hubungan pasca-penarikan dengan Taliban dan mengisyaratkan kemungkinan upaya untuk membangun kembali pijakan militer AS di negara yang ditinggalkan setelah dua dekade perang yang sia-sia.

Pengumuman itu segera mendapat penolakan keras dari Kabul. Pejabat pemerintah Taliban menegaskan kedaulatan mereka dengan merujuk pada Perjanjian Doha yang justru ditengahi di bawah pemerintahan Trump, membuka jalan bagi benturan diplomatik berisiko tinggi yang para pakar peringatkan dapat memicu kembali konflik.

Penolakan Trump untuk menutup kemungkinan pengerahan ulang pasukan, dengan pernyataan di Oval Office, “Kita lihat saja apa yang terjadi dengan Bagram,” semakin memperkeruh ketegangan, memperlihatkan campuran berbahaya antara dendam pribadi, ambisi strategis, dan panggung politik domestik yang mendorong kebijakan luar negeri barunya.

Pemerintahannya membingkai langkah ini sebagai respons atas ekspansi Tiongkok di kawasan. Namun dorongan untuk merebut kembali Bagram menimbulkan pertanyaan besar tentang pelajaran dari perang dua dekade AS yang mahal, serta kelayakan memaksakan solusi militer pada sebuah bangsa yang berulang kali menolak pendudukan asing.

Reaksi keras terhadap ultimatum

Respons pemerintah Taliban atas tuntutan Trump untuk mengembalikan Bagram muncul cepat, tegas, dan bulat: mereka menolak gagasan itu sebagai hal yang mustahil sekaligus pelanggaran perjanjian internasional.

Juru bicara Zabihullah Mujahid, dalam pernyataan di media sosial, mendesak Washington agar menempuh “realisme dan rasionalitas,” sambil secara eksplisit merujuk pada Perjanjian Doha 2020, di mana AS berjanji tidak akan mengancam integritas wilayah Afghanistan.

Menteri Pertahanan Fasihuddin Fitrat bahkan bersuara lebih keras, menyatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan “bahkan untuk sejengkal tanah Afghanistan” dan bersumpah akan berperang “20 tahun lagi” bila perlu—pengingat keras akan ketangguhan para mujahidin yang akhirnya memaksa sang “superpower” beserta sekutunya angkat kaki dengan penuh kehinaan setelah 20 tahun bercokol di negara tersebut.

Sikap tegas Taliban menegaskan pergeseran dramatis dalam dinamika kekuasaan sejak 2021. Mereka bukan lagi gerakan pemberontak, melainkan pemerintah resmi. Penolakan terhadap tuntutan Trump memperlihatkan biaya politik dan militer besar yang harus ditanggung jika ada upaya merebut Bagram dengan kekuatan.

Pangkalan Udara Bagram

Di Washington dan ibu kota sekutu, pengumuman itu disambut dengan skeptisisme dan kegelisahan.

Pejabat AS yang berbicara tanpa nama memperingatkan bahwa menduduki kembali Bagram tidak semudah “memutar kunci”, melainkan membutuhkan komitmen militer besar—lebih dari 10.000 tentara dan pertahanan udara canggih untuk menangkis serangan, yang pada dasarnya berarti invasi ulang.

Reaksi internasional semakin memperjelas isolasi diplomatik AS. Tiongkok, yang sering dijadikan alasan oleh kalangan hawks Amerika tentang nilai strategis Bagram, membantah punya kepentingan atas pangkalan itu dan menegaskan kembali penghormatan pada kedaulatan Afghanistan—meski kemungkinan besar membaca langkah Washington sebagai strategi terang-terangan mengekang Beijing.

Rusia, dengan kepentingan sendiri di kawasan, memuji sikap prinsipil Taliban. Bahkan sekutu dekat AS menahan dukungan. Starmer, yang berdiri di sisi Trump saat pengumuman, dengan tegas menolak berkomentar.

Reaksi publik pun terbelah. Para pendukung menyebut tuntutan Trump sebagai “kepemimpinan kuat” demi keamanan nasional, sementara para pengkritik mengecamnya sebagai “ledakan emosi” berbahaya yang bisa menyeret AS ke petualangan neokolonial baru.

Perdebatan ini mencerminkan bangsa yang masih trauma dengan penarikan 2021. Namun para pakar regional dan mantan pemimpin militer sepakat pada satu hal: upaya merebut kembali Bagram akan mengasingkan sekutu, menguatkan narasi perlawanan Taliban, dan berisiko menjerumuskan AS kembali ke konflik mahal tanpa akhir yang jelas.

Kolosus Bagram: kota di dalam negara

Bertentangan dengan klaim Trump di akun X-nya, pangkalan udara dekat Kabul itu awalnya dibangun Uni Soviet pada 1950-an dan diperluas saat pendudukan pada 1980-an.

Bagram terletak sekitar 64 km di utara Kabul, Provinsi Parwan. Kompleks luas ini membentang hampir 28 km² dengan dua landasan pacu masing-masing 3.600 meter, mampu menampung pesawat terbesar AS termasuk C-17 Globemaster dan pembom B-52.

Di puncak pendudukan AS, Bagram lebih menyerupai kota mini Amerika daripada pangkalan militer. Puluhan ribu pasukan AS dan NATO, kontraktor militer, serta staf pendukung tinggal di balik tembok kokoh dengan fasilitas makan, gym, rumah sakit modern, toko ritel, hingga “Boardwalk Bagram” dengan gerai cepat saji seperti Pizza Hut—kontras dengan Afghanistan yang dilanda perang di luar dinding.

Pangkalan ini menjadi pusat logistik perang, menyalurkan personel, peralatan, dan operasi ke seluruh Afghanistan. Ia juga menjadi titik peluncuran utama serangan udara, misi dukungan tempur dekat, dan serangan drone—memproyeksikan kekuatan tak hanya di Afghanistan tetapi juga ke Pakistan.

Bagram juga menampung Fasilitas Penahanan Parwan (dulu Teater Internment Facility), simbol gelap kompleksitas moral perang paksa ini. Ribuan tahanan ditahan di sana, dengan pelanggaran HAM berat yang dilakukan pasukan pendudukan AS.

Secara geografis, Bagram berada di Dataran Shomali yang subur dengan akses ke jalur strategis seperti Terowongan Salang, menjadikannya titik kunci logistik koalisi dan pangkalan untuk memproyeksikan kekuatan militer nasional.

Penarikan tergesa AS pada Juli 2021, dilakukan semalam tanpa pemberitahuan resmi ke pemerintah Afghanistan, menjadi pertanda runtuhnya pemerintahan Ashraf Ghani hanya beberapa minggu kemudian.

Sejak Taliban berkuasa, kapasitas operasional pangkalan merosot: landasan pacu sunyi, dan infrastruktur bak kota itu terbengkalai.

Namun, pangkalan tetap menjadi simbol kemenangan Taliban sekaligus aset strategis laten, menggoda para perencana Washington yang membayangkan menghidupkan kembali perannya sebagai pusat pengaruh regional.

Hadiah strategis dan pusat intelijen

Signifikansi strategis dan intelijen Pangkalan Bagram jauh melampaui Afghanistan. Ia menjadi simpul geopolitik untuk proyeksi kekuatan dan mata-mata di Asia Tengah dan Selatan.

Alasan yang dikemukakan Trump untuk merebut kembali pangkalan ini menekankan upaya menahan Tiongkok, mengutip jaraknya sekitar 800 km dari Xinjiang.

Meski klaim itu dilebih-lebihkan, logika strategisnya jelas: dari Bagram, pesawat pengintai seperti RQ-4 Global Hawk dan drone MQ-9 Reaper bisa memantau aktivitas di Tiongkok barat, termasuk situs nuklir dan militer, memberi keunggulan intelijen jauh lebih besar daripada pangkalan Pasifik yang lebih jauh.

Selama dua dekade, Bagram menjadi pusat intelijen sinyal (SIGINT) penting, menyadap komunikasi bukan hanya Taliban tetapi juga aktor negara tetangga seperti Pakistan, menciptakan gudang data intelijen besar yang sebagian besar hilang setelah penarikan AS.

Pangkalan ini juga menampung pasukan elit JSOC termasuk Delta Force dan SEAL Team 6 untuk operasi kontra-jihadis berisiko tinggi, serta fasilitas rahasia CIA untuk menahan target bernilai tinggi—warisan yang memperumit argumen moral maupun hukum untuk pengembaliannya.

Spekulasi soal niat AS sudah muncul sebelum pengumuman Trump September 2025. Pada April, pesawat C-17 dari Pangkalan Al-Udeid Qatar dilaporkan mendarat di Bagram membawa pejabat intelijen top, termasuk Wakil Kepala CIA Michael Ellis, dalam misi rahasia untuk menilai kondisi pangkalan atau mengaktifkan kembali aset intelijen. Taliban membantah laporan itu sebagai “propaganda,” tetapi insiden ini menyoroti daya tarik Bagram yang terus hidup bagi operasi intelijen AS.

Merebut kembali pangkalan, menurut para ahli, bisa memberi keuntungan nyata dalam “Great Game” regional: memantau Tiongkok dan menahan pengaruh Rusia. Namun manfaat itu diimbangi risiko besar karena Bagram akan langsung menjadi target bernilai tinggi bagi militan anti-Amerika, sehingga membutuhkan komitmen keamanan masif dan berkelanjutan di wilayah bermusuhan.

Faktor-faktor yang membuat Bagram menjadi pusat mata-mata dan proyeksi kekuatan juga menjadikannya pos terluar yang rapuh dan mahal—pengingat keras bahwa keuntungan kehadiran datang bersama bahaya.

Kembalinya AS berisiko mengubah pangkalan itu bukan menjadi simbol kekuatan baru, melainkan dilema abadi menguasai tanah yang berulang kali menolak intervensi asing, menghidupkan kembali bayangan “perang tanpa akhir” yang pernah mereka klaim sudah ditutup. (MeMo/Ab)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

• Pengakuan Palestina: Simbol Politik atau Fatamorgana?
• Serangan Gagal Israel ke Qatar Tunjukkan Kelemahan, Kebingungan, dan Kebangkrutannya
• Elon Musk Ubah Platform X jadi Corong Islamofobia, Histeria Anti-Imigrasi, dan Propaganda Israel
• Dengan Jebakan dan Kecerdikan Taktis, Pejuang Al-Qassam Akali para Penjajah di Gaza
• Sejarah Panjang Israel Menolak Perdamaian Palestina
• Citra Israel: Dari Kesayangan Barat Menjadi Paria Global
• Deklarasi New York: Upaya Delegitimasi Perlawanan Palestina dan Pengadopsian Narasi Israel
• Viral “KaburAjaDulu”, Bagaimana Islam Mengatur Kewarganegaraan?