Selasa, 26 Jumadil Awwal 1446 H / 22 Desember 2020 11:16 wib
3.434 views
Gurihnya Dana Bansos
Bansos jelas dikorup, telanjang mata dan terang-terangan. Gak perlu kepandaian KPK untuk mengungkap ini, karena jenis korupsinya sangat transparan.
Oleh:
Tony Rosyid || Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
ANGGARAN anggaran per paket untuk 300 ribu rupiah. Ini nomor resminya. Untuk apa?
Beras 10 kg harga Rp. 129.390 (Rp. 12.939 / kg). Harga minyak goreng 2 liter Rp. 27.800 (Rp.13.900 / lt). Sarden 9 kaleng dibandrol dengan harga Rp. 71.550 (Rp. 7.950 / kaleng).
12 bungkus mie instan seharga Rp. 34.260 (2.855 / bks). Harga sambel word Rp. 7.000. Goodiebag Rp. 15.000. Keuntungan mitra Rp. 15.000. Total: Rp. 299.990 (Genapin menjadi Rp. 300.000).
Coba lihat harga barang-barang tersebut di super market, mini market, agen, atau toko biasa. Lebih murah. Apalagi jika Anda membeli glosarium. Sangat murah! Mengapa bansos lebih mahal? Satu alasan: bagikan! Untuk berbagi, harus ada perbedaan. Semakin besar perbedaannya, semakin banyak Anda dapat berbagi.
Caranya? Pertama, dimark up harganya. Otak atik cocok, sikat! Kedua, volume barang dikurangi. Dengan cara ini, selisih jadi besar, dan bagi-baginya jadi makin besar. Ini lagu lama bro! Lagu Korupsi!
Coba cek ke penerima bantuan. Kadang berasnya bulukan, kadang 5kg, sarden dan mie instan cuma 5 biji. Kasus seperti ini, kabarnya banyak sekali ditemukan di masyarakat penerima bantuan. Anda bisa cek lapangan. Dari selisih harga saja, sudah untung besar. Kok masih gak puas? Barang dikurangi pula.
Taksiran harga beras 10 kg Rp. 82.000. Minyak goreng 2 liter Rp. 25.000. Sarden 9 kaleng Rp. 22.500. 12 mie instan Rp. 7.200. Sambel kecap Rp. 4.100. Goodie bag Rp. 9.000. Jadi totalnya Rp. 149.000.
Dengan begitu, ada selisih sekitar Rp. 150.000. Kemana saja selisih ini?
Beberapa sumber mengatakan bahwa Rp. 25.000 untuk rekanan. Rp. 25.000 untuk oknum-oknum di kemensos. Yang Rp.100.000 kemana? Ini tugas KPK menelusuri aliran dana Rp.100.000 itu? Adakah dana itu nyasar ke partai dan ke lingkaran istana?
Dengan skema seperti ini, para pengusaha berebut. 1 SPK (Surat Perintah Kerja) minimal dapat 200.000 paket. Silahkan kalikan keuntungan dan bagi-baginya. Gede banget! Itu 1 SPK. Kalau sekian SPK?
Karena itu, para pengusaha gak segan keluarin uang di muka untuk si A, si B, si C, sampai si Z. Bagi-bagi di awal. Uang pelicin!
Bansos jelas dikorup, telanjang mata dan terang-terangan. Gak perlu kepandaian KPK untuk mengungkap ini, karena jenis korupsinya sangat transparan. Dan praktek ini terjadi sejak dari awal. Jadi gosip di warung kopi dan cafe-cafe. Kenapa perampok uang negara ini terkesan dibiarkan?
Anda jangan berpikir KPK hebat telah menangkap Mensos Juliari Batubara. Tidak! Kalau lihat kasus ini dari awal, KPK justru dianggap telat. Mestinya nangkap dari awal. Katanya UU KPK yang baru lebih berorientasi pada pencegahan? Ini harus dibuktikan.
Tugas KPK adalah membongkar kasus ini seakar-akarnya. Juliari Batubara tidak sendiri. Korupsi uang gede, kecil kemungkinan sendirian. Pasti berjama'ah. Lalu, siapa anggota jama'ahnya?
KPK harus kejar siapa saja yang terlibat. Semua rekanan harus diusut. Tanpa terkecuali. Jangan pakai random sampling. Ini bukan survei!
Penyedia kantongnya harus juga diinvestigasi. Dalam hal ini adalah PT. Sritex. Plus siapa yang merekomendasikan PT. Sritex jadi rekanan mensos. Adakah uang gratifikasi yang mengalir ke orang itu. Gak usah pedulikan siapa dan anak siapa dia. Kalau terlibat, usut!
Semua pihak ketiga yang menjadi mediator dan berpartisipasi dalam penyaluran dana bansos juga harus diselidiki. Jangan berhenti di Juliari Coal saja. Bawahan, bahkan pihak asli Juliari Coal pun harus dilacak terkait aliran dana bansos tersebut.
Kasus ini harus diselesaikan. Apakah kesediaan KPK untuk mengakhiri kasus bansos ini pertanda KPK masih ada dan waras dari tidur panjangnya? Kami menunggu! *
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
