voa-islam.com

RUU KUP, Beban Baru Rakyat atau Sumber Pemasukan Pokok?

Berita Terkait

Rabu, 15 Syawwal 1445 H / 16 Juni 2021 09:53 wib

5.176 views

RUU KUP, Beban Baru Rakyat atau Sumber Pemasukan Pokok?

Oleh:

Anita Irmawati || Pemerhati Kebijakan Publik

DRAF Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tentang pengenaan pajak yang diatur dalam Pasal 4A menjadi kontroversi. Bagaimana tidak? Saat situasi masih pandemi dengan teganya membuat wacana pajak atas kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam draf tersebut, pemerintah berencana untuk memberlakukan pajak bagi kebutuhan pokok dan sejumlah layanan jasa seperti jasa pelayanan kesehatan, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum darat dan air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan uang logam dan jasa pengiriman uang dengan wesel, (PikiranRakyat.com, 10/06/21).

Namun, pemberlakuan pajak bagi kebutuhan pokok menjadi sasaran amuk utama. Lantaran, hal ini akan berimbas langsung terhadap masyarakat. Setidaknya terdapat 13 bahan pokok yang akan dikenakan PPN seperti beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi. Semuanya merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Pengenaan pajak terhadap kebutuhan pokok tentu saja berimbas pada beban baru bagi masyarakat. Apalagi, memperhitungkan situasi pandemi yang mengguncang ekonomi. Mengapa wacana pajak sembako menjadi opsi? Padahal, peran negara adalah menjamin kebutuhan masyarakat agar terpenuhi. Bukan membebani.

Peran Krusial Pajak dalam Sumber Pemasukan Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.

Dilansir dari Kemenkeu.go.id (8/1/20), realisasi penerimaan negara penghujung 2019, menerangkan bahwa realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun (107,1% dari target APBN tahun 2019) dan hibah sebesar Rp6,8 triliun.

Tentu saja secara kasat mata, pajak merupakan sumber utama dalam pemasukan negara. Berdasarkan data tersebut, penghujung 2019 (sebelum pandemi melanda Indonesia) pajak menjadi penyumbang 80% pemasukan negara yang bersifat krusial

Pemberlakuan pajak terhadap kebutuhan pokok bisa jadi sebagai lampu merah pemasukan negara dalam bahaya. Akibat sektor pemasukan lainnya tak bisa menutupi pengeluaran karena pandemi yang membatasi interaksi.

Sumber Pemasukan Pokok Sejati

Berbanding terbalik dengan hutang luar negeri yang menggunung tinggi. Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2021 sebesar 415,6 miliar dollar AS atau setara Rp 5.943,1 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS), (Kompas.com, 21/05/21).

Tentu saja hal ini menjadi PR besar dalam menjalakan roda pemerintahan. Pemasukan berkurang tetapi pengeluaran dan hutang luar negeri membengkak semakin tinggi? Mengapa bisa terjadi?

Seharusnya, pemerintah mampu menghitung dan memprioritaskan pengeluaran di saat pandemi. Sepertinya memprioritaskan anggaran kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat. Dan menunda beberapa pembangunan infrastruktur dan pos pengeluaran yang membengkak lainnya. Termasuk membabat habis penyalahgunaan keuangan seperti korupsi.

Begitupula dengan pos-pos pemasukan negara yang seharusnya tidak mengandalkan pajak dan hutang luar negeri sebagai sumber utama pemasukan negara. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya secara sumber daya alam. Seharusnya hal ini merupakan pendapat utama dari pemerintah. Berapa banyak tambang emas, tambang migas, dan tambang-tambang lainnya yang dimiliki Indonesia? Sudah pasti hal ini mampu menutupi pengeluaran negara.

Pun dengan ketergantungan pajak yang melenakan. Hingga penyalahgunaan anggaran yang berujung korupsi para penjabat tinggi. Inilah yang seharusnya dibenahi. Bukan membebani rakyat dengan pajak kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, pajak sembako adalah kedzaliman akibat kelalaian dalam pengaturan keuangan.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

	Protes Pro-Palestina Landa Kampus-kampus AS Pasca Penangkapan Massal Demonstran Selasa, 23 Apr 2024 20:43
	Ilmu Dunia Penting, Ilmu Akhirat Lebih Penting Selasa, 23 Apr 2024 16:58
	Kepala Intelijen Militer Israel Mengundurkan Diri Karena Gagal Cegah Serangan Hamas Pada 7 Oktober Senin, 22 Apr 2024 20:02
	241 Ribu Jemaah Haji Akan Diberangkatkan ke Tanah Suci Mulai 12 Mei Ahad, 21 Apr 2024 15:53

voa-islam.com

Berita Terkait

RUU KUP, Beban Baru Rakyat atau Sumber Pemasukan Pokok?

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

Gamis Syari Murah Terbaru Original

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

NABAWI HERBA

Innalillahi..!! Ustadzah Pesantren Tahfizh Kecelakaan, Kepala Gegar Otak Koma 5 Hari

Tutup Tahun Dengan Bakti Sosial Kesehatan di Pelosok Negeri

Ayah Wafat, Ibu Cacat, Bayu Anak Yatim Ingin Terus Bersekolah

Program Sedekah Barang Ulurtangan Sukses Menyebarkan Kasih dan Berkah Bagi Muallaf di Kampung Pupunjul

Merengek Kesakitan, Bayi Arga Muhammad Tak Kuat Perutnya Terus Membesar. Yuk Bantu..!!

Protes Pro-Palestina Landa Kampus-kampus AS Pasca Penangkapan Massal Demonstran

Ilmu Dunia Penting, Ilmu Akhirat Lebih Penting

Kepala Intelijen Militer Israel Mengundurkan Diri Karena Gagal Cegah Serangan Hamas Pada 7 Oktober

241 Ribu Jemaah Haji Akan Diberangkatkan ke Tanah Suci Mulai 12 Mei

241 Ribu Jemaah Haji Akan Diberangkatkan ke Tanah Suci Mulai 12 Mei