Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.314 views

Mendagri Tito Ambil Wewenang DPRD dan Mahkamah Agung?

 

Oleh:

Tony Rosyid || Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

 

MASA pandemi corona memberi ruang pemerintahdan DPR untuk membuat UU kontroversial. Perppu Corona (No 1/2020) yang diperkuat men jadi UU No 2/2020 telah memberi kebebasan untuk menggunakan anggaran Rp 905 triliun tanpa bisa dituntut secara pidana, perdata dan TUN. Huebat kan!

Selain UU Corona, lahir pula UU Minerba. Lagi-lagi, UU ini kontroversial. Sebab, sejumlah pasal dianggap berpotensi merugikan rakyat. Misalnya, terkait kewenangan membuka lahan tambang dengan cara membakar hutan. Selama ini, masyarakat di sekitar hutan banyak direpotkan oleh kebakaran lahan. Sekarang, UU Minerba justru membolehkannya. Kacau-balau kan?

Sempat juga RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) akan disahkan. RUU yang dicurigai berhaluan komunis ini akhirnya ditunda setelah mendapat penolakan masif, terutama dari MUI dan ratusan ormas-ormas Islam. Meski tetap ada ruang untuk dibahas kembali dan disahkan di kemudian hari. Sebab, RUU ini belum dicabut dari Prolegnas Prioritas DPR.

Yang terkini adalah UU Omnibus Law Cipta Kerja. Meski dianggap cacat formil dan materiil, tetap saja disahkan. Presiden pun menandatangani, meski draft UU itu masih bermasalah. Ini bukan saja telah  memperlihakan tata kelola negara kacau-balau. Tetapi juga amburadul.

Mengapa sejumlah UU tersebut kontroversial? Terutama karena kelahirannya tidak melibatkan rakyat dalam proses pembahasan. Terkait masalah ini, pandemi corona selalu dijadikan alasan. Pembahasan dipercepat. Nampak kerja yang super kilat. Lalu disahkan dengan tergesa-gesa. Bahkan banyak anggota fraksi yang belum sempat membaca. Semoga Pak Presiden sudah baca sebelum beliau tanda tangan.

Segala bentuk protes yang melibatkan massa dilarang. Setidaknya dihalang-halangi dan dihambat karena alasan pandemi corona. Melanggar protokol kesehatan, katanya. Klise dan mengada-ada saja. Karena penghadangan massa juga sering terjadi sebelum pandemi.

Akhir-akhir ini, PSBB diperketat. Kapolri bahkan memberhentikan dua Kapolda, yaitu Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Juga dua Kapolres, yaitu Kapolres Jakarta Pusat dan Kapolres Bogor. Mereka dianggap tidak tegas terhadap adanya kerumunan. Kerumunan siapa? Masyarakat tahu jawabannya.

Mendagri Tito Karnavian juga memberi instruksi bahkan mengancam akan memecat kepala daerah yang membiarkan terjadinya kerumunan di wilayahnya. Publik bertanya, mengapa mendadak semua pejabat bicara PSBB diperketat? Bukannya selama ini program “New Normal” yang dielu-elukan dan dipercaya sebagai malaikat penolong?

Anehnya, kepala daerah yang berupaya untuk menerapkan PSBB dengan ketat, malah dikritik dan diberi peringatan. Dianggap sok-sokan. Dituduh menghambat pertumbuhan ekonomi yang sedang berupaya dinormalkan. Mengapa sekarang berbalik? Ada apa Pak Tito? Pemerintah ko pagi tempe, sore dele?

Anies Baswedan, Gubernur DKI yang dari awal konsen untuk usulkan karantina wilayah dan PSBB ketat, justru selalu menghadapi penolakan. Sekarang, ketika kerumunan terjadi dimana-mana, Anies justru dipanggil Polda Metro Jaya karena dicurigai membiarkan kerumunan.

Tidak saja panggilan Polda, bahkan Mendagri menyinggung soal pemecatan. Ngeri bangat! Mendagri pun akhirnya mengeluarkan instruksi Nomor 6 Tahun 2020 mengenai kewajiban kepala daerah menerapkan protokol kesehatan. Apakah instruksi ini bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah?

Tentu tidak Pak Tito! Urusan copot kepala daerah tetap mengacu pada UU No 23 Tahun 2014. Bukan urusannya Mendagri Pak Tito. Itu urusannya DPRD dan Mahkamah Agung. Memangngnya Mendagri Pak Tito mau ambil alih juga kewenangan DPRD dan Mahkamah Agung?

Sebaiknya Mendagri Tito baca lagi berulang-ulang UU Nomor 23/2014 tersebut. Kelihatannya kalau Mendagri Tito tidak memahami ruhnya UU Nomor 23/2014. Sebab di UU itu, kepala daerah dipilih oleh rakyat. Hanya rakyat yang bisa mencabut mandatnya. Bukan presiden. Apalagi cuma Mendagri.

Rakyatlah, melalui perwakilan di DPRD, yang bisa memberhentikan bupati, walikota dan gubernur. Itu pun dengan catatan DPRD harus punya cukup alasan jika ingin melakukan impeachmen terhadap kepala daerah. Sebab alasan DPRD itupun akan diuji di Mahkamah Agung (MA).

Sampai di Mahkamag Agung inilah, kepala daerah diberi hak untuk melakukan pembelaan. Prosesnya panjang bangat. Bisa lebih dari setahun. Ayo… Pusing nggak? Tapi kalau Mendagri Tito mau coba, ya silahkan saja. Pada akhirnya rakyat yang akan menilai dan mencatat demokrasi model apa yang sedang dipahami Mendagri Tito Karnavian.

Presiden hanya bisa memberhentikan “sementara” kepala daerah kalau ada usulan dari DPRD dalam hal kepala daerah menjadi terdakwa dengan ancaman pidana minimal lima tahun. Terjerat kasus korupsi, terorisme atau makar misalnya. Namun, jika tak terbukti di pengadilan, presiden wajib mencabut SK pemberhentiannya itu. Jadi, nggak bisa pakai instruksi Mentdagri aja untuk ancam kepala daerah.

Publik membaca, semua ini hanya akibat dari satu sebab. Apa itu? Kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS). Habib Rizieq dikhawatirkan akan terus melakukan konsolidasi massa. Ini sungguh terkesan sangat politis. Tapi pendekatannya seringkali menggunakan pasal-pasal dalam hukum pidana. Karena, pendekatan hukum ini terbukti memang sangat ampuh dan efektif.

Fokusnya pada Habib Rizieq. Kerumunan apapun, asal tidak terkait Habib Rizieq, selama ini bebas- dan aman-aman saja. Tidak memiliki konsekuensi hukum apa-apa. Parade Merah Putih di Banyumas, Ulang Tahun Ulama di Pekalongan, rombongan ke KPUD di Solo, pengajian dan walimahan di berbagai tempat, selama ini bisa bejalan dengan bebas.

Giliran Habib Rizieq Shihab pulang, dan dijempu oleh ratusan ribu orang, mulailah segala bentuk perlu diberlakukan. Bahkan sangat ketat. Marah sana marah sini. Semua yang terlibat dengan kerumunan massa di sekitar Habib Rizieq menjadi was-was. Begitulah publik memotret situasi sekarang ini.

Selama ini, dengan dalih protokol kesehatan dan aturan PSBB, pemerintah punya alasan kendalikan pengerahan massa. Kalau sifatnya hanya untuk menghindari kerumunan, ini baik dan memang harus dilakukan. Dengan catatan, pertama, ini harus berlaku untuk semua. Tanpa kecuali. Tidak tebang pilih. Mesti adil. Namun, jika ini hanya berlaku untuk mereka yang kontra dan kritis terhadap pemerintah, itu sama saja pembunuhan demokrasi.

Kedua, kewajiban menjalani protokol kesehatan tidak lantas boleh dimanfaatkan pemerintah, atau juga DPR untuk membuat aturan dan kebijakan tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Alasan bahwa rakyat nggak boleh berkumpul karena pandemi, tetapi banyak kebijakan yang dibuat tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat, itu sama saja pembunuhan demokrasi dalam bentuk lain.

Nampaknya, rakyat telah merasakan mati surinya demokrasi selama ini. Apalagi jika setiap aspirasi yang muncul harus berhadapan dengan ancaman pidana. Makin menakutkan saja. Sayangnya, tekanan tidak membuat rakyat tidak semakin takut.

Jangan sampai hukum yang semestinya dibuat untuk melindungi negara dan rakyat justru berubah fungsi jadi musuh demokrasi. Hal ini mesti segera dievaluasi. Jangan gara-gara pandemi, demokrasi mati, dan pemerintah membuat kebijakan semau hati.*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Kanaya Shersabila, yatim piatu segudang prestasi ini tak bisa sekolah lagi karena tak punya biaya. Sang nenek yang jadi tulang punggung keluarga tak bisa mencari nafkah karena sudah uzur sakit-sakitan....

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Maryanti tak bisa khusyuk beribadah Ramadhan karena kondisinya kritis. Persalinan di rumah sakit berjalan lancar, namun tagihan 4,5 juta rupiah tak mampu dibayar oleh keluarga kuli serabutan...

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini ambruk tak kuat menahan gempuran hujan deras. Kegiatan ibadah dan syiar mushalla pun terhenti. Ayo bantu renovasi supaya pada bulan Ramadhan warga bisa shalat jamaah, tarawih dan...

Latest News
PP Muhammadiyah Meminta Wacana Pembelajaran Tatap Muka kembali Ditunda

PP Muhammadiyah Meminta Wacana Pembelajaran Tatap Muka kembali Ditunda

Jum'at, 25 Jun 2021 00:10

Fenomena Dakwah Copy-Paste

Fenomena Dakwah Copy-Paste

Kamis, 24 Jun 2021 23:35

UMY dan PBI DIY Selenggarakan Training Kewirausahaan Bekam

UMY dan PBI DIY Selenggarakan Training Kewirausahaan Bekam

Kamis, 24 Jun 2021 22:33

Indonesia Darurat Sampah dan Limbah, Anggota FPKS Sesalkan Pengurangan Anggaran

Indonesia Darurat Sampah dan Limbah, Anggota FPKS Sesalkan Pengurangan Anggaran

Kamis, 24 Jun 2021 21:29

Kasus Covid Melonjak, Senator Ingatkan Stok Darah Harus Tetap Terjaga

Kasus Covid Melonjak, Senator Ingatkan Stok Darah Harus Tetap Terjaga

Kamis, 24 Jun 2021 20:54

Penumpang KRL di Stasiun Cikarang Jalani Swab Tes Antigen

Penumpang KRL di Stasiun Cikarang Jalani Swab Tes Antigen

Kamis, 24 Jun 2021 19:48

MUI:  Di Zona Merah, Tidak Diperkenankan Sholat Idul Adha dan Shalat Jamaah di Luar Rumah

MUI: Di Zona Merah, Tidak Diperkenankan Sholat Idul Adha dan Shalat Jamaah di Luar Rumah

Kamis, 24 Jun 2021 18:26

Jangan Lupakan Piagam Jakarta

Jangan Lupakan Piagam Jakarta

Kamis, 24 Jun 2021 17:46

Pejabat PBB: Taliban Rebut 50 Dari 370 Distrik Di Afghanistan

Pejabat PBB: Taliban Rebut 50 Dari 370 Distrik Di Afghanistan

Kamis, 24 Jun 2021 17:08

Tinjau Pemakaman Khusus Covid-19, Anies: Meski Luas Tolong Jangan Dipenuhi

Tinjau Pemakaman Khusus Covid-19, Anies: Meski Luas Tolong Jangan Dipenuhi

Kamis, 24 Jun 2021 16:17

Covid-19 Meningkat, MUI-BNPB Sarankan Perketat Protokol Kesehatan Saat Berqurban

Covid-19 Meningkat, MUI-BNPB Sarankan Perketat Protokol Kesehatan Saat Berqurban

Kamis, 24 Jun 2021 15:08

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Tutup hingga 5 Juli

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Tutup hingga 5 Juli

Kamis, 24 Jun 2021 14:41

Akhiri Pembelahan Politik, Indonesia Perlu Sumpah Ketiga

Akhiri Pembelahan Politik, Indonesia Perlu Sumpah Ketiga

Kamis, 24 Jun 2021 13:58

Kasus RS Ummi, Habib Rizieq Divonis Empat Tahun Penjara

Kasus RS Ummi, Habib Rizieq Divonis Empat Tahun Penjara

Kamis, 24 Jun 2021 12:20

Solo Madani Indonesia Jaya Sampaikan Resolusi kepada Presiden, MPR dan DPR

Solo Madani Indonesia Jaya Sampaikan Resolusi kepada Presiden, MPR dan DPR

Kamis, 24 Jun 2021 11:51

Kasus Covid-19 Semakin Buruk, Politisi PKS: Opsi PSBB Harus Segera Diambil

Kasus Covid-19 Semakin Buruk, Politisi PKS: Opsi PSBB Harus Segera Diambil

Kamis, 24 Jun 2021 10:49

Bohong dalam Delik Bohong

Bohong dalam Delik Bohong

Kamis, 24 Jun 2021 09:37

Legislator Gerindra: Pemerintah Harus Punya Skenario Kurangi Utang Luar Negeri

Legislator Gerindra: Pemerintah Harus Punya Skenario Kurangi Utang Luar Negeri

Kamis, 24 Jun 2021 08:37

Anis Matta: Sumpah Palapa Bisa Jadi Spirit Akhiri Pembelahan dan Fokus Capai Lima Besar Dunia

Anis Matta: Sumpah Palapa Bisa Jadi Spirit Akhiri Pembelahan dan Fokus Capai Lima Besar Dunia

Kamis, 24 Jun 2021 07:34

Impor Migas Makin Meroket, Legislator: Apa Pemerintah Kalah Hadapi Tekanan Para Mafia?

Impor Migas Makin Meroket, Legislator: Apa Pemerintah Kalah Hadapi Tekanan Para Mafia?

Kamis, 24 Jun 2021 06:26


MUI

Must Read!
X